Kamis , 27 Juni 2019
Home / Metropolis / Dikejar Deadline, Dukcapil Koordinasi ke Kemendagri

Dikejar Deadline, Dukcapil Koordinasi ke Kemendagri

BENGKULU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bengkulu dikejar deadline untuk mendata dan merekam e-KTP warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Bengkulu. Pasalnya, hingga kemarin masih ada sekitar 200-an warga binaan yang belum merekam e-KTP.

Mereka merupakan warga dari luar Kota Bengkulu yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bengkulu, sehingga tidak bisa dilakukan perekaman e-KTP. Padahal, deadline program jemput bola perekaman e-KTP itu hanya sampai Sabtu (19/1) ini. Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, Jalaluldin mengakui dalam aksi jemput bola peremakan e-KTP di Lapas dan Rutan Bengkulu memang belum seluruhnya warga binaan yang ikut perekaman lantaran terkendala NIK.

“Kita masih koordinasi dengan Dukcapil kabupaten/kota juga Kemendagri. Kalau bisa dilakukan untuk bukan warga kota, kenapa tidak bisa dilakukan. Jangan sampai ada warga binaan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP,” kata Jalaludin.

Menurut Jalaluldin, seharusnya dari pihak Lapas/Rutan Bengkulu dapat memilah data yang mana warga Kota Bengkulu dan warga luar Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut dikoordinasikan ke masing-masing Dukcapil kabupaten/kota, lalu ditembuskan ke Dukcapil Provinsi Bengkulu agar bisa dikoordinasikan. Lalu dicari solusi bersama apakah dengan mendatangkan langsung petugas dukcapil kabupaten terkait, atau bisa diambil alih dengan dinas dukcapil kota untuk melakukan perekaman e-KTP bagi warga binaan di luar kota.

“Jadwalnya memang sampai tanggal 19 Januari, tapi tidak menutup kemungkinan jelang 1 minggu atau 2 hari lagi sebelum pencoblosan masih bisa dilakukan perekaman di Lapas maupun Rutan,” terangnya.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Sudarto WS menambahkan pihaknya siap melakukan perekaman terhadap warga binaan bukan tercatat sebagai warga Kota Bengkulu. Hanya saja pihaknya memerlukan dukungan fasilitas data perekaman. Lantaran masih ada ratusan warga binaan di Lapas dan Rutan belum dilakukan perekaman e-KTP karena terkendala domisili. “Dukcapil provinsi perlu turun tangan untuk mengatasi kendala ini. Kalau kita siap saja, asal punya kunci data untuk perekaman,” demikian Sudarto.

Sebagaimana diketahui dari pengajuan pihak Lapas II A Bengkulu sebanyak 153 warga binaan dilakukan perekaman e-KTP oleh Dukcapil Kota Bengkulu, namun hanya terealisasi untuk 24 warga binaan. Sementara di Rutan Bengkulu hanya 23 orang saja yang bisa ikut perekaman dari pengajuan untuk 105 warga binaan. Untuk di lapas perempuan sendiri ada sekitar 5 orang warga binaan dilakukan perekaman.(key)

Berita Lainnya

Gelombang Tinggi Hantam Laut Bengkulu

BENGKULU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Pulau Baai Bengkulu kembali merilis ...

error: Content is protected !!