Selasa , 20 Agustus 2019
Home / Breaking News / Jejak Masalah Proyek Tandon Rp 347,7 Juta di DKP Provinsi Bengkulu

Jejak Masalah Proyek Tandon Rp 347,7 Juta di DKP Provinsi Bengkulu

Wajar bila diusut aparat penegak hukum. Pembangunan bak tandon air di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu tahun 2017 ditenggarai bermasalah. Sebab walaupun sudah menghabiskan uang negara Rp  103.738.800 sebagai uang muka atau 30 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 345.796.000, namun bak tandon tersebut belum berfungsi. Bahkan Pembangunan bak tandon air ini juga menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit LHP LKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017. Berikut laporannya.

SUMBER RB menyebutkan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan perikatan kontrak dengan CV WP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rehab bak tandon BBILP. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diikat dengan surat perjanjian kerja/kontrak nomor 602.1/SPK/1982/APBD/2017 tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 345.796.000, dengan masa pelaksanaan delama 95 hari kalender. Terhitung masa bekerja 10 Juni sampai dengan 6 Oktober 2017.

Pada perjalanannya terdapat perubahan tertuang dalam amandemen kontrak dimana waktu pekerjaan diperpanjang hingga 30 November 2017. Pekerjaan  telah dibayar dengan uang muka pekerjaan dengan SP2D nomor 01706/019/SP2D-LS/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp 103.738.800 atau 30 persen dari nilai kontrak.

Pada 27 Desember 2017 dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan oleh rekanan tidak kunjung selesai. Hasil opname fisik yang dilakukan konsultan pengawas dan pengelola teknis menunjukkan realisasi pekejaan sebesar 35,72 pesen.

Sumber menyebutkan dalam audit BPK itu disebutkan, hasil tersebut tidak bisa diterima karena azas manfaat dan fungsi tandon air belum berfungsi. Yaitu belum selesainya pekerjaan tanah, pekerjaan beton dan pekerjaan pasangan. Sehingga terkesan mubazir.

Dalam audit juga disebutkan kalau BPK sudah meminta keterangan saat itu ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keterangan PPTK menjelaskan sudah berusaha mengingatkan rekanan dengan memberikan surat teguran pertama dan kedua. Kemudian telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak, namun belum mengajukan blacklist terhadap rekanan. “Dalama audit tersebut dijelaskan demikian,” terang sumber RB ini.

Walaupun tak disebutkan secara pasti potensi kerugian negara, namun pekerjaan yang baru berjalan 35,7 persen dari 100 persen perjanjian dalam kontrak itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015, tentang Perubahaan keempat atas Peraturan Pesiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terutama pada pasal 51 ayat  (2) butir c.

Dimana disebutkan bahwa pembayaran kontrak harga satuan didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Pada pasal 89 juga disebutkan di ayat (2a) bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang. Di ayat 4 menyebutkan dikecualikan dari ketentuan diatur ayat (2) dan ayat (2a) pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/dipasang untuk pembayaran peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, namun belum  terpasang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah pada pasal 12 ayat (5) yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran.

Surat perjanjian kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran  dengan penyedia jasa menyatakan antara lain penyedia wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat penung tanggung jawab dengan menyediakan pekerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke lapangan  dan segala pekerjaan yang dicantumkan dikontrak. “Sehingga dengan lalainya fungsi ini menyebabkan tidak berfungsi dan bermanfaatnya rehab bak tandon BBILP,” bunyi audit BPK ini.

BPK juga meminta gubernur untuk mengingatkan kepala dinas selaku pengguna anggaandan PPPTK yang lalau dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Dikonfirmasi hal ini, Sekretaris TP-TGR Provinsi Bengkulu yang juga merupakan Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengatakan kalau tidak ada temuan dalam audit BPK terkait dengan pembangunan tandon air di Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, ataupun masalah putus kontraknya. “Seingat saya tidak ada temuan BPK terkait putu skontrak pembangunan tandon ini pak. Kalau ada pasti kita minta ditindaklanjuti oleh Dinas DKP,” pungkasnya.

Sedangkan Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal kemarin belum bisa dikonfirmasi. Baik via telepon maupun pesan singkat. Namun beberapa waktu lalu saat diwawancarai RB mengatakan bahwa temuan BPK terkait proyek Tandon Air (tangki penampung air) di PPI Pulau Baai tahun 2017 sudah tidak ada lagi kerugian Negara (KN). Sebab kata dia pihak kontraktor sudah mengerjakan fisik 35 persen.

Meskipun, pada akhirnya fisik bangunannya itu hancur lebur karena tidak dilanjutkan setelah putus kontrak. Karena pekerjaan fisik sudah 35 persen, sedangkan Dinas DKP sudah mencairkan uang muka (DP) 30 persen maka dianggap tidak perlu membayar lagi.

Ivan juga menjelaskan kronologis dari proyek tersebut kepada RB. Dikatakannya memang proyek tersebut tidak selesai dikerjakan kontraktor sehingga DKP melakukan putus kontraknya pada tanggal 28 Desember setelah adanya adendum sebanyak 2 kali. Proyek itu sendiri mulai dikerjakan awal Maret 2017 sebelum Ivan menjabat Plt Kadis.

“Saat saya masuk, lelangnya sudah selesai kemudian saya tinggal menandatangani kontrak pekerjaan itu. Dalam kontrak disebutkan, ketika tandatangan kontrak dilakukan maka pihak ketiga menerima uang muka 30 persen diberikan oleh DKP,” terang Ivan.

Dalam perjalanannya pekerjaan itu tidak selesai. Kemudian DKP menegur beberapa kali kontraktor untuk menghentikan pekerjana dan mengembalikan uang muka ke pemerintah. Tetapi kontraktor tidak mau dan mengajukan perpanjangan sebanyak 2 kali dengan konsekwensinya terkena denda administrasi.

Ternyata sampai 28 Desember proyek itu tetap tidak selesai. “Akhirnya saya putus kontrak dan diminta agar mereka mengembalikan uang muka ke kas negara. Mereka tidak menerima pemutusan kontrak itu dan mereka minta pemprov membayar pekerjaan yang sudah mereka kerjakan yang mereka klaim sudah mencapai 60 persen. Tapi Berdasarkan audit yang kami lakukan dengan BPK, fisik yang sudah dikerjakan baru 35 persen,” jelas Ivan.

Saran BPK lanjut Ivan tidak perlu minta kembalikan DP kepada pihak kontraktor karena mereka sudah rugi material. Namun memang proyek itu total loss karena barang/fisiknya tidak bisa dimanfaatkan. “Hasil di lapangan fisiknya 35 persen. BPK mengatakan memang tidak perlu membayar lagi. Tetapi DKP diharapkan melanjutkan pekerjaannya di tahun ini tapi tahun ini kami kan tidak punya anggaran untuk itu,” ungkapnya.

Menurut Ivan, dalam proyek itu posisi DKP tidak bersalah. Apalagi, selama pekerjaannya sudah dikawal oleh TP4D dari pihak kejaksaan. “Posisi kami di sini tidak ada yang salah. Dari BPK diangap proyek itu ada hasil pekerjaan 35 persen. Sudah tidak ada lagi kerugian negara. Tapi dari sisi manfaat memang hasil yang dibangun itu tidak bisa kami manfaatkan,” demikian Ivan.(del/tew)

Berita Lainnya

Praja Muda Cari Aman

BENGKULU – Astra Motor Bengkulu bekerjasama dengan Polsek Gading Cempaka Kota Bengkulu melakukan kampanye keselamatan ...

error: Content is protected !!