Sabtu , 16 Februari 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Status Lahan RSUD Jalur Dua Kembali Disinggung

Status Lahan RSUD Jalur Dua Kembali Disinggung

KEPAHIANG – Status RSUD Curup yang berdiri di atas lahan milik Kabupaten Kepahiang di jalur dua Kecamatan Merigi, sampai saat ini ternyata tak kunjung menemukan kejelasan. Kendati saat ini RSUD milik Pemkab Rejang Lebong (RL) tersebut sudah mulai direnovasi, namun di internal pemerintah Kabupaten Kepahiang hal tersebut masih belum menemukan kata sepakat.

Bahkan DPRD Kabupaten Kepahiang meminta Pemkab Kepahiang untuk bisa duduk bersama dengan Pemkab RL guna membahas terkait lahan tersebut, dengan tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Lebong.

“Jangan menabrak aturan yang sudah ada. Kita harus tetap berpedoman dengan UU No 39/2003 ini. Apalagi sudah jelas mana saja batas wilayah masing-masing. Pemkab Kepahiang harus segera merespon hal ini, apalagi kabarnya 17 Februari nanti RSUD Jalur Dua tersebut akan diresmikan,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Agus Sandrila, SH.

Diungkapkan Agus, DPRD Kabupaten Kepahiang bukannya tidak setuju jika lahan di jalur dua tersebut didirikan RSUD milik Pemkab RL. Hanya saja pihaknya meminta perlu ada kejelasan terkait pengelolaan RSUD, seperti izin operasional dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Mau diserahkan kepada Pemkab RL atau tidak, pada dasarnya bukan menjadi persoalan. Namun yang perlu dilakukan adalah harus ada kejelasan terkait pengelolaan lahan tersebut nantinya. Karena Kabupaten Kepahiang selaku tuan rumah, pun harus mendapatkan kejelasan mengenai operasional RSUD Jalur Dua tersebut nantinya,” terang politisi Gerindra tersebut.

Hal serupa juga diterangkan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang lainnya, Edwar Samsi, S.IP, MM yang mengingatkan Pemkab Kepahiang agar selalu berpedoman dengan UU No 39/2003 yang telah ada. Menurutnya perlu ada kejelasan mengenai batasan pengelolaan dari lahan tersebut.

“Ini lahan milik kita dan tentunya harus kita pertahankan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi telah dilakukannya penandatanganan antar keduabelah pihak terkait kesepakatan penentuan Titik Kordinat (TK) 14 dan 15, kita khawatir nantinya akan memicu konflik,” jelas Edwar.

Terpisah Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM ketika dikonfirmasi mengatakan saat ini pihaknya telah mempersiapkan tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kepahiang, dan sebentar lagi akan segera di-SK-kan. Ia juga mengatakan terkait TK 14 dan 15 di Desa Warung Pojok sebelumnya, hal tersebut bukanlah keputusan final lantaran hanya mengecek titik kartometrik sesuai petunjuk Kemendagri.

“Saya pun belum berani memindahkan tapal batas, karena belum ada kesepakatan. Kita meyakini tidak akan terjadi sengketa terkait lahan ini, karena kita pun selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” terang Bupati.

Bupati juga mengakui proses yang harus dilakukan keduabelah pihak, yakni Pemkab Kepahiang dan RL masih sangat panjang. Bahkan kedua pemkab pun terus berkoordinasi bersama Pemprov, guna mendapatkan solusi atas persoalan ini.

“Saat ini kami masih menunggu petunjuk dari provinsi. Soal tapal batas ini masih butuh proses panjang, dan kita optimis akan ada solusi terbaik dari persoalan ini,” tutup Bupati. (sly)

Berita Lainnya

Tumpukan Sampah Jalan Sentiong Mengkhawatirkan

KEPAHIANG – Persoalan sampah di Kepahiang sampai kini masih belum dapat solusi. Di beberapa titik, ...

error: Content is protected !!