Jumat , 24 Mei 2019
Home / Breaking News / Aset Tanah Pemprov 900 Hektare “Raib”

Aset Tanah Pemprov 900 Hektare “Raib”

Ilustrasi : Aset Tanah Pemprov

BENGKULU – Penataan aset di Pemda Provinsi Bengkulu harus dibenahi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aset Pemda Provinsi Bengkulu, ada sekitar 900 hektare tanah milik Pemda Provinsi Bengkulu yang hingga saat ini belum diketahui rimbanya alias tidak diketahui dokumennya. Aset tanah itu merupakan eks kebun teh di Kabawetan.

Tanah ini diperoleh Pemprov Bengkulu dari Pemda Sumatera Selatan berdasarkan BAST tanggal 5 Juli 1959 jo perubahan BAST tanggal 10 Sepember 1971. Berasal dari bekas erfacht verponding nomor 27 dan nomor 113 seluas 2.480,22 hektare dan 11,57 hektare.

Mendapatkan tanah tersebut, Gubernur Bengkulu tahun 1983 kemudian mengeluarkan SK nomor 50 tahun 1983, tanggal 7 Februari 1983. SK tersebut memperuntukkan tanah eks PT Perkebunan Teh Kabawetan (PTK) ini untuk pilot project peningkatan produksi pertanian di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan SK tersebut diketahui luas tanah eks perkebunan tersebut hanya seluas 2.400 hektare.

Kemudian dari 2.400 hektare itu, 1.000 hektare dijadikan penyertaan modal pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bentuk saham pada perusahaan pengelolaan teh di Kabawetan yaitu PT SMM. Saham pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT SMM sampai sekarang masih ada.

Tanah sisanya seluas 500 hektare digunakan oleh Yayasan Beringin Bengkulu (YBB) untuk bekerjasama dan memperoleh 25 pesen saham di perusahaan kebun  teh hijau di Kabawetan, PT TUM.

Sisanya seluas 900 hektare belum dapat ditelusuri (2.400-500 hektare) keberadaannya. Indikasinya karena bagian aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Bagian Investasi Biro Perekonomian tidak memiliki data dokumen tanah terkait hal tersebut.

Penelusuran lebih lanjut, yayasan YBB didirikan oleh pejabat KORPRI pada saat itu juga merangkap pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu. Antara lain Sekda, Asisten II dan Kepala Biro Umum.

Yayasan ini mendapatkan izin menggunakan tanah yang dikuasi oleh Pemda tingkat I Bengkulu seluas 500 hektare. Terletak di Desa Kabawetan, Kepahiang. Hal ini dapat dilihat pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu nomor 465 tahun 1992 tentang izin lokasi kepada YBB yang beralamat di Jalan Pembangunan nomor 1 Bengkulu. Alamat YBB ini sama dengan alamat Kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Penelurusan lebih lanjut diketahui tanah yang digunakan oleh YBB adalah tanah