Kamis , 27 Juni 2019
Home / Metropolis / Curiga Banyak Pengusaha Nunggak Pajak

Curiga Banyak Pengusaha Nunggak Pajak

BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu wajib menagih sejumlah pengusaha yang masih tercatat tidak menyetorkan hasil pajak daerah khusus pajak perhotelan/ penginapan, jika perlu Pemkot harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha nunggak pajak dengan mencabut izin usaha.

Hal Ini ditegaskan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Heri Ifzan, SE.

“Saya rasa untuk saat ini masih banyak pengusaha yang menunggak pajak. Sebab sejumlah belum banyak pelaku usaha yang menggunakan tapping box (alat monitoring pendapatan usaha). Dan pemkot wajib menagih kepada pengusaha itu. Paling tidak memberikan sanksi moral berupa pasang pengumuman nama-nama lewat media pengusaha yang nunggak itu, atau cabut sementara izin usahanya,” tegas Heri.

Menurut Heri, berdasarkan data yang dimiliki Badan Pendapatan hampir setiap tahunnya, tercatat ada beberapa hotel, tempat hiburan serta restoran dan rumah makan yang menunggak membayar pajak. Padahal setiap konsumen yang membeli atau menggunakan jasa telah menyetor PPN 10 persen pada saat bertransaksi.

“Pemerintah kota harus mengambil langkah yang tegas. Karena persoalan menunggak PPN ini sudah seringkali terjadi setiap tahunnya. Namun tidak pernah ada langkah tegas pemerintah seperti apa. Supaya ada efek jera dari pelaku penunggak pajak itu,” kata Heri.

Senada disampaikan Anggota Banggar DPRD kota lainnya, Hamsi mengatakan, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirasa sangat menguntungkan pengusaha. Baik pengusaha hotel, tempat hiburan maupun restoran. Dengan ada undang-undang tersebut para pembeli dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai belanja.

“Bisa dihitung sendiri kalau ada pelanggan yang makan di restoran atau rumah makan setiap harinya, ataupun ada pengunjung yang menginap ke hotel. Pendapatan dari PPN setiap harinya itu bisa mencapai ratusan juta kalau diakumulasikan, dan PAD kota ini akan terus bertambah,” tuturnya.

Selain itu lanjut Hamsi, tidak menutup kemungkinan baik pengusaha restoran, hotel maupun tempat hiburan menikmati sendiri PPN yang diambilnya dari konsumen. “Apalagi pengusaha nakal yang menikmati sendiri PPN yang diambilnya dari konsumen tersebut sudah dikategorikan melanggar. Dan inilah yang harus disikapi pemerintah kota saat ini secara tegas, tidak ada istilahnya pandang bulu,” pungkasnya.

Sementara terkait hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daaerah (Bapenda) Kota Bengkulu Hadianto, belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi beberapa kali ponsel pribadinya sulit dihubungi.(new)

Berita Lainnya

Gelombang Tinggi Hantam Laut Bengkulu

BENGKULU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Pulau Baai Bengkulu kembali merilis ...

error: Content is protected !!