Rabu , 27 Maret 2019
Home / Berita utama / PGRI Terima Banyak Pengaduan Soal Mutasi Kepala Sekolah

PGRI Terima Banyak Pengaduan Soal Mutasi Kepala Sekolah

BENGKULU – Pelantikan Kepala Sekolah (Kepsek) sepertinya blunder. Baru sehari dilantik, PGRI Provinsi Bengkulu banyak mendapatkan keluhan dan pengaduan lisan dari para guru terhadap beberapa kepala sekolah yang dilantik. Inti dari pengaduan tersebut bahwa disinyalir banyak kepala sekolah yang dilantik tidak memenuhi persyaratan.

Wakil Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Hj. Mirliani, M.Pd mengatakan, penunjukkan guru menjadi kepala sekolah sudah diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8356 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Salah satu persyaratannya guru yang diangkat menjadi kepala sekolah itu telah memiliki SK Calon Kepala Sekolah (Cakep). SK ini diperoleh dari pendidikan dan pelatihan guru yang dipersiapkan menjadi kepala sekolah.

“Banyak guru baru yang diangkat menjadi kepala sekolah, mereka belum mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Ini jelas sudah melanggar aturan dari surat edaran itu,” kata Mirliani.

Mirliani menjelaskan dari surat edaran itu persyaratan guru diangkat menjadi kepala sekolah. Pertama memiliki ijazah atau kualifikasi akademik minimal sarjana strata 1 atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan perogram studi minimal terakreditasi B. Kemudian memiliki sertifikat kependidikan. Atau sudah menjadi guru besertifikasi. “Ada juga laporan ada beberapa kepala sekolah itu mereka belum besertifikasi tenaga pendidikan,” ujar Mirliani.

Untuk guru PNS, menjadi kepala sekolah minimal pangkat golongan ruang III/c. Kemudian memiliki pengalaman belajar paling singkat enam tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Kecuali TK/KLB memiliki pengalaman paling singkat 3 tahun di TK/KLB. “Memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama dua tahun terakhir,” katanya.

Selain itu juga memiliki pengalaman managerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat dua tahun. “Tidak pernah kena hukuman disiplin sedang atau berat sesuai aturan perundangan. Tidak sedang menjadi tersangka atau terpidana,” katanya.

Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagai mana diatur dalam Bab II pasal 8 ayat (9). “Kementerian memerinta supaya persyaratan pengangkatan kepala sekolah ini dipatuhi oleh seluruh kepala daerah,” katanya.

SK Cakep ini sangat penting. Sehingga diatur bagi guru yang sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah diberikan kesempatan selama dua tahun bagi mereka untuk lulus pendidikan dan pelatikan calon kepala sekolah. Namun bagi guru yang baru ingin diangkat menjadi kepala sekolah mereka sudah harus mengantongi SK calon kepala sekolah. “Ini yang harus dipatuhi,” terangnya.

Sehingga jika ada keluhan sekda terkait ada pesan whatsapp masuk padanya memprotes pelantikan kepala sekolah itu bisa saja terjadi. Mutasi kepala sekolah harus mengacu pada orang yang sudah memiliki SK Cakep. “Jangan sampai mutasi kepala sekolah ini menimbulkan problem. Yang kita harapkan kepala sekolah yang diangkat itu lebih baik dari yang dulu,” terangnya.

Protes akan muncul jika mutasi tidak sesuai aturan. Banyak laporan bahwa guru yang diangkat menjadi kepala sekolah kemarin tidak memiliki SK Cakep. Kemudian ada beberapa kepala sekolah yang belum besertifikasi. “Ini sangat fatal. Banyak yang sudah melapor. Mutasi wajar jika kaji ulang. Seleksi kembali, kalau ada yang tidak sesuai aturan harus diganti. Cek satu-satu guru yang baru diangkat menjadi kepala sekolah itu,” katanya.

Jika dipaksakan guru yang belum mencukupi syarat untuk menjadi  kepala sekolah akan banyak dampaknya. Yang pertama kata Mirliani, tidak boleh menandatangani raport tidak berhak menandatangani ijazah. Tidak boleh mengelola BOS dan tidak bisa menerima tunjangan kepala sekolah. Kalau tetap dipaksa menerima tunjangan itu maka sama dengan korupsi. “Kita tidak menyalahkan siapa-siapa kita harus mencari solusi terbaik. Sebab mutasi ini dalam rangka mencari pegawai terbaik untuk menjadi kepala sekolah. Kalau mengangkat orang tidak sesuai aturan, ada apa di belakangnya,” terangnya.

Kalau sesuai aturan mengangkat kepala sekolah tidak akan banyak yang protes. “Kita tidak alergi dengan Mutasi tapi harus sesuai aturan,” katanya. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Budiman, S.Pd mengatakan tidak usah diperdebat lagi soal pengaduan. Yang sudah, sudah. Kesalahan hari ini diperbaiki kedepan. Kalau berpolemik dengan pengaduan benar dan salah itu  tidak bagus. Apalagi namanya pendidik, menjadi guru harus legowo. “Kita mengamankan kebijakan gubernur kita laksanakan dulu baru kita evaluasi lagi. Kalau memang ada sesuatu hal saya selaku kepala dinas, laporkan saja langsung ke saya,” katanya.

Dia menjelaskan, pelatihan calon kepala sekolah ini adalah salah satu persyaratan yang  kemudian menjadi pertimbangan. Memang SK Cakep ini dipersyaratkan. “Saya lihat hampir semuanya sudah ada SK Cakep. Hanya ada satu dua kepala sekolah. Tapi mereka dulunya  pernah menjadi kepala sekolah sebelumnya,” katanya.

Bukan berarti yang tidak punya SK Cakep itu boleh menjadi kepala sekolah. Tetapi ada peluangnya kalau dia belum cakep akan diikutkan dalam penguatan cakep kedepan. “Diikutkan dalam pelatihan cakep kedepannya,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Antisipasi Bencana, Dinas Ketahanan Pangan Usulkan Cadangan Beras 100 Ton

LEBONG SAKTI – Dalam struktur APBD Perubahan tahun ini, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lebong ...

error: Content is protected !!