Minggu , 18 Agustus 2019
Home / Berita utama / Gejolak Rencana Perobohan View Tower

Gejolak Rencana Perobohan View Tower

Menara setinggi lebih dari 43 meter dengan warna dominan merah dan putih masih berdiri kokoh di tengah lapangan Merdeka. Menara yang dibangun di era (Mantan) Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin itu dirancang untuk memantau dan mendeteksi secara cepat tsunami. Namun rencananya  diratakan dengan tanah. Berikut laporannya berikut ini.

MENARA yang diberi nama View Tower ini dibangun tahun 2008 atas prakarsa (Mantan) Gubernur Agusrin M Najamudin. Pembangunannya dilatarbelakangi munculnya informasi menyebut Bengkulu berada di zona merah gempa dan tsunami. Dengan keberadaan menara View Tower tersebut diharapkan bisa mempercepat memantau gelombang laut dan juga memantau Bengkulu di dari atas ketinggian.

Belakangan muncul usulan dari sejumlah tokoh agar merobohkan View Tower. Usulan ini disampaikan langsung kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Tujuannya agar mengembalikan lapangan Merdeka di depan Balai Raya Semarak ke fungsinya semula. Agar masyarakat bisa melaksanakan salat Id di sana seperti dulu. Apalagi sejak diresmikan View Tower tidak pernah difungsikan. Rencananya selain untuk memantau gelombang laut, masyarakat umum juga diperbolehkan untuk naik View Tower yang sudah dilengkapi dengan lift tersebut.

Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, tahun 2019 ini sudah ada daftar penggunaan anggaran (DPA) untuk tim teknis melakukan kajian terhadap bangunan View Tower tersebut. Apakah menara itu masih bisa difungsikan atau dihapuskan. Sebab sejak dibangun bangunan setinggi 43 meter tersebut tidak pernah difungsikan sama sekali. Lift juga sejak dipasang tidak pernah dihidupkan difungsikan. Bangunan View Tower tersebut kemudian terlantar sampai sekarang. “Apakah nanti dirobohkan tergantung dari kajian tim teknis yang dibentuk nantinya,” katanya.

Kajian yang dilakukan Tim Teknis ini juga akan menjadikan dasar kalau aset ini bisa dihapus dengan berbagai catatan yang mereka berikan. Ini ketika ternyata bangunan ini dinyatakan tidak layak lagi untuk dilanjutkan fungsinya. Sehingga nantinya ada penjelasan secara terperinci dan teknis terkait dengan kelayakan bangunan tersebut. Sehingga tidak ada yang dilanggar oleh pemerintah daerah ketika melakukan penghapusan.

Namun yang pasti kata Rohidin, dia ingin mengevaluasi kembali Lapangan Merdeka kembali ke fungsi awal. Lapangan merdeka itu akan dijadikan alun-alun daerah. Sehingga ketika ada event,massa bisa digunakan alun-alun tersebut. Bahkan Pemprov sudah memasang merek lokasi itu menjadi Taman Kota Bengkulu dan Lapangan Merdeka. “Saya ingin mengembalikan fungsinya,” terangnya.

Di lain pihak jika aset ini dirobohkan, maka pemerintah akan merugi banyak. Sebab total dana yang dianggarkan untuk membangun View Tower ini mencapai Rp 34,6 miliar, termasuk pembuatan terowongan. Agusrin sendiri tidak sempat meresmikan bangunan ini. Peresmian dilakukan oleh Gubernur (mantan) Junaidi Hamsyah 30 Maret 2012 lalu.

Rencana perobohan View Tower menuai penolakan. Bahkan menimbulkan gejolak. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman mengatakan View Tower memiliki banyak kegunaan. Bisa dijadikan pusat alat pendeteksi gempa dan tsunami. Dia meminta tim teknis yang dibentuk oleh Pemda Provinsi Bengkulu bisa bekerja secara profesional. Melakukan penilaian terhadap View Tower tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. “Tim teknis harus bekerja profesional memberikan masukan. Kalau dirobohkan tidak mungkin sebab anggaran untuk membangun view tower itu sudah banyak,” katanya.

Kalau tim teknis merekomendasikan untuk dirobohkan, maka Pemprov Bengkulu akan kehilangan aset senilai Rp 34,6 miliar. Kalau tidak layak lagi difungsikan, harus direhab jangan sampai dirobohkan. Dalam artian besi yang berkarat dan perlu diganti harus diganti. Antisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Lebih baik direnovasi besi-besi yang tidak layak diganti,” katanya.

Direnovasi dengan besi anti karat seperti baja yang memiliki daya tahan lama. Sebab jika menggunakan besi biasa, akan mudah berkarat sebab Bengkulu berada di pinggir pantai. “Kalau besi biasa makan hari makin keropos, diterpa badai bisa roboh,” katanya.

Memang harus ada kajian tim teknis dulu untuk menilai bangunan itu. Sebab bangunan itu dikhawatirkan roboh dan menimbulkan korban. Ini perlu dilakukan kajian teknisnya silakan periksa masih layak atau tidak. “Kalau tidak layak, perlu direhab. Karena ini perlu ini salah satu alat untuk pendeteksi bencana alam untuk bisa memberikan aba-aba,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali mengatakan kalau perobohan View Tower tersebut harus prosedural. Sebab View Tower itu aset. Kemudian jika dirobohkan harus berdampak positif untuk provinsi Bengkulu. Seperti diganti dengan bangunan baru yang bisa menambah keindahan Kota Bengkulu. Seperti bisa memperbanyak destinasi wisata.

“Kalau dirobohkan dan diganti bangunan baru dan bisa menambah keindahan kota, serta ada dampak positif pada destinasi wisata saya rasa tidak masalah,” katanya.

Sementara itu anggota DPRD Provinsi Bengkulu Seption mengatakan View Tower tersebut tidak boleh dirobohkan. Sebab pemda provinsi Bengkulu sudah menggelontorkan dana yang besar untuk membangunnya. Rugi jika dirobohkan. Apalagi ini menjadi icon provinsi Bengkulu. “Harusnya dirawat bukan dirobohkan. Kalau Pemprov mau merobohkan apa alasannya,” terangnya.

Dia mempertanyakan motif apa yang melatarbelakangi Pemprov Bengkulu untuk merobohkan menara tersebut. “Biarlah harusnya diperbaiki dirawat difungsikan. Harus memikirkan supaya gedung itu lebih baik lagi. Yang tidak berfungsi difungsikan ini menjadi tempat rekreasi sore-sore untuk apa dirobohkan,” katanya.

Apalagi dari sekian tahun pembangunan View Tower ini menelan dana yang sangat besar. “Sia-sia saja meningkat pembangunan sebelumnya dianggap tidak matang. Membangun itu pasti ada tersendiri makna dibalik itu,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Wagub Dijadwalkan Dilantik di Istana

BENGKULU– Hasil Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) di DPRD Provinsi Bengkulu sudah diserahkan kepada Menteri Dalam ...

error: Content is protected !!