Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Berita utama / Proyek LPJU Pemda Kota Bengkulu, Berpotensi Rugikan Negara Rp 950,76 Juta

Proyek LPJU Pemda Kota Bengkulu, Berpotensi Rugikan Negara Rp 950,76 Juta

Tim investigasi Harian Rakyat Bengkulu kembali menemukan adanya potensi kerugian negara dalam penggunaan APBD 2017 Pemda Kota Bengkulu. Setelah menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 360,1 juta dalam belanja makan minum sekretariat daerah. Kali ini ditemukan adanya potensi kerugian negara Rp 940,76 juta dari proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Modusnya lewat pemahalan harga satuan unit LPJU dan pemahalan di biaya pemasangan. Berikut laporannya.

Hasil penelusuran, diketahui Dinas Perhubungan Kota Bengkulu menganggarkan belanja modal pada pengelolaan LPJU, kegiatan pengadaan lampu jalan senilai Rp 7,71 miliar dengan realisasi sebesar Rp 6,74 miliar atau sebesar 87,41 persen.

Pekerjaaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan ini dikerjakan oleh PT SJS sesuai kontrak nomor 027/904/D/Hub-2017 tanggal 26 Oktober 2017, senilai Rp 6,74 miliar. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 48 hari mulai 26 oktober sampai 12 Desember 2017. Pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima barang pada 12 Desember tersebut. Pembayaran pekerjaan pada rekanan dilakukan satu kali dengan SP2D nomor 4522/SP2D/LS/BM/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp 6,74 miliar.

“Perencanaan pekerjaan lampu jalan tersebut dilaksanaan oleh CV PEC sesuai kontrak nomor 551/455/D.HUB-2017 tertanggal 18 April senilai Rp 146,57 juta. Dengan waktu penyelesaian selama 30 hari dimulai 18 April 2017 sampai dengan 17 Mei 2017,” bunyi dokumen yang diperoleh RB.

Hasil kerja konsultan ini berupa dokumen syarat dan spesifikasi teknis, bill of quantity (BoQ) dan rencana anggaran biaya (RAB). Enggineer estimate (EE) yang akan menjadi acuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pelaksanaan lelang pekerjaan fisik.

Hasil perbandingan antara EE dan HPS menunjukkan bahwa EE digunakan oleh PPK sebagai HPS tanda adanya perubahan volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Namun demikian PPK melakukan survey harga material pada toko di wilayah Bengkulu dan upah pemasangan untuk mendukung HPS.

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu terhadap dokumen EE dan BAPK kepada konsultan perencanaan 19 April 2018 menunjukkan informasi penting. Seperti konsultan perencana dalam menetapkan harga satuan pekerjaan hanya berdasarkan hasil survey pada 1 toko di Jakarta Pusat untuk seluruh item material, kecuali armature lampu 60 watt (LED-AC) yang diperoleh dari tiga perusahaan. “Selain itu juga tidak mengacu pada harga instalasi yang biasa digunakan oleh instalatir rekanan PT PLN wilayah Bengkulu,” kata sumber RB.

Berdasarkan dokumen kontrak menunjukkan bahwa nilai kontrak adalah 87,79 persen dibandingkan nilai HPS Rp 6,74 miliar. Dalam penghitungan oleh tim pemeriksa BPK harga upah pemasangan 9 item pekerjaan berdasarkan harga dari PT PLN WS2JB area Bengkulu menunjukkan adanya pemahalan harga upah pemacangan sebesar Rp 977,447 juta.

Kemudian ada juga pemahalan pekerjaan pemasangan Armature lampu sebesar Rp 221 juta. Pada RAB kontrak pengadaan pemasangan LPJU Kota Bengkulu terdapat pekerjaan persiapan dengan uraian pekerjaan pemasangan armature lampu  yang terbayar lump sum. Selanjutnya berdasarkan perhitungan harga wajar/harga pasar dari PT PLN WS2JB area Bengkulu maka pemeriksa melakukan penghitungan dengan membandingkan antara kontrak dengan harga satuan upah hasil konfirmasi atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPJU Kota Bengkulu sehingga didapatkan selisih sebesar Rp 221,29 juta. Dengan uraian volume kontrak 758 unit, kemudian harga satuan kontrak Rp 475.000 harga satuan terkoreksi Rp 183.052 jumlah kontrak Rp 360,05 juta. Sedangkan jumlah terkoreksi hanya Rp 138,75 juta. Sehingga ada selisih Rp 221,296 juta.

