Selasa , 20 Agustus 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Bahas UMK, SPSI Ngaku Dimintai Duit

Bahas UMK, SPSI Ngaku Dimintai Duit

BENTENG – Molornya penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bengkulu Tengah di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang tak kunjung tuntas walau sudah berganti tahun, diduga karena adanya indikasi permintaan uang untuk melancarkan proses pembahasan tersebut.

Hal ini dikatakan langsung Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Benteng, Haulan Ismadi. Menurutnya, pembahasan UMK di tingkat Pemkab sudah selesai dan diusulkan ke Pemprov Bengkulu tanggal 16 November 2018 lalu. Namun, hingga tahun berganti, pengesahan UMK belum juga diputuskan.

Ditegaskan Haulan, pihaknya sangat berharap kebijakan dari Gubernur Bengkulu untuk secepatnya menetapkan UMK. Karena, ribuan tenaga kerja di Benteng seharusnya sudah mendapatkan gaji sesuai UMK di tahun 2019 ini. “UMK lama Rp 1,87 juta diusulkan naik menjadi Rp 2,2 juta,” terangnya.

Dijelaskan Haulan, keterlambatan tersebut dikarenakan ada oknum di tingkat Provinsi yang meminta uang untuk membahas kenaikan UMK tersebut. Padahal, menurut Haulan daerah tidak ada kewajiban untuk memberikan uang tersebut. Karena, dana untuk pembahasan di tingkat Provinsi tersebut sudah pasti ada di OPD terkait.

Hal ini diakui Haulan bahwa utusan dari provinsi tersebut yang langsung mengatakan kepadanya. “Bahkan kami memiliki rekaman permintaan dana tersebut,” ujarnya. Ditambahkannya, jika hal ini terjadi, maka sebelumnya untuk penetapan UMK yang tidak langsung ditanganinya sudah tentu ada permintaan dana juga, dengan alasan untuk pembahasan penetapan UMK di Benteng.

Setuju Lebih Tinggi

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, MMA saat bertemu dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Benteng dan SPSI Benteng, mengaku siap menandatangani SK UMK Benteng. Namun saat ini SK UMK tersebut belum tiba di meja kerjanya.

Kesiapan Rohidin ini untuk memenuhi aspirasi yang disampaikan oleh oleh SPSI dan buruh yang ada di Benteng. “Pada prinsipnya saya siap mengakomidir apa yang dikehendaki masyarakat sepanjang dasar regulasinya ada. Permasalahannya saat ini bahan penetapan UMK Itu belum sapai dengan saya sampai saat ini,” kata Rohidin.

Dia meminta SPSI, dewan pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benteng untuk segera membuat surat kesepakatan bersama, diketahui Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu.

“Jadi ini sebenarnya keterlambatan surat-menyurat. Karenanya pihak terkait saya minta segera bersikap dan menyiapkan surat kesepakatan itu,” pungkasnya.

Sementara itu Wabup Benteng Septi Peryadi mengatakan berdasarkan hasil audiensi bersama Disnakertrans sekaligus Dewan Pengupahan Provinsi, Anggota DPRD Benteng, perwakilan SPSI dan Dewan Pengupahan Benteng, sepakat untuk menyelesaikan dan mengawal polemik ini.

“Pada intinya Pak Gubernur mau menandatangani SK UMK, namun dia tidak punya dasar untuk menandatangani itu. Jadi dasar sekarang ini adalah kesepakatan antara Apindo dan pekerja. Kalau kesepakatan itu ada beliau berani menandatangani itu, karena secara regulasi sudah lewat,” jelasnya. (vla/del)

Berita Lainnya

Siswa MAN Insan Cendekia Wakili Bengkulu di Kompetisi Sains Madrasah Nasional

BENTENG– Dua siswa MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah, akan terbang ke Manado September mendatang. Ini ...

error: Content is protected !!