Minggu , 18 Agustus 2019
Home / Borgol / Kasus Dana Beban Kerja Pemda Kota, Kerugian Negara Timbul Karena Penerbitan SP2D

Kasus Dana Beban Kerja Pemda Kota, Kerugian Negara Timbul Karena Penerbitan SP2D

KETERANGAN AHLI: Saksi ahli dari BPKP Bengkulu, Elibert Sirait memberikan keterangan di persidangan dugaan korupsi dana BK Pemkot Bengkulu, Rabu (16/1) . (foto : hasrul/rb)

BENGKULU – Saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Elibert Sirait Rabu (16/1) siang dihadirkan dalam persidangan dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK)  DPPKAD Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaan BPKP, proses pencairan dana BK itu telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar.

Disampaikan Elibert kerugian negara itu muncul karena proses pembayaran dana BK yakni keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa dasar hukum. “SP2D itu tidak ada dasar hukumnya yang mulia, sehingga menimbulkan kerugian negara,’’ sampai Elibert kepada majelis hakim diketuai Dr. Jonner Manik, SH, MH beranggotakan Slamet, SH, MH dan Gabrial Sialagan, SH, MH

Masih menurut Elibert, dalam melakukan audit perhitungan kerugian negara, auditor BPKP melakukan klarifikasi langsung ke pihak terkait. Diantaranya Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bengkulu. Hal ini untuk mengonfirmasikan soal Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015 dan dan Perwal nomor 36A tahun 2015 yang menjadi dasar pencairan dana BK tersebut.

Terungkap bahwa Perwal 36A yang jadi dasar pemberian tunjangan BK, dibuat tahun 2016 bukan pada tahun 2015. Hal ini tampak dalam pengajuan Nota Dinas dari Kepala DPPKAD hingga Kabag Hukum. Perwal itu ternyata ditandatangani pada tahun 2016. Selain itu tidak terdaftar registernya.

Dijelaskan Elibert, dasar pencairan dana BK pada periode Januari sampai dengan Maret bila dihubungkan dngan  Perwal 36 boleh dicairkan karena batasnya hingga Desember. Namun yang dipakau malah Perwal 36 A yang masa berlakunya 1 Januari hingga Juli. “DPKAD Kota Bengkulu tetap mengeluarkan anggaran didasari Perwal 36A,” tambahnya.

Hadirnya saksi dari BPKP ini memang diamafaatkan majelis hakim untuk menggali lebih dalam hal-hal berkenaan dengan proses pencairan dana BK. Mulai dari awal hingga sampai memunculkan kerugian negara.

Sidang kemarin juga diikuti keempat terdakwa masing-masing mantan Kabid Perbendaharaan DPPKAD Ikhsanul Arif alias Itang, mantan Kadis DPPKAD M Sofyan, Kasi Verifikasi DPPKAD Emiyati dan Bendahara DPPKAD Yulian Firdaus. Sidang kembali dilanjutkan minggu depan masih pemeriksaan saksi-saksi.(zie)

 

Berita Lainnya

Mantan Bupati Bengkulu Selatan Reskan Effendi Segera Bebas

PASAR MANNA – Dijadwalkan 23 Agustus mendatang, mantan Bupati Bengkulu Selatan, Reskan Effendi bebas. Pak ...

error: Content is protected !!