Rabu , 26 Juni 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Oknum DPRD Benteng Diberhentikan Sementara

Oknum DPRD Benteng Diberhentikan Sementara

BENGKULU – Ketua Bidang Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Meireza Endipat Wijaya, ST menegaskan Partai Gerindra akan bertanggung jawab terhadap salah satu kadernya berinisial HA, oknum anggota DPRD Bengkulu Tengah terlibat korupsi pembahasan APBD 2019.

Dia menegaskan Gerindra tidak akan menutup mata ketika kader melakukan kesalahan. Bertanggung jawab dalam artian dalam segi hukum akan dicari tahu kepastiannya. Mengumpulkan data dari kepolisian yang saat ini tengah menangani kasus tersebut. Mekanisme partai  terhadap HA juga tetap dilakukan, seperti pemberhentian sementara akan diberlakukan untuk HA.

“Sembari kita ikuti dulu proses hukumnya seperti apa. Negara kita adalah negara hukum, paduga tak bersalah tetap harus dikedepankan,” kata Meireza usai memberikan pembekalan pada kader dan ketua DPC Gerindra se Provinsi Bengkulu, di Markas DPD Gerindra, di Pagar Dewa.

Ha kena OTT Subdit Jatanras Polda Bengkulu terkait dugaan kasus pemerasan terhadap pejabat di Dinas Kesehatan Benteng berkaitan dengan transaksional dalam pengesahan APBD. Penangkapan terhadap Ha sendiri dilakukan penyidik setelah mendapat laporan dari pejabat di lingkungan Dinkes Kabupaten Benteng bahwa dirinya merasa diperas, diancam dan tertekan. Lantaran Ha meminta uang sebesar Rp 50 juta agar bisa dilakukan pengesahan terhadap salah satu kegiatan yang ada di Dinkes.

Partai sendiri saat ini belum tahu lebih jauh seperti apa kasus yang menimpa HA tersebut. Sehingga dalam waktu dekat ini akan segera turun mencari kejelasan-kejelasan. Setelah mendapatkan kejelasan tersebut, akan memberikan bantuan seperlunya. Untuk bantuan pendampingan hukum Gerindra tetap akan memberikannya.

“Bantuan hukum sewajarnya, Partai Gerindra tidak akan lari dari tanggung jawab. Kita mau tahu dulu seperti apa permasalahannya dan bantuan akan kita berikan sewajarnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, Patai Gerindra sendiri sudah melakukan fakta integritas bersama dengan seluruh kader, supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti korupsi. Bahkan dalam pembekalan dan diklat kader juga sudah sering disampaikan. Namun partai  tidak bisa mengontrol sedetailnya hingga ke lapangan. Kemudian tentunya ada oknum tertentu membuat kesalahan.

“Ini akan menjadi pelajaran bagi partai, pribadinya dan bagi masyarakat umum,” terangnya.

Saat ini penyidik akhirnya menetapkan Ha sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari total Rp 50 juta yang diminta tersebut, pada tahap pertama sekitar Mei 2018 lalu yakni sebesar Rp 20 juta. Kemudian, pemberian kedua dilakukan pada 28 Desember 2018 yakni sebesar Rp 10 juta dan terakhir diberikan pada 8 Januari 2019 yakni sebesar Rp 10 juta. Namun barang bukti (BB) yang diamankan penyidik saat penangkapan hanya sebesar Rp 8.050.000.(del)

Berita Lainnya

Bangun Wajah Ibukota

BENTENG – Tahun ini, Pemkab Benteng mulai mempersiapkan pembangunan wajah ibukota Kabupaten Benteng. Pembangunan ibukota ...

error: Content is protected !!