Kamis , 21 Februari 2019
Home / Berita utama / Tak Ingin Keteteran, Proyek 2019 Ngebut Lelang

Tak Ingin Keteteran, Proyek 2019 Ngebut Lelang

BENGKULU – Hingga kemarin, baru ada tiga paket proyek yang sudah masuk ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu. Yakni pembuatan DED gedung berbasis WEB dengan pagu anggaran Rp 950 juta, DED pembangunan gerbang perbatasan dengan pagu anggaran Rp 300 juta, dan  DED rehabilitasi sedang dan berat gedung perkantoran Gubernur dengan pagu anggaran Rp 500 juta.

Padahal masih banyak paket konsultan dan juga pembangunan fisik yang sudah dianggarkan di APBD 2019 yang nilainya mencapai Rp 3,6 trilun lebih tersebut. Terkait hal ini Gubernur Bengkulu Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, dia sudah menandatangan surat keputusan (SK) seluruh kuasa pengguna anggaran (KPA) dan bendahara di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). SK pengelola anggaran ini termasuk dalam salah satu persyaratan administratif untuk pelelangan paket proyek.

“Saya sudah tandatangani salah satu persyaratan administrasi, yakni SK KPA dan bendahara,” terangnya.

Setelah SK ini ditandatangani dan diserahkan ke masing-masing KPA dan bendahara baru bisa mulai untuk proses pelelangan paket proyek di sejumlah OPD itu. Target gubernur, paling tidak kegiatan lanjutan proyek tahun 2018 lalu, sudah bisa dilelang dalam waktu dekat ini. Sehingga Maret sudah bisa ditandatangani kontraknya. “Nah kita berharap ini bisa cepat,” terangnya.

Dia berharap mulai hari ini proyek-proyek yang ada tersebut sudah mulai diproses dan dimasukkan ke UKPBJ untuk dilelang. Sehingga nantinya bisa dikejakan dalam waktu tak lama lagi. Sebab pembangunan yang dialokasikan dalam APBD itu semuanya untuk masyarakat. “Semuanya untuk masyarakat,” terangnya.

Dia menjelaskan, seperti masalah jalan tahun ini dilakukan pemetaan atau mapping kondisi jalan rusak. Masyarakat saat ini sangat konsen dengan pelayanan. Permasalahan jalan rusak itu bukan hanya tahun ini saja. “Kalau masyarakat mendesak untuk diperbaiki kita harus terima. Belum bisa kita perbaiki tahun depan kita bangun,” terangnya.

Sehingga permasalahan jalan itu akan diselesaikan tahun 2019 dan terakhir tahun 2020, seluruh jalan provinsi sudah beres diperbaiki. “Kita bagi dalam dua tahun ini,” katanya.

Sementara itu Kepala UPBJ Provinsi Bengkulu, Mursalun Lubis mengatakan kemarin belum ada proyek yang masuk. Baru ada tiga paket proyek yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mempercepat proses pelelangan paket proyek, mereka sudah mengutus pegawai UPBJ untuk melakukan pendampingan pada seluruh OPD. Untuk mencari permasalahan dan kendala terkait persiapan dokumen pelelangan. Sehingga nanti bisa mempercepat progres pelelangan. “Ya kita melakukan jemput bola untuk melakukan pendampingan dan mitigasi terkait dengan permasalahan persiapan itu,” terangnya.

Dia berharap OPD untuk bisa lebih proaktif dan menyampaikan dokumen pelelangan ke UPBJ. Apalagi proyek yang memerlukan waktu lama untuk mengerjakannya. Jika di lelang mendekati akhir tahun akan riskan terhadap pelaksanaan dan pencapaian proyek itu sendiri. “Harapan kita biar cepat dimasukkan,” katanya.

Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menegaskan mereka terus mendorong seluruh OPD agar cepat menyelesaikan SiRUP. OPD yang memiliki anggaran pembangunan yang besar, dalam artian memiliki banyak paket proyek harus bisa lekas menyampaikan dokumen lelangnya. “Kan yang banyak itu di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Kita dorong mereka supaya bisa lekas,” tutupnya.(del)

Berita Lainnya

Tiduri Anak SD, Juragan Kontrakan Diamankan Warga

CURUP –  UP (40) yang berstatus bujangan warga Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah, Rabu ...