Senin , 25 Maret 2019
Home / Metropolis / Putusan JR Tidak Pengaruhi PTDH

Putusan JR Tidak Pengaruhi PTDH

BENGKULU – Judicial Review (JR) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak akan mengubah SK pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) terhadap 12 ASN Pemprov Bengkulu yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu tanggal 31 Desember 2018 lalu.

Jika nanti ASN yang mengajukan JR menang, maka SK pemecatan 12 ASN tersebut masih berlaku. ASN yang tidak puas dengan SK PTDH itu bisa melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menggugat SK PTDH itu. Sebab putusan JR itu tidak berlaku surut. “Mereka bisa menggugat ke PTUN,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Ir Diah Irianti, M.Si

Dia menyebutkan ada 12 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu yang sudah menerima SK PTDH. Setelah menerima SK PTDH tersebut otomatis mereka tidak lagi menerima hak keuangannya sebagai ASN. Sebab mereka sudah bukan lagi ASN daerah. pemprov harus melakukan pemecatan sebab sudah merupakan instruksi dari pusat. “Jadi bagi yang keberatan silakan ajukan di PTUN,” terangnya.

Sementara itu Ketua Forum ASN Pejuang Keadilan Bengkulu, Fatmawati mengatakan mereka tetap akan terus berjuang dengan melalui JR. Perjuangan mereka ini bukan hanya untuk ASN yang sudah mendapatkan putusan incracht terpidana korupsi. Tetapi juga sebagai wujud usaha untuk melindungi ASN lainnya yang saat ini masih aktif. Sebab undang-undang ASN saat ini tidak melindungi ASN dalam menjalankan roda pembangunan.

“Kami terus berjuang supaya tidak ada pemecatan disamaratakan. Harus ada pemilahan mana yang memang berniat korupsi dan mana yang tersandung lantaran hanya melaksanakan tugas dan patuh pada pimpinan,” terangnya.

Dia juga mengatakan, perjuangan memang membutuhkan dana. Walaupun saat ini support dana untuk perjuangan tersebut belum ada. Sebab mereka butuh dana untuk membiayai advokat dan juga untuk tim saksi ahli. “Kami terus berjuang saat ini,” terangnya.

Sementara itu kuasa ASN yang mengajukan JR, Rofiq Sumantri, SH menegaskan mereka akan melakukan upaya PTUN untuk menggugat SK PTDH tersebut. Sebab itu satu-satunya langkah yang legal yang diatur dalam perundang-undangan. “Kita akan mengajukan gugatan ke PTUN,” terangnya.

Sementara itu salah seorang ASN yang sudah mendapatkan putusan incracht, Herawansyah mengatakan saat ini dia secara pribadi belum menerima SK PTDH. Kalaupun diterima dia tetap menunggu hasil JR. Kalau menang maka JR akan dijadikan dasar untuk mengajukan PTUN. “Kami masih menunggu putusan JR,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Disindir Lewat Foto, Gubernur Janjikan Pembangunan Jalan Dilakukan Tahun Ini

BENGKULU– Beredarnya foto dua orang warga yang tengah berpose menggunakan alat menyelam di jalan yang ...