Jumat , 20 September 2019
Home / Metropolis / Gaji Kades Naik, DPMD Belum Tahu Sumber Dananya

Gaji Kades Naik, DPMD Belum Tahu Sumber Dananya

BENGKULU – Kenaikan gaji kepala desa (Kades) dan perangkatnya sampai saat ini baru sebatas wacana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Begitu juga sumber anggaran untuk penambahan alokasi gaji bagi perangkat desa, belum jelas.

Bila gaji perangkat desa naik disamakan dengan gaji ASN golongan IIA, maka otomatis gaji kades akan mengikuti naik 2 kali lipat. Sehingga anggaran yang yang dibutuhkan tidaklah sedikit. “Memang ada wacana dari presiden akan menyamakan gaji perangkat desa dengan PNS golongan IIA, tapi untuk surat resmi dan petunjuknya kita masih menunggu,” ujar Kepala DPMD Provinsi Bengkulu, Drs. Ali Sadikin, M.Si.

Lantaran belum ada surat resmi maupun juklak juknisnya maka, sambung Ali, pihaknya juga belum mengtahui sumber pendanaan untuk pembayaran kenaikan gaji perangkat desa ini. Selama ini gaji kades dan perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten. DPMD Provinsi Bengkulu sifatnya menunggu, dan tentunya akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau jadi direalisasikan, apakah bersumber dari APBN yang ditransfer ke daerah atau pemerintah pusat menginstruksikan ke daerah untuk menaikan anggaran ADD, itu kita belum tahu,” terangnya.

Sementara pagu anggaran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat ke Provinsi Bengkulu untuk tahun ini, terangnya, belum diterima oleh Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Namun diperkirakan DD naik hingga Rp 1 triliun dari pagu tahun lalu Rp 946 miliar. “Di Provinsi Bengkulu ada 1.341 desa. Saat ini masing-masing desa menerima DD/ADD rata-rata lebih dari Rp 1 miliar,” jelasnya.

Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri gaji kades rata-rata sudah diatas Rp 2,5 juta. Khusus di Kabupaten Bengkulu Selatan, gaji kades sudah mencapai Rp 3,5 juta melebihi gaji ASN golongan IIA. Sedangkan gaji perangkat desa sekitar 50 persen dari gaji kades. Dengan adanya wacana kenaikan gaji perangkat desa setara dengan PNS golongan IIA, tentunya disambut baik oleh kades karena gaji kades akan ikut naik menyesuaikan dengan gaji perangkat desa.

“Kita senang dapat kabar ini, tapi uangnya dari mana. ADD yang ada sekarang saja belum bisa memenuhi biaya rutin desa. Kalau gaji perangkat desa Rp 1,9 juta-Rp 2 juta maka gaji kades bisa Rp 3,8 juta atau Rp 4 juta,” kata Kades Keban Jati Kecamatam Ulu Manna Kabupaten BS, Subarto.

Dana Kelurahan Tunggu APBD-P

Sementara itu, walaupun dana kelurahan di Kota Bengkulu sudah dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar total Rp 23,6 miliar atau rinciannya tiap kelurahan mendapatkan Rp 325 juta dari jumlah 67 Kelurahan Kota Bengkulu. Tampaknya belum bisa digunakan dari APBD murni, lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu belum berani menggunakannya karena masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksana dari pusat.

Kepala Badan Perencanaan Penelitiaan, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bengkulu, Drs. Riduan, MSi mengungkapkan, anggaran dana kelurahan yang sudah dianggarkan tersebut memang belum bisa digunakan lantaran pengesahan APBD kota pada waktu itu tanggal 29 November 2018. Sementara Permendagri No 130 Tentang Pedoman Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan baru keluar tanggal 27 Desember 2018.

“Karena waktu kita menganggarkan dana kelurahan itu sifatnya baru gelondongan bukan berdasarkan dari pedoman kegiatan yang ada di permendagri. Sebab permendagri baru keluar ketika APBD kita sudah disahkan. Sehingga kita belum berani menggunakan dana tersebut karena petunjuk teknisnya saat inipun belum ada,” papar Riduan kepada RB.

Dikatakan Riduan, selain itu pengaturan dana kelurahan juga belum diundangkan oleh Pemerintah Pusat karena sifatnya baru sebatas  aturan Permendagri berkaitan dengan pedoman kegiatan. Sehingga pemerintah kota pun sifatnya menunggu keluarnya undang-undang resmi tersebut untuk mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

“Sehingga ketika sudah diundangkan itu nantinya akan ada surat edaran dari kementerian berkaitan petunjuk teknis tersebut. Jadi kemungkinan besar dana kelurahan itu bisa digunakan pada APBD perubahan mendatang,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Riduan, dalam isi Permendagri No 130 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan maka diharuskan membuat perencanaan kegiatan ditiap kelurahan. “Makanya setiap camat dan lurah yang kita minta membuat perencanaan. Seperti misalnya sarana prasarana untuk di Kota Bengkulu kita arahkan pembangunan ruang terbuka hijau atau taman dikelurahan, artinya pembangunan fisik. Sedangkan soal pemberdayaan masyarakat, lebih kepada pemberdaaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pemberdayaan ketertiban kemasyarakatan,” pungkasnya.(key/new)

Berita Lainnya

Dewan Setuju Gaji Honorer Naik

BENGKULU – Ketua sementara  DPRD Kota Bengkulu, Suprianto, S.IP mendukung rencana untuk menaikkan gaji honorer ...

error: Content is protected !!