Wednesday , 23 January 2019
Home / Metropolis / Honorer Pemkot Bekerja Tanpa Status

Honorer Pemkot Bekerja Tanpa Status

BENGKULU – Tak kunjung ada kejelasan pasca putus kontrak tenaga kontrak atau honorer terhitung tanggal 31 Desember lalu, sejumlah honorer masih menunggu kepastian jadwal seleksi ulang agar bisa menerima kembali untuk menerima Surat Perintah Tugas (SPT). Bahkan hingga kemarin (2/1), sebagian dari mereka, ada yang masih tetap bekerja tanpa status dengan sukarela alias tak digaji.

“Mau bagaimana lagi, kami tidak ada pekerjaan lain. Jadi bekerja disini (setda) ini cuman bantu-bantu saja. Sebab kita masih menunggu jadwal pasti pelaksanaannya, sampai sekarang belum ada diumumkan juga. Padahal kami berharap secapatnya ada kejelasan,” keluh Mi salah satu honorer pemkot.

Ia menambahkan, padahal sebelum masa jabatan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan periode waktu lalu, pihaknya pernah dikumpulkan dan disebutkan tidak akan ada seleksi ulang untuk tenaga honorer. Namun kenyataanya seleksi ulang tetap dilakukan untuk mendapatkan kepastian SPT honorer yang berada di sekretariat daerah (Setda). 

“Kami hanya butuh kepastian saja. Kalau kami tidak diterima lagi ya apa boleh buat. Karena itu sudah nasib kami. Namun kami sampai saat ini masih berharap diperkerjakan lagi. Sebab cari pekerjaan sekarang sangat susah,” ungkapnya.

Seperti pengakuan honorer lainnya yang ditempatkan di salah satu dinas dilingkungan Pemda Kota Bengkulu yang takut namanya dituliskan. Lantaran khawatir dirinya akan dipecat, jika terlihat banyak bicara.

“Kami bingung, SPT kami kapan ini akan dibagikan, sebabnya kami sudah tidak disuruh masuk lagi dengan pak kadis sampai SPT ditangan. Sementara sekarang sudah masuk Januari. Sedangkan kalau kami terus-terusan tidak masuk dan absen, malah dibuat TK (tanpa keterangan). Inilah yang buat kami bingung, karena belum ada kejelasan,” bebernya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Hamsi, bahwa rencana penyeleksian tenaga honorer yang akan dilakukan Pemkot harus segera disampaikan jadwalnya. “Sebab kasian juga jika belum disampaikan jadwal pasti pelaksanaan seleksi honorer itu. Jika tidak ada seleksi, dan apabila ada pemangkasan tenaga honorer ditiap masing-masing OPD itu juga harus diumumkan semua. Agar kalangan honorer itu tidak bertanya-tanya lagi. Karena mereka itu butuh kepastian dari pihak pemkot,” ujarnya.

Sebaiknya dalam penyeleksian honorer tersebut, ditambahkan Hamsi, dilakukan dengan bijak saja seperti layaknya penyeleksian yang pernah dilakukan oleh Pemkot sebelumnya.

“Jadi pemkot harus berlaku bijak dan adil dalam hal ini. Sebab jangan sampai malah timbul gejolak nantinya. Karena kita sudah banyak mendapatkan laporan terkait rencana seleksi honorer pemkot ini,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Hamsi, dalam penyeleksian tenaga honorer ditiap OPD nantinya harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Dan termasuk tidak ada istilahnya ada honorer titipan dari kalangan pejabat manapun.  “Yang jelas kita akan mengawasi ketat dalam hal ini. Sebab masalah honorer ini setiap tahunnya selalu terjadi. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh,” tukasnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BPKP) Kota Bengkulu, Drs. Bujang, HR, MM mengungkapkan, tenaga honorer berdasarkan aturan dan kebutuhan. Tenaga honorer dikontrak memang selama satu tahun dalam SPT tersebut. “Intinya kita sekarang masih menunggu laporan tiap OPD terkait kebutuhan honorer dimasing OPD tersebut. Untuk saat ini belum tahu berapa dirasionalisasi. Apalagi semua pemerintahan baik di Pemkot, Pemprov dan semua kabupaten melakukan hal demikian,” singkat Bujang. (new)

Berita Lainnya

Pembuatan Akta Kelahiran Bisa Pakai WA

BENGKULU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bengkulu melansir Kota Bengkulu terbanyak anak ...