Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Berita utama / Gunakan Fasilitas Negara Saat Deklarasi Capres, Gubernur dan Bupati Diperiksa Bawaslu

Gunakan Fasilitas Negara Saat Deklarasi Capres, Gubernur dan Bupati Diperiksa Bawaslu

BENGKULU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu bergerak cepat. Usai menerima laporan masyarakat soal dugaan penggunaan fasilitas negara saat deklarasi tim pemenangan Capres/Cawapres Jokowi-Ma’ruf di Persada Bung Karno Minggu (13/1), langsung lakukan klarifikasi. Salah satunya ke Gubernur Bengkulu Dr.drh. H Rohidin Mersyah, MMA. Gubernur datang memenuhi undangan Bawaslu, Jumat (18/1) pukul 16.00 WIB.

Selain Gubernur Bengkulu, Bawaslu juga akan menghadirkan Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid dan Plt. Bupati BS, Gusnan Mulyadi yang juga hadir saat deklarasi tersebut. Rencananya, Senin (21/1) mendatang kedua bupati tersebut dimintai klarifikasinya di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Rohidin tiba di Sekretariat Bawaslu Provinsi sekitar pukul 16.01 WIB. Dia langsung diklarifikasi oleh Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan dan Pelanggaran, Halid Syaifullah dan Koordinator Divisi Penegakkan Hukum, Dodi Hermansyah, lebih kurang selama satu jam. Hadir juga saat itu penyidik Polda dan Kejati Bengkulu yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Ya dia (gubernur) kita klrifikasi terkait laporan warga, soal penggunaan fasilitas gedung Persada Bung Karno dan mobil dinas. Kurang lebih satu jam tadi,” kata Halid.

Halid menjelaskan, dari keterangan sementara di hadapan penyidik, Rohidin mengakui tidak tahu soal mobil dinas itu. ‘’Ini baru klarifikasi awal, sehingga Bawaslu akan dalami lagi soal mobil dinas ini. Kita juga belum tahu siapa yang bertanggung jawab terkait mobil dinas ini. Kita akan klarifikasi lagi,” terangnya.

Sebelum hadir di Bawaslu, Rohidin dikonfirmasi RB soal laporan tersebut, tidak mempermasalahkan. Baginya, Bawaslu maupun KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu sudah semestinya melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan regulasi. “Saya tidak masalah ini, suatu hal yang baik,” kata Rohidin.

Dia menjelaskan, KPU dan Bawaslu harus merespon setiap laporan masyarakat terkait jalannya pemilu, secara benar dan objektif. Kemudian memintakan klarifikasi terhadap orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut.

Selain Gubernur Bengkulu dan dua bupati tersebut, Bawaslu juga akan meminta klarifikasi dari Ketua Panitia Deklarasi Tim Pemenangan Capres Nomor Urut 01, Usin Abdillah Sembiring, kemudian tim kampanye, Muslihan, DS. “Ini juga akan kita minta klarifikasinya,”  sampai Halid lagi.

Terkait laporan dari masyarakat dalam hal ini disampaikan oleh Melyan Sori, dijelaskan Halid pihaknya memiliki waktu selama

7 hari untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Jika kurang waktu 7 hari itu, maka bisa ditambah 7 hari, sehingga total waktu yang diberikan selama 14 hari. Bila nanti ada temuan pidananya, i maka akan langsung masuk dalam penyidikan oleh Sentra Gakkumdu. “Bisa saja nanti, kalau pidana tidak terbukti bisa ke administrasi. Kita akan lekas menyelesaikan laporan ini,” tutupnya.

Sebelumnya, Jumat (18/1) pagi, Melyan Sori sebagai pelapor dimintai klarifikasi terkait substansi laporan yang disampaikan. Ditemui usai memberikan keterangan di Bawaslu, Melyan Sori menyampaikan apa yang dilaporkannya tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 dan lebih khusus lagi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pasal 280 ayat 1 huruf a, kampanye itu dilarang menggunakan fasilitas negara, kantor pemerintahan ataupun pendidikan serta tempat ibadah. Sementara Persada Bung Karno yang dijadikan lokasi deklarasi adalah milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, artinya milik negara yang mestinya steril dari kegiatan deklarasi seperti itu,” beber Melyan Sori.

Ditambahkannya, dalam kegiatan tersebut juga terpasang spanduk yang bertuliskan Paslon nomor urut 01. “Saya berharap Bawaslu dalam menangani laporan ini tidak diintervensi oleh pihak manapun dan bekerja secara profesional,” pungkas Melyan Sori. (zie/del)

Berita Lainnya

Resmi Dilantik, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diminta Bersinergi dan Kerja Profesional

BENGKULU–  Pasca Pemilu Presiden RI dan Legislatif, termasuk Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bengkulu 17 April ...

error: Content is protected !!