Sabtu , 21 September 2019
Home / Metropolis / Surat Tertijab di Polemik Mutasi Kepsek

Surat Tertijab di Polemik Mutasi Kepsek

BENGKULU – Meskipun pelantikan kepala sekolah SMA/SMK dan SLB pada Rabu (9/12) akan dievaluasi Gubernur Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA, namun beredar informasi  kalau hari ini seluruh kepsek yang dilantik harus sudah melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab). Surat Edaran yang dikeluarkan untuk sertijab tersebut bernomor 800/179/Dikbud/2019 tentang Serah Terima Jabatan Kepala TU dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas, Dinas Pendidikan di 9 Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Juga disertakan dengan surat format sertijab yang berkop surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Dalam surat itu terterang kolom tandatangan kepala sekolah yang akan sertijab. Yakni pihak pertama sebagai kepala sekolah lama yang akan menyerahkan jabatan kepada kepala sekolah baru (pihak II) dan kolom tandatangan untuk Kepala Cabang Dinas Pendidikan di kabupaten.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhadi meminta Kepsek jangan dulu sertijab. Sebab jika benar ada perintah sertijab, seperti ada yang dipaksakan. Dia menegaskan, masalah mutasi kepsek ini harus diselesaikan dulu persoalannya. Terutama masalah persyaratan administrasi guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. “Selesaikan dulu persoalan pelantikan kepsek ini,” katanya.

Menangani polemik pelantikan kepala sekolah ini, DPRD akan menanggapinya secara lintas komisi. Akan dibentuk tim gabungan dari Komisi I dan Komisi IV. Komisi I menangani sistem administrasi pemerintahan, terkait dengan bagaimana proses mutasi tersebut berjalan. Kemudian juga menangani masalah keuangan. Kemudian Komisi IV yang membidangi langsung secara teknis masalah pendidikan. “Masalah ini nanti lintas komisi yang akan membahasnya,” terangnya.

Hari ini Senin (14/1) forum Komunikasi Guru Diklat Cakep Provinsi Bengkulu akan melakukan hearing dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Mereka sudah mengirimkan surat tertanggal 11 Januari 2019 ke Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Surat bernomor 01/FKGDC/2019 tersebut dengan perihal permohonan hearing. Isi surat itu forum Komunikasi guru Diklat Cakep SMA/SMK se Provinsi Bengkulu ingin menyampaikan pandangan serta masukan terkait dengan pelantikan kepala SMA/SMK/SLB se Provinsi Bengkulu 9 Januari lalu.

Sebab menurut mereka berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 18356 tahun 2018 tentang Pengusahan Guru Sebagai Kepala Sekolah tertanggal 9 Agustus 2018, dinilai ada pelanggaran aturan dalam pelantikan itu. Sehingga mereka mengajukan hearing hari ini pukul 11.00 WIB.

Seption mengaku sudah mendapatkan surat itu permohonan hearing itu. “Surat perhomohan hearing sudah datang. Jadi kita tunggu,” terangnya.

Dia menjelaskan, DPRD akan memanggil tim penyusun mutasi. Terdiri dari Sekda, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan. Untuk menanyakan dasar dari mutasi tersebut. Dia mengatakan, acara pelantikan kepala sekolah lalu bukan mutasi. Melainkan pengukuhan kepala sekolah. Prinsipnya melantik yang sudah ada.

Menggantikan SK Kepala sekolah lama yang diterbitkan oleh bupati/walikota, dengan SK yang diterbitkan oleh gubernur. Seiring dengan pengambil alihan atau perubahan nomenklatur SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke Pemerintah provinsi. “Tetapi kemarin itu mutasi. Sebab ada kepala sekolah yang digeser dan ada guru yang dipromosikan menjadi kepala sekolah,” terangnya.

Jika melakukan mutasi, tentu saja harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Permendikbud nomor 06 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Kecuali jika ada jabatan kepala sekolah yang kosong. “Dinas pendidikan ini unik sistem mutasinya dibandingkan dengan dinas lain. Sebab efek samping atau rentetan dari mutasi itu panjang,” katanya.

Seption mengatakan di Permendikbud tersebut menekankan bagi guru jika ingin ditugaskan menjadi kepala sekolah harus memiliki SK pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, atau yang disebut dengan SK Calon Kepala (Cakep).  Jika tidak memiliki SK itu kata Seption rentetannya akan panjang. Kepala sekolah tidak bisa menandatangani pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS). Tidak boleh menandatangani raport dan ijazah dan lainnya. “Rentetannya panjang, mangkanya jangan main-main lah (dalam mutasi dan promosi kepala sekolah),” katanya.

Untuk merotasi kepala sekolah juga tidak boleh semena-mena. Dalam artian jangan terlalu jauh dari tempat tinggal yang bersangkutan. Kasus ini terjadi pada Kepala SMAN 7 Bengkulu Utara, Kecamatan Putri Hijau. Kepala sekolahnya dimutasi di SMAN 8 Bengkulu Utara, Kecamatan Padang Jaya. Jarak tempuh dari rumah kepala sekolah itu ke sekolah yang baru mencapai 4 jam perjalanan. Ditambah lagi tidak ada rumah dinas kepala sekolah di SMAN 8 BU itu. “Dipindahkan ke Padang Jaya sedangkan rumah kepseknya di Putri hijau. Rumah dinas belum ada. Anak-anaknya semuanya sekolah di sana (Putri Hijau) semuanya. Bayangkan ini,” katanya.

Polemik pelantikan kepala sekolah ini juga harus diselesaikan secepatnya. Senin (13/1) juga ada rapat koordinasi nasional (Rakornas) tentang ujian akhir sekolah berbasis nasional (UASBN). Sedangkan masalah kepala sekolah terombang ambing. Bisa saja ada kepala sekolah yang tidak bisa ikut rakornas itu. “Sebentar lagi sudah UASBN dan juga ujian sekolah. Ini harus diselesaikan cepat,” terangnya.

Terkait hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu belum bisa dikonfirmasi. Pesan WA dan juga telfon wartawan belum ditanggapi. Surat Edaran yang dikeluarkan untuk mutasi tersebut bernomor 800/179/Dikbud/2019 tentang Serah Terima Jabatan Kepala TU dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas, Dinas Pendidikan di 9 Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Sementara itu Wakil Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Mirliani, M.Pd mengatakan, untuk kepala sekolah yang belum memiliki SK Cakep sudah masuk laporannya dari beberapa kabupaten. Yakni di Rejang Lebong ada 16 kepala sekolah, kemudian di Lebong ada 9 kepala sekolah, di Mukomuko ada 4 -5 kepala sekolah. “Ini termasuk data guru yang belum memiliki SK Cakep tapi kemarin dilantik jadi kepala sekolah. Termasuk juga guru yang sudah lama menjadi kepala sekolah,” terangnya.

Sedangkan dari kabupaten lain, masih ada yang belum memberikan data ke PGRI. “Kalau di Dinas Pendidikan itu lebih lengkap datanya,” ujarnya.

Mirliani mengatakan bahwa beberapa sekolah sudah diminta untuk sertijab kepala sekolah. Sedangkan pelantikan kepala sekolah ini masih berpolemik. “Kita di PGRI jadi bingung. Katanya pelantikan mau dievaluasi. Tapi beberapa sekolah sudah diminta untuk segera melakukan sertijab,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Dewan Setuju Gaji Honorer Naik

BENGKULU – Ketua sementara  DPRD Kota Bengkulu, Suprianto, S.IP mendukung rencana untuk menaikkan gaji honorer ...

error: Content is protected !!