Sabtu , 20 April 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Satu PNS Kasus Korupsi DD Diberhentikan

Satu PNS Kasus Korupsi DD Diberhentikan

ARGA MAKMUR – Rio Hermawan, PNS Bengkulu Utara (BU) yang kini masih mendekam di Sel Lapas Bengkulu terkait kasus korupsi Dana Desa (DD) saat menjadi Pjs Kades belum diberhentikan. Bahkan kini, Rio masih menerima gaji sebagai PNS meskipun 13 PNS eks Narapidana (Napi) korupsi lainnya sudah diberhentikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) BU, Drs. H Setyo Budi Raharjo, M.Pd menerangkan, jika PNS yang masih menjalani hukuman belum bisa diambil sanksi tegas oleh Pemkab BU. Pasalnya Pemkab BU belum menerima salinan putusan.

“Jika masih menjalani hukuman kita belum bisa mengambil tindakan atau memberikan sanksi. Namun kita pastikan akan tetap kita beri sanksi,” katanya, kemarin (20/1).

Ia juga mengakui ada beberapa PNS yang terlibat kasus korupsi di BU tidak diberhentikan oleh Pemkab BU. Ini lantaran mereka sudah pindah tugas dan bukan lagi berstatus sebagai PNS BU.

“Jadi yang kita berhentikan yang memang kita sudah pegang salinan putusannya, itu yang menjadi dasar dan berstatus PNS BU. Kalaupun pernah bermasalah di BU namun pindah, itu bukan wewenang kita lagi,” tegasnya.

Pemkab BU belakangan ini sudah mendatangi pengadilan terkait PNS Pemkab BU atau terpidana yang pernah dipindana terkait kasus korupsi di BU. Hal ini akan terus dilanjutkan sehingga Pemkab BU akan tetap menerima salinan putusan jika memang ada perkara yang melibatkan PNS BU.

“Karena salinan putusan itu sangat penting melihat putusan apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Itu yang jadi dasar pengambilan putusan sanksi,” pungkas Budi. (qia)

Rio Hermawan, PNS Bengkulu Utara (BU) yang kini masih mendekam di Sel Lapas Bengkulu terkait kasus korupsi Dana Desa (DD) saat menjadi Pjs Kades belum diberhentikan. Bahkan kini, Rio masih menerima gaji sebagai PNS meskipun 13 PNS eks Narapidana (Napi) korupsi lainnya sudah diberhentikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) BU, Drs. H Setyo Budi Raharjo, M.Pd menerangkan, jika PNS yang masih menjalani hukuman belum bisa diambil sanksi tegas oleh Pemkab BU. Pasalnya Pemkab BU belum menerima salinan putusan.

“Jika masih menjalani hukuman kita belum bisa mengambil tindakan atau memberikan sanksi. Namun kita pastikan akan tetap kita beri sanksi,” katanya, kemarin (20/1).

Ia juga mengakui ada beberapa PNS yang terlibat kasus korupsi di BU tidak diberhentikan oleh Pemkab BU. Ini lantaran mereka sudah pindah tugas dan bukan lagi berstatus sebagai PNS BU.

“Jadi yang kita berhentikan yang memang kita sudah pegang salinan putusannya, itu yang menjadi dasar dan berstatus PNS BU. Kalaupun pernah bermasalah di BU namun pindah, itu bukan wewenang kita lagi,” tegasnya.

Pemkab BU belakangan ini sudah mendatangi pengadilan terkait PNS Pemkab BU atau terpidana yang pernah dipindana terkait kasus korupsi di BU. Hal ini akan terus dilanjutkan sehingga Pemkab BU akan tetap menerima salinan putusan jika memang ada perkara yang melibatkan PNS BU.

“Karena salinan putusan itu sangat penting melihat putusan apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Itu yang jadi dasar pengambilan putusan sanksi,” pungkas Budi. (qia)

Berita Lainnya

DD Harus Cair Sebelum Ramadan

ARGA MAKMUR – Sekda Bengkulu Utara (BU), Dr. Haryadi, MM, M.Si meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat ...

error: Content is protected !!