Kamis , 27 Juni 2019
Home / Daerah / Lebong / Blacklist Kontraktor Pasar Modern

Blacklist Kontraktor Pasar Modern

ARIS/RB
LAMBAN: Tampak progres fisik bangunan Pasar Modern Muara Aman TA 2018 yang baru sebatas tiang.

PELABAI – Pekerjaan tahap I pembangunan Pasar Modern Muara Aman eks kios Pasar Muara Aman hingga masa kontrak berakhir Desember 2018, progres fisiknya baru terealisasi 40 persen. Tidak hanya memutus kontrak, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong juga akan mengusulkan blacklist PT. Bumi Putri Silampari selaku rekanan pelaksana proyek senilai Rp 16,2 miliar itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRHub Kabupaten Lebong, Ferdinan Agustian, ST mengaku saat ini pihaknya masih fokus mengklaim jaminan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengusulkan blacklist rekanan ke Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong. ‘’Dasar pengajuan blacklist, progres fisik pekerjaan yang tidak mencapai lima puluh persen,’’ kata Agustian.

Ia sudah memerintahkan tim dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPRHub melakukan opname guna menghitung ulang volume pekerjaan yang belum diselesaikan rekanan. Hasilnya itulah yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan pembangunan lanjutan tahap II yang akan dilaksanakan tahun ini. ‘’Untuk pekerjaan tahap II, telah dianggarkan dana sebesar Rp 17 miliar dalam APBD Lebong tahun ini,’’ terang Agustian.

Namun dipastikannya, pekerjaan tahap II tidak akan selesai 100 persen mengingat hasil pekerjaan tahap I yang masih sangat minim progres fisiknya. Soalnya pihak ketiga pelaksana fisik tahap II harus melanjutkan pekerjaan fisik tahap I yang belum terealisasi.

Sementara biaya yang akan digunakan tetap sesuai dengan yang dana dianggarkan dalam APBD tahun ini. ‘’Makanya saya katakan fisiknya tidak akan selesai seratus persen karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,’’ jelas Agustian.

Sementara Kabag Layanan Pengadaan, Setkab Lebong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si mengaku siap memproses setiap pengajuan blacklist yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketika usulan sudah disampaikan, segera ditindaklanjutinya. Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

‘’Mekanisme penayangan daftar hitam ke SPSE (Sistem Pengadaan Barang Secara Elektronik, red), harus ada ketentuan tahapan yang harus dilalui,’’ ungkap Syarifuddin.

Diantaranya, mengisi formulir blacklist yang diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya, Inspektorat Daerah melakukan audit atas usulan blacklist dari PPK. Pihak rekanan diberikan waktu masa sanggah maksimal 7 hari. Jika tidak ada tanggapan dari rekanan, ULP akan mengajukan blacklist ke LKPP dan selanjutnya perusahaan akan bersangkutan ditayangkan ke dalam daftar hitam.

‘’Sejauh ini kami baru menerima informasi secara lisan dari Bagian Pembangunan dan Administrasi Daerah bahwa pekerjaan pasar modern putus kontrak,’’ tutup Syarifuddin.(sca)

Berita Lainnya

62 PNS Bolos Terancam 3 Sanksi

PELABAI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani, SH, M.Si memastikan Pegawai Negeri Sipil ...

error: Content is protected !!