Kamis , 27 Juni 2019
Home / Berita utama / Ada Temuan Reses Fiktif, Anggota Dewan Ngaku Sudah Kembalikan Uang Negara

Ada Temuan Reses Fiktif, Anggota Dewan Ngaku Sudah Kembalikan Uang Negara

BENGKULU – Kasus dugaan korupsi dari kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan temuan BPK yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,05 miliar ditanggapi oleh para wakil rakyat. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menyatakan siap untuk mengusut kasus tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, SE tidak menampik soal adanya temuan BPK dari kegiatan reses. Namun kata dia temuan itu sudah clear. Sudah diselesaikan karena potensi kerugian negara sudah dikembalikan sehingga tidak ada lagi kerugian negara.

“Betul, temuan BPK memang ada dari beberapa kegiatan kawan-kawan di DPRD tapi kan sebagian sudah diperintahkan untuk dikembalikan bahkan saya dapat informasinya itu sudah dikembalikan untuk semuanya. Temuan ini menurut saya karena mungkin ada yang menganggap remeh tidak mau mengembalikan sehingga akhirnya jadi temuan,” ujar Suharto.

Soal dugaan adanya pembuatan Spj fiktif di sekretariat DPRD, Suharto tidak percaya. “Kegiatan reses itu kita kan tidak bisa pantau semuanya karena kan se-provinsi. Mungkin memang ada kekurangan, tidak ada yang sampai 100 persen. Tapi kalau fiktif kayaknya tidak mungkin. hanya kekurangan-kekurangan saja yang jadi temuan. Sejauh ini keterangan pak sekwan sudah semua diselesaikan,” kata Suharto.

Bagaimana kalau terbukti ada Spj fiktif? “Kalau memang ada yang fiktif dalam laporan kegiatan reses ya gimana lagi. Itu memang kewenangan kejati. Saya selaku pimpinan sangat menyayangkan. Mudah-mudahan itu masih bisa dibenahi tanpa harus ke jalur hukum. Kalau masih ada kerugian negara yang belum dikembalikan ya segerelah dikembalikan,” lanjutnya.

Namun, sambung Suharto kadang-kadang hanya karena kesalahan staf dalam membuat laporan administrasi sehingga laporan yang dibuat asal-asalan saja tidak sesuai dengan riilnya di lapangan.

Anggota DPRD Provinsi bengkulu dapil Kaur, Mulyadi Usman juga mengatakan bahwa temuan itu sudah diselesaikan oleh sekretariat DPRD (setwan). Beberapa anggota DPRD juga sudah mengembalikan kerugian negara.

“Saya tidak tahu kalau Kejati mau mengusutnya. Yang jelas temuan BPK kemarin sudah ditindaklanjuti di secretariat, sudah clear. Memang ada beberapa yang harus dikembalikan dan sudah dikembalikan oleh anggota DPRD,” kata Mulyadi.

Dimana kesalahannya sampai ada temuan? Menurut Mulyadi itu hanya karena persoalan persepsi saja. “Saya pikir cuma masalah persepsi saja. BPK menganggap itu masih ada temuan padahal sebenarnya sudah dilaksanakan, beserta bukti, tandatangan hadir dan foto-foto waktu reses. Sudah diselesaikan semua,” demikian Mulyadi.(tew)

Berita Lainnya

Tampilan Baru New Honda BeAT Street eSP Semakin Ekspresif

BENGKULU – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran terbaru untuk New Honda BeAT Street ...

error: Content is protected !!