Rabu , 26 Juni 2019
Home / Metropolis / APBD Wajib Anggarkan Dana Kelurahan 5 Persen

APBD Wajib Anggarkan Dana Kelurahan 5 Persen

BENGKULU – Pemerintah pusat menindaklanjuti banyaknya gejolak kelurahan yang ingin kembali beralih menjadi desa lantaran minimnya anggaran di kelurahan desa. Hal itu lantaran pihak kelurahan menilai ada ketimpangan dalam pembangunan dibanding desa yang dikucurkan Dana Desa (DD).

Untuk itu, terbaru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan peraturan terbaru yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Dalam Pemendagri tersebut dijelaskan sesuai Pasal 10 ayat (1) berbunyi “Kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dialokasikan untuk Daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan Kota yang memiliki desa”.

Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan anggaran untuk kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemudian Pasal 10 ayat (3) disebutkan Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/ kota, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dr. Bahtiar kepada RB.

Dalam Permendagri tersebut juga dijelaskan berkaitan dengan kegiatan pembanguna sarana dan prasarana kelurahan yakni pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Selanjutnya, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, sarana kesehatan dan sarana pendidikan serta kebudayaan.

“Dengan telah ada Permendagri ini, kami harapkan seluruh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten dapat melaksanakannya sesuai dengan yang tertera dalam aturan tersebut,” jelas Bahtiar.

Bahtiar menerangkan jika Permendagri tersebut juga menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Kelurahan tahun anggaran 2019 mendatang. “Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan pembangunan yang merata, termasuk di kelurahan-kelurahan,” demikian Bahtiar. (zie)

Berita Lainnya

Gelombang Tinggi Hantam Laut Bengkulu

BENGKULU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Pulau Baai Bengkulu kembali merilis ...

error: Content is protected !!