Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Breaking News / Terindikasi Melanggar Aturan, Tunda Sertijab Kepsek

Terindikasi Melanggar Aturan, Tunda Sertijab Kepsek

HEARING: Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu saat menerima kedatangan perwakilan Forum Komunikasi Guru Diklat Cakep (FKGDC), Senin (14/1). Hearing membahas masalah mutasi kepala sekolah yang terindikasi melanggar aturan. (foto : yunike/rb)

BENGKULU – Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhadi, S.Ag meminta agar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SMA/SMK dan SLB ditunda. Lantaran, dari hasil hearing bersama Forum Komunikasi Guru Diklat Cakep (FKGDC) Provinsi Bengkulu, kemarin (14/1), semakin menguatkan mutasi Kepsek terindikasi melanggar aturan.

“Kita minta Sertijab Kepsek jangan dulu dilaksanakan. Minta agar gubernur meninjau ulang dan mengevaluasi SK mutasi Kepsek. Disesuaikan dengan Permendikbud yang ada, dan syarat pengangkatan Kepsek,” kata Seption.

Ia juga menerangkan, dalam waktu dekat ini Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu akan membawa polemik mutasi Kepsek ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Komisi I akan berkonsultasi terkait peraturan pengangkatan dan pemberhentian Kepsek dengan KASN dan KemenPAN-RB. “Insya Allah besok (hari ini, red) kami akan ke KemenPAN dan juga koordinasi dengan KASN,” bebernya.

Lanjutnya, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 dan Surat Edaran (SE) Dirjen GTK Nomor 18356 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, diatur bahwa guru dapat menjadi bakal Kepsek apabila memenuhi persyaratan. Diantaranya memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Adapun akibat dari pelanggaran dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dan SE Dirjen GTK, adalah tidak hanya untuk menduduki jabatan Kepsek yang berimplikasi kepada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah. Dari pengaduan yang masuk, hampir setiap kabupaten terdapat Kepsek yang baru-baru ini diangkat pada mutasi lalu, belum memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep).

“Selain ada Kepsek tidak memiliki sertifikat Cakep, mutasi juga meninggalkan permasalahan lain. Kepsek yang dinonjobkan belum memiliki tempat tugas baru,” terangnya.

Untuk itu, sambung Seption, nanti akan digelar pertemuan kembali usai kembali dari KASN dan KemenPAN-RB. Pertemuan lanjutan ini akan mengundang Sekda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKD Provinsi Bengkulu, termasuk perwakilan FKGDC, dan PGRI Provinsi Bengkulu. “Kita akan undang untuk membahas polemik mutasi ini,” jelasnya.

Ditambahkan Ketua FKGDC Provinsi Bengkulu, Firnando, S.Pd, MM, kedatangannya ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk memberikan masukan dan pandangan terkait dengan pelantikan kepala SMA/SMK/SLB se-Provinsi Bengkulu pada 9 Januari lalu. Menurut FKGDC pada mutasi Kepsek tersebut ada pelanggaran aturan, bila merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Surat Edaran (SE) Dirjen GTK Nomor 18356 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

“Ada Kepsek yang dilantik belum ada sertifikat Cakep. Sebaliknya, banyak juga sudah bersertifikat Cakep tapi tidak diangkat. Supaya tidak menimbulkan polemik, kami minta dilakukan evaluasi,” katanya.

Kedatangan perwakilan FKGDC Provinsi Bengkulu ke DPRD Senin (14/1), ditemui langsung Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Rezeki, dan juga anggota Komisi 1 lainnya. (key)

Berita Lainnya

Keluhkan Minimnya Perhatian Koni

BENGKULU – Cabang Olahraga (Cabor) Sepakbola merupakan salah satu peserta Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) X ...

error: Content is protected !!