Rabu , 22 Mei 2019
Home / Breaking News / Modus Potensi Kerugian di Diknas Dikbud, Isi Sendiri Nota Kosong dari Toko

Modus Potensi Kerugian di Diknas Dikbud, Isi Sendiri Nota Kosong dari Toko

BENGKULU -Penggunaan APBD tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terindikasi menimbulkan potensi kerugian negara (KN) Rp 164,87 juta. Yakni pertanggungjawaban belanja barang tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp 105,02 juta dan tidak sesuai ketentuan Rp 59,85 juta.

Modusnya diduga dengan cara mengisi sendiri kuitansi kosong yang diserahkan took tempat belanja. Kuitansi itu sudah dicap dan ditandatangani. Serta ada pembelian notebook dan printer yang sebenarnya tidak dianggarkan namun dibeli. Kemudian diduga dipertanggungjawabkan melalui kuitansi pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan itu.

Sumber yang berhasil ditemui RB menyebutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Bengkulu sampai tanggal 31 Desember 2017 telah merealisasikan belanja alat tulis kantor (ATK) bahan kelengkapan peserta, belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja penjilidan sebesar Rp 2,55 miliar.  Dengan rekapan belanja alat tulis kantor Rp 661,97 juta dengan realisasi Rp 504, juta atau 76,14 persen. Kemudian Belanja Bahan Kelengkapan Peserta Rp 269,92 juta dengan realisasi Rp 262,28 juta, belanja cetak Rp 1,3 miliar terealisasi Rp 1,2 miliar, belanja penggandaan Rp 845.134.189 terealisasi Rp 544.637.680 atau 64,44 persen belanja penjilidan Rp 45.270.000 terealisasi Rp 24.121.250 atau 53,28 persen. Total jumlah angaran yang dialokasikan Rp 3,12 miliar yang terealisasi 2,55 miliar atau 81,80 persen. “Kalau realisasi pembelanjaannya memang tinggi,” katanya.

Dia menyebutkan dari pembelanjaan itu, ada 186 kuitansi pada penyedia jasa sebesar Rp 560,59 juta yang diakui toko adalah milik mereka. Namun diduga kuat kalau kuitansi ini tidak ditulis oleh toko dalam artian kemungkinan toko memberikan kuitansi kosong. Kemudian hasil penelusuran, di toko AG ada 25 kuitansi dengan nilai Rp 105 juta, kemudian toko Sj ada 81 kuitansi dengan jumlah Rp 224,8 juta, kemudian toko MK 80 kuitansi Rp 230,75 juta.

Lebih dalam, dari 186 nota kuitansi itu, kata sumber saat diklarifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui kuitansi itu milik toko. Tetapi tidak ditulis oleh pemilik atau karyawan toko. Nota ditulis tangan sendiri oleh pihak dinas. “Seperti itu dugaannya,” terangnya.

Terdapat pembelian perangkat notebook/printer namun menggunakan nota ATK. Juga terdapat nota tidak diakui toko serta terdapat selisih belanja penggandaan dengan rincian.Biaya pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor tidak didukung dengan bukti valid sebesar Rp 105 juta. Dimana pihak toko mengakui kalau 25 nota pembelian ATK dan pengadaan sebesar Rp 105 juta itu milik mereka. Tetapi kuitansi kosongmerekaserahkandulukosong.

Setelah diselidiki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 membeli notebook dan printer di toko. Namun karena pembelian perangkat tersebut tidak ada anggarannya, maka dipertanggungjawabkan sebagai belanja ATK.  BPK sendiri sudah mengetahui hal ini melalui audit keuangan rutin yang dilaksanakan di tahun 2017. Kemudian auditor BPK melakukan konfirmasi dengan bendahara Dinas Pendidikan. Didapat keterangan kalau pembelian perangkat printer memang pernah dilakukan 2017, namun menggunakan dana pribadi tidak dipertanggungjawabkan untuk belanja belanja penggandaan cetak atau penjilidan. “Sehingga BPK menganggap belanja itu tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang valid,” kata sumber.

Sumber juga menyebutkan ada item kedua, yakni pertanggungjawaban belanja alat tulis kantor penggandaan cetak dan penjilidan terindikasi tidak sesuai senyatanya Rp 43,88 juta.  Belanja ini ada di beberapa toko, yakni di toko SJ ada 81 kuitansi sebesar Rp 224,8 juta dimana yang diakui toko hanya 66 kuitansi saja sebesar Rp 184,6 juta. Ada 15 kuitansi yang tidak diakui sebesar Rp 40,2 juta.

Transaksi pada toko MK, pertanggungjawaban penggandaan atau fotocopy di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di toko MK Rp 300 per lembar. Berdasarkan konfirmasi tim pemeriksa pada toko MK diketahui kalau pada tahun 2017 berkisar antara Rp 200 Rp 250 per lembar.

Dengan demikian terdepat kelebihan pembayaran belanja penggandaan/fotocopy per lembar sebesar Rp 50 sampai Rp 100 dengan total nilai selesih Rp 7,35 juta yang terdiri dari selisih penggandaan foto copy sebesar Rp 3,35 juta dan terdapat nota kosong yang diakui sebagai belanja penggandaan besesar Rp 4 juta.

Dengan demikian terdapat belanja alat tulis kantor penggandaan/fotocopy cetak dan penjulidian yang terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 43,8 juta “Inijugaditemukandalam audit BPK,” katanya.

Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Roniketikadikonfirmasi mengatakan terkait dengan temuan audit BPK tahun 2017, seluruhnya sudah diselesaikan. Baik itu dengan cara melengkapi berkas atau dokumen  bukti pembelanjaan, maupun pengembalian sejumlah uang yang dinyatakan harus dikembalikan. “Terkait dengan audit BPK tahun 2017 itu sudah clear semuanya dengan BPK. Kita sudah menyelesaikan seluruhnya,” terang Roni.

Ketika ditanyakan apakah memang benar kalau kuitansi belanja itu diisi sendiri oleh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan toko hanya memberikan kuitansi kosong? Roni kembali menjawab kalau intinya seluruh permasalahan temuan BPK itu semuanya sudah dikembalikan. “Kita menyelesaikannya kemarin itu sebelum laporan hasil pemeriksaan keluar. Jadi semuanya sudah beras,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Kakanwil Pertahanan Ingatkan Tingkatkan Nasionalisme untuk Keutuhan NKRI

BENGKULU – Selasa (21/5) siang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Inf. Sarjono didampingi ...

error: Content is protected !!