Jumat , 24 Mei 2019
Home / Metropolis / Polres Lidik Proyek Lampu Jalan, Kadishub Lempar ke Inspektorat

Polres Lidik Proyek Lampu Jalan, Kadishub Lempar ke Inspektorat

BENGKULU – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pengadaan dan pemasangan lampu jalan di Kota Bengkulu, yang menimbulkan indikasi kerugian negara sebesar Rp 980 juta bakal diusut Polres Bengkulu. Saat ini kepolisian akan mempelajari terlebih dulu hasil temuan BPK pada proyek tersebut.

Hal ini dikatakan Kapolres Bengkulu, AKBP. Prianggodo Heru Kun Prasetyo, S.IK kemarin (15/1). Dikatakannya, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih dulu. “Nanti kita cek dululah, penanganannya seperti apa. Nanti kita lakukan lidik dulu. ok?,” kata Kapolres.

Sementara itu, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Kota Bengkulu masih mendalami indikasi kerugian negara pada proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu tahun 2017. Tak hanya memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bengkulu, Bardin dan PPTK, MPTGR juga memanggil pihak rekanan.

Hanya saja pihak rekanan atau kontraktor belum berhasil dimintai keterangan karena belum hadir pada saat pemanggilan pertama. “Masih dalam proses penyidikan. Kadis, PPTK, rekanan sudah dipanggil. Tinggal rekanan, janjinya dalam 1-2 hari ini datang karena rekanan ini berada di luar Bengkulu,” ujar Plt Inspektur Kota Bengkulu, Sahudin yang juga Sekretaris MPTGR.

Menurutnya, pemanggilan pihak rekanan ini penting karena terkait dengan permintaan pengembalian kelebihan bayar dari pihak rekanan. Dari temuan kelebihan bayar hasil audit BPK sebesar Rp 950,76, belum seluruhnya dikembalikan oleh pihak rekanan. MPTGR berharap pada saat kedatangan pihak rekanan nanti sudah membawa sisa kelebihan bayar yang belum dikembalikan ke kas daerah.

“Angka pastinya saya lupa, tapi belum semuanya dikembalikan. Kita masih menunggu niat baik dari pihak rekanan, karena kata kadis pihak rekanan akan mengembalikan seluruh kelebihan bayar,” terang Sahudin.

Menurutnya, pengembalian kelebihan bayar ini sesuai dengan arahan presiden sebagai upaya penyelamatan kerugian negara. Bila tidak juga ada kepastian pembayaran dari pihak rekanan, maka MPTGR memerlukan kepastian hukum terhadap temuan potensi kerugian negara ini. Pihak rekanan bisa membayar dengan jaminan berupa aset miliknya yang bisa dijual sewaktu-waktu oleh pemerintah. “Lebih baik mengembalikan dari pada harus berurusan dengan APH. Syukur-syukur nanti langsung melunasi setoran,” kata Sahudin.

Terpisah Kepala Dishub Kota Bengkulu, Bardin enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi RB. “Tidak ada kabur (Kontraktornya, red). Akan dibayar dengan kontraktor temuan itu. Tanya dengan Inspektorat saja yah, saya sudah ditunggu rapat,” ujarnya singkat.(key)

 

Berita Lainnya

Cuti Bersama, Layanan Kesehatan Tetap Buka

BENGKULU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, memastikan pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu tetap akan ...

error: Content is protected !!