Kamis , 21 Februari 2019
Home / Berita utama / SPj Fiktif Reses Dewan Ada Temuan Rp 1,05 Miliar

SPj Fiktif Reses Dewan Ada Temuan Rp 1,05 Miliar

BENGKULU– Tim Investigasi Harian Rakyat Bengkulu terus menemukan indikasi potensi kerugian negara. Setelah menemukan ada indikasi kerugian negara Rp 9,54 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2017. Kali ini tim investigasi juga menemukan adanya potensi kerugian negara dalam reses yang dilakukan di Sekretariat DPRD.  Terindikasi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya Rp 1,05 miliar.

HASIL penelusuran, kegiatan reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Awalnya pada 3 sampai dengan 7 April 2017 kegiatan tersebut dinaungi dengan SK DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-1/2017 21 Maret 2017. Kemudian 21 sampai 25 Agustus 2017 dengan SK/KPTS/DPRD-1/2017 16 Agustus 2017 dan terakhir 2 sampai dengan 6 Oktober dengan Nomor 27/KPTS/PIMP/DPRD-1/2017 26 September 2017.

Reses ini dilakukan di lima titik. Yakni wilayah kabupaten titik tujuan reses adalah desa sedangkan untuk wilayah Kota Bengkulu tujuan reses adalah rukun tetangga (RT). Rata-rata jumlah peserta reses adalah 100 orang per titik. Sehingga total peserta reses masing-masing anggota DPRD adalah 500 orang setiap periode reses.

Ada sebanyak 556 bukti pembayaran transport peserta reses. Sebanyak 555 bukti menunjukkan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan reses setiap anggota DPRD sejumlah Rp 500 orang per periode. Hanya satu bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang kurang dari 500 orang yakni sebanyak 483 orang. Dari 556 bukti tersebut, sebanyak 526 bukti menunjukkan bahwa jumlah peserta dari setiap titik tujuan reses adalah 100 orang dan 30 bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang bervariasi antara 150 sampai dengan 483.

Selain biaya transportasi peserta, di setiap lokasi reses terdapat biaya lain yang dikeluarkan. Yaitu biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem. Dari total 527 bukti sewa tempat, sejumlah 524 bukti menunjukkan bahwa biaya sewa dibebankan ke desa dan tiga bukti ke pihak bukan desa. Dari total 525 bukti sewa meja kursi sebanyak 522 bukti dibebankan ke desa dan 3 bukti ke pihak bukan desa. Dari total 516 bukti sewa soundsystem, sejumlah 513 dibebankan ke desa dan sisanya sebanyak 3 bukti ke pihak bukan desa.

Informasinya ditemukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diduga fiktif. Saat diperiksa oleh BPK, pendamping reses yang membuat SPJ reses mengakui  memang jumlah peserta reses tidak mencapai jumlah total 500 orang seperti dalam SPJ.

“Pendamping menjelaskan bahwa penambahan jumlah peserta kegiatan sehingga mencapai 500 orang adalah karena digunakan untuk membayar keperluan lainnya di luar dana reses,” kata sumber RB.

Seperti baiya sumbangan ke warga, pemberian ke petugas keamanan dan panitia acara. Pendamping juga menjelaskan pelaksanaan reses di dua sampai dengan lima titik tujuan reses yang digabung di satu tempat. Tetapi dalam SPj disebutkan bahwa pelansanaan di masing-masing titik tujuan reses. Selain itu terdapat biaya sewa tempat meja/kursi dan soundsystem yang nilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.” Dengan demikian, atas dasar kondisi tersebut di atas, terdapat indikasi realisasi biaya kegiatan reses yang tidak sesuai dengan kondisi atas pembayaran uang transport peserta dan biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem sebesar Rp 1,052 miiar yang terindikasi merugikan keuangan daerah,” bunyi dokumen LHP BPK yang diperoleh RB.

Dikonfirmasi Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu Syofwin mengatakan untuk temuan hasil pemeriksaan anggaran reses tersebut mereka sudah mengembalikannya. Pengembalian uang tersebut sekitar bulan Mei, atau sebelum diterbitkannya LHP BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017. “Sudah dikembalikan, sumbangan dari anggota DPRD untuk mengembalikan adanya temuan tersebut,” terangnya.

Dia menjelaskan, temuan itu sudah diselesaikan secara keseluruhan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana reses itu. “Ya sudah kami selesaikan,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Tiduri Anak SD, Juragan Kontrakan Diamankan Warga

CURUP –  UP (40) yang berstatus bujangan warga Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah, Rabu ...

error: Content is protected !!