Juga terjadi pemahalan harga satuan upah pekerjaan LPJU sebesar Rp 719, 469 juta. Berdasarkan hasil perhitungan wajar harga pasar dari PT PLN (persero) WS2JB Area Bengkulu tersebut maka pemeriksa melakukan penghitungan membandingkan harga satuan upah yang terdapat pada kontrak dengan harga satuan upah hasil konfimasi terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPJU Kota Bengkulu. Sehingga didapatkan selisih sebesar Rp 719,46 juta.

Adapun rinciannya, di Kecamatan Muara Bangkahulu nilai kontrak Rp 786,281 juta, jumlah terkoreksi Rp 116,623 juta. Kemudian di Kecamatan Sungai Serut jumlah kontrak Rp 220,588 juta, jumlah terkoreksi Rp 186,61 juta selisih Rp 33,970 juta. Kecamatan Ratu Agung Rp 704,64 juta, jumlah terkoreksi hanya Rp 600,81 juta. Sehingga ada pemahalan Rp 103,82 juta.

Selanjutnya Kecamatan Ratu Samban nilai kontrak Rp 221,523 juta sedangkan jumlah terkoreksi hanya Rp 188,05 juta. Sehingga ada selisih Rp 33,46 juta. Kemudian Kecamatan Gading Cempaka nilai kontrak Rp 503, 40 juta jumlah terkoreksi Rp 429,94 juta, selisih Rp 73,455 juta.

Kecamatan Singaran Pati nilai kontrak Rp 677,99 juta jumlah terkoreski Rp 583,05 juta ada selisih Rp 95,94 juta. Kecamatan Selebar nilai kontrak Rp 1,03 miliar jumlah terkoreksi hanya Rp 878,98 juta, sehingga ada selisih Rp 153, 11 juta. Kecamatan Kampung Melayu Rp 623,48 juta, jumlah terkoreksi Rp 533,6 juta sehingga ada selisih Rp 89,87 juta. Kemudian Kecamatan Teluk Segara nilai kontrak Rp 132,52 juta, nilai terkoreksi oleh tim audit hanya Rp 113,329 juta sehingga ada selisih Rp 19.19 juta.

Total nilai kontrak di 9 Kecamatan pelaksanaan upah pekerja LPJU tersebut Rp 4,90 miliar. Sedangkan setelah dicrosschechk berdasarkan harga standar PLN upah LPJU total di 9 Kecamatan itu hanya Rp 4,18 miliar. Sehingga ada selisih total Rp 719,469 juta. Ditambahkan dengan dugaan pemahalan upah pekerjaan pemasangan armature lampu maka selisih mencapai Rp 940 juta.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Bardin mengatakan, dia tidak terlalu memantau proses pengembalian. Sebab yang menangani langsung ini adalah PPTK proyek tersebut. “Kalau informasinya ada yang kembalikan. Tapi kalau jumlahnya saya tidak tahu, sebab itu PPTK yang menangani langsung,” katanya.

Sementara itu Anggota DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan menegaskan kalau temuan BPK tersebut, harusnya OPD  yang bersentuhan langsung dengan temuan itu segera menindaklanjutinya. Sebab ini untuk kelancaran proses laporan keuangan daerah. Selain itu juga menyangkut kinerja dan kredibilitas OPD yang bersangkutan. “Temuan itu segera ditindaklanjuti. Kita tidak meragukan kapasitas dan proses penelitian dari BPK. Kita bersyukur ketika BPK memberikan tenggat waktu 60 hari, dimanfaatkan lah dengan baik,” katanya.

Jangan sampai di kemudian hari temuan BPK ini menjadi persoalan hukum. “Kalau hari ini masih konteks ranah BPK ada kesempatan memperbaiki dan menyelesaikan. Ini berlaku untuk seluruh OPD yang memiliki temuan dalam audit BPK. Segera diselesaikan secepatnya,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Resmi Dilantik, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diminta Bersinergi dan Kerja Profesional

BENGKULU–  Pasca Pemilu Presiden RI dan Legislatif, termasuk Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bengkulu 17 April ...

error: Content is protected !!