Tuesday , 22 January 2019
Home / Borgol / Dituntut KPK 7 Tahun, Bupati Nonaktif Dirwan Mahmud Meradang

Dituntut KPK 7 Tahun, Bupati Nonaktif Dirwan Mahmud Meradang

DIWAWANCARA : Bupati nonaktif Dirwan Mahmud saat diwawancarai wartawan usai sidang. (foto : ekky/rb)

BENGKULU – Bupati Bengkulu Selatan nonaktif, H.Dirwan Mahmud, terdakwa dugaan menerima suap proyek di Bengkulu Selatan, terkejut saat mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana dalam tuntutan yang disampaikan di PN Tipidkor Bengkulu, Kamis (10/1), Dirwan dituntut pidana 7 tahun penjara.

JPU KPK, Mohammad Nur Azis, SH juga menuntut Dirwan diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. “Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf a undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Mohammad Nur dengan suara lantang.

“Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidair selama 6 bulan kurungan. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana,” sambung Muhammad Nur.

Majelis hakim yang diketuai oleh Slamet Suripto SH, MH mendengarkan langsung tuntutan tersebut, sebelum menutup sidang memberikan waktu 1 minggu kepada Penasihan Hukum (PH) terdakwa untuk menyiapkan pembelaan atau pleidoi.

Usai sidang, Dirwan Mahmud saat dicegat wartawan di luar ruang sidang langsung meradang. Ia mengatakan tidak pernah menyuruh istrinya Hendarti (juga terdakwa) untuk meminta atau menerima uang dari Jukak (kontraktor) seperti yang tertulis dalam dakwaan JPU.

“Katanya saya menyuruh Hendarti sama sekali nggak pernah itu. Satu katapun tidak pernah. Ini tidak nyambung sama sekali. Soal Jukak, berapa kali saya ingatkan ke dia jangan urusan proyek ke saya tapi ke PU. Tapi fakta di persidangan nyatanya ini diputar balik semua. Kemudian soal JPU mengatakan ada kerjasama diam-diam dan saling pengertian itu nggak ada,” tukasnya.

Tidak terima dengan tuntutan itu, Dirwan berjanji akan membeberkan semuanya pada sidang berikutnya dalam pembelaanannya. Ia akan menunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti lain terkait kasus ini untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah.

“Saya bersumpah kalau memang saya pernah mengatakan ke Jukak kasih uang ke istri saya, mulai saat ini saya minta diazab Allah, matikan saya sekarang juga dan masukkan langsung saya ke neraka jahanam. Allah yang maha tahu semuanya. Kalau pun itu perbuatan Hendarti itu urusan dia sendiri saya tidak tahu menahu,” pungkasnya.

Ia melanjutkan, dalam kasus ini ada orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkannya. Siapa orangnya? Dirwan belum mau membeberkan. Namun ia sempat menyinggung soal Gusnan Mulyadi yang sekarang menjabat Plt Bupati Bengkulu Selatan sejak dirinya ditetapkan tersangka.

“Bayangkan, Gusnan Mulyadi itu satu kali pun tidak pernah besuk saya. Dua bayangkan itu. Wakil memang mau mengambil jabatan itu dengan caranya. Ini akan terbuka semua, lihat saja nanti,” tutup Dirwan dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) Dirwan, Saipul Anwar menilai kalau tuntutan JPU sangat membabibuta. “Tuntutan 7 tahun ini adalah tuntutan yang membabibuta menurut kami. Tuntutan yang terlalu dipaksakan oleh JPU tanpa memperhatikan fakta-fakta, pendapat ahli dan saksi-saksi yang kami hadirkan dalam persidangan. Tuntutan ini diluar perkiraan kami,” kata Saipul.

Dikatakannya, seharusnya  memang terdakwa tidak bisa dipersalahkan. “Bahwa memang sejak awal pembuktian saksi yang dihadirkan JPU memang tidak ada relevansinya dengan terdakwa. Pertanggungjawaban hukum itu harus diberikan kepada orang yang memang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin pertanggungjawaban hukum diberikan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan hukum. Jadi menurut kami tuntutan ini penuh dengan kemarahan, emosional sehingga kekuasaan yang diberikan kepada JPU disalahgunakan semena-mena. Kita akan sampaikan secara pledoi tertulis nanti,” demikian Saipul.(tew)

Berita Lainnya

Supratman, Putra Daerah Asal Seluma Pimpin Polda Bengkulu

BENGKULU – Pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah Bengkulu kembali berganti. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ...