Senin , 25 Maret 2019
Home / Metropolis / Berpotensi Rugikan Negara Rp 360,1 Juta, Anggaran Makan Minum Pemda Kota Dilirik Polda

Berpotensi Rugikan Negara Rp 360,1 Juta, Anggaran Makan Minum Pemda Kota Dilirik Polda

BENGKULU – Temuan BPK terhadap penggunaan anggaran Pemkot Bengkulu tahun 2017 di Sekretariat Kota Bengkulu item makan dan minum yang berpotensi merugikan negara Rp 360,1 juta, dilirik Polda Bengkulu. Meskipun belum ada laporan dari masyarakat, Polda Bengkulu jemput bola melakukan penelusuran.

“Kalau memang Polres belum menanganinya, Polda bisa melakukan pengusutan kalau memang ada indikasi kerugian negara. Memang kasus yang ditangani polres sebatas wilayah polres, tetapi kalau polda kan bisa menangani kasus se-Provinsi Bengkulu,” kata Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP. Sudarno, S.Sos.

Artinya, ada kemungkinan kasus ini segera dilakukan penyelidikan. “Ya, bisa. Tidak harus polres. Kita tidak juga harus menunggu adanya laporan, bisa dilakukan penyelidikan dari hasil lidik polri sendiri. Tapi kalau ada laporan masyarakat yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal, lebih bagus,’’ jelas Sudarno.

Sementara itu, Kapolres Bengkulu AKBP. Prianggodo Heru Kun Prasetyo, S.IK menyebutkan tahun 2019 ini ada 1 kasus dugaan korupsi yang akan mereka usut. Namun ia belum mau mengatakan kasus apa. Bisa jadi kasus uang makan minum pemkot.

“Karena masih penyelidikan maka belum bisa kami sampaikan, tunggu jika sudah naik ke penyidikan. Yang jelas perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Kita masih kerja sama dengan BPKP untuk audit investigatifnya,’’ demikian Heru.

Kabag Umum Setkot Bengkulu Lia Kamalia, kepada RB sebelumya mengakui adanya temuan audit BPK terhadap belanja makan dan minum tersebut. Namun dia mengatakan, temuan tersebut sudah dikembalikan melalui tim TP TGR Kota Bengkulu sejak bulan Juli lalu. “Itu sudah selesai semuanya kita bayarkan. Sudah selesai,” katanya

Sebagaimana diketahui penggunaan anggaran tahun 2017 di Sekretariat Kota Bengkulu ditemukan ada indikasi potensi kerugian negara Rp 360,1 juta. Ditemukan dalam item makan dan minum. Total Realisasi belanja pada bagian umum Setda ini sebesar Rp 13,601 miliar dan Rp 3,38 miliar diantaranya merupakan realisasi belanja makan dan minum yang dibayar melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU.

Modusnya adalah menaikkan SPJ, seperti jumlah porsi yang dipesan. Sehingga data yang ditemukan oleh pemeriksa SPJ, tidak sesuai dengan data yang ditemukan oleh pemeriksa saat klarifikasi pada sejumlah pihak ke tiga (penyedia makan dan minum tersebut).

Realisasi belanja makan dan minum tersebut dibagi atas belanja makan dan minum harian pegawai Rp 17,35 juta, kemudian belanja makan dan minum rapat Rp 9,06 juta, belanja makan dan minum tamu Rp 3,325 miliar, dan belanja makan dan minum kegiatan Rp 31,47 juta. Sehingga total Rp 3,38 miliar. Dana tersebut bersumber dari UP/GU/TU dan LS.

Dari belanja makan dan minum sebesar Rp 2,188 miliar yang bersumber dari dana UP/GU/TU ada lima penyedia makan dan minum (pihak ketiga). Diantaranya berinisial Gmg ada 18 transaksi jumlah untuk 42 kegiatan dengan realisasi UP/GU/TU Rp 348.716.000. Kemudian di penyedia LC ada 11 transaksi belanja pada SIMDA dengan jumlah 17 kegiatan dengan total anggaran Rp 335,01 juta. Kemudian pada Mys ditemukan ada 14 transaksi belanja pada SIMDA dengan jumlah kegiatan 31 dengan realisasi Rp 509,57 juta.

Kemudian pada penyedia KC ada 13 transaksi pada SIMDA dengan jumlah kegiatan 30, uang yang dibayarkan Rp 407 juta dan terakhir pada CV Mt ada 8 transaksi untuk 9 kegiatan yang dibayarkan Rp 229 juta. Dengan jumlah totoal Rp 1,829 miliar.(tew/del)

Berita Lainnya

Disindir Lewat Foto, Gubernur Janjikan Pembangunan Jalan Dilakukan Tahun Ini

BENGKULU– Beredarnya foto dua orang warga yang tengah berpose menggunakan alat menyelam di jalan yang ...