Senin , 16 Desember 2019
Home / Metropolis / Kota Relegius, jangan Ada Pejabat Korupsi

Kota Relegius, jangan Ada Pejabat Korupsi

BENGKULU – Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE dan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, SE, MM saat ini tengah gencar-gencarnya mewujudkan Kota Bengkulu sebagai Kota Relegius. Berbagai gebrakan dilakukan Pemkot. Dimulai dari pembongkaran warung remang-remang yang menjual tuak, penutupan Octopuss dan terakhir penutupan tempat karaoke Aleksis’X.

Di kantor Pemkot Bengkulu juga sudah dipasang penanda dan pengingat waktu salat. Selain itu juga Pemkot gencar-gencarnya mengajak warga untuk bisa berhijarah. Di tengah gencarnya Pemkot memberantas tempat maksiat dan mengajak warga berhijrah, tim investigasi RB menemukan adanya potensi kerugian megara dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017.

Seperti uang makan dan minum di sekretariat daerah dengan potensi kerugian negara Rp 360,1 juta dan proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dengan potensi kerugian negara Rp 940,76 juta. Ini juga menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Walaupun menurut keterangan, sudah ada yang dikembalikan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu, Rohimin mengatakan, para pejabat atau pembantu walikota yang diberikan amanah jabatan, harus bisa mengelola keuangan Negara dengan baik. Dengan mematuhi tatanan dan aturan dalam pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan daerah yang akuntabel, jangan sampai menyalahi aturan keuangan.

Jika ada kendala, harus konsultasi. Jangan sampai nantinya, di saat mau mewujudkan Kota Relegius malah ada pejabat yang tersandung hukum akibat mengelola keuangan Negara dengan menabrak aturan. “Legalitas Undang-undang dalam pengelolaan keuangan itu jelas. Kalau ada yang ragu harus konsultasi dengan pembendaharaan negara. Kadang kita niat benar administrasi keuangannya yang salah,” katanya.

Dia mengatakan, konsep untuk mengajak orang berhijrah harus dimulai dari diri sendiri, ini disebut dengan contoh keteladanan. Setelah itu orang terdekat kemudian baru melangkah ke masyarakat luas. Jadi sosialisasi itu sudah bagian dari keteladanan. Kepala organisasi perangkat daerah juga harus bisa hijrah, mengikuti corak gaya kepala daerah.

Mewujudkan kota relegius itu juga harus jelas secara konsepsionalnya. Kalau menampikkan adat istiadat budaya, kompenen itu tidak kompeherensif. “Saya kita kita sangat mendukung sepenuhnya dengan isntrumen relegiusitasnya. Instrumen itu tidak hanya agama saja, termasuk instrument adat dan budaya.  Ini menyangkut budaya masyarakat,” katanya

Kemudian apa yang menjadi standar sudah boleh dimulai untuk kota relegius. Ini  harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Jangan sampai masyarakat khususnya Kota Bengkulu tidak menerimanya secara utuh. “Jadi namanya regeliusitas itu harus bertahap,” katanya.

Apa instrument yang menjadi sekala prioritas. Misalnya masalah budaya dan adat istiadat. Masyarakat Kota Bengkulu ini multi adat, sebab terdiri dari berbagai suku. Kepala daerah harus mengumpulkan masyarakat adat itu dulu baru nanti bicara konsep agama. “Relegiusitas itu perpaduan adat istiadat dan agama. Maka dari itu corak relegiusitas di suatu tempat berbeda dengan yang lain. Keharmonisan umat beragama ini juga harus dijaga. Sebab masyarakat Bengkulu bukan hanya Islam, tapi multi,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bengkulu Kusmito Gunawan mengatakan, kepala OPD harus berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Terkait dengan temuan dalam audit BPK tahun 2017 harus lekas dikembalikan. Sebab jika tidak dikembalikan, akan berimplikasi hukum di kemudian hari. “Sudah harus disyukuri diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan potensi kerugian negara. Manfaatkanlah waktu itu untuk mengembalikannya,” terangnya.

Sementara itu anggota DPRD Kota Bengkulu Rena Anggaraini mengatakan, mengajak masyarakat hijrah itu bagus. Tapi harus diikuti dengan pribadi diri sendiri juga. Seperti dalam pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan baik. Jangan timbul nantinya temuan yang tidak seharusnya. “Harus dimulai dari diri sendiri,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bengkulu Medi Febriyansah mengatakan, kalau temuan audit BPK tahun 2018 sudah ada pengembaliannya. Untuk detailnya ada di OPD yang bersangkutan. “Sudah ada pengembalian sebagai tindak lanjut LHP BPK,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Dewan Pastikan Negara Tak Dirugikan dari Proyek Pembangunan Alun-alun Taman Berendo  

BENGKULU– Komisi II DPRD Kota Bengkulu memastikan negara tidak mengalami kerugian atas pembangunan Alun-alun Taman ...

error: Content is protected !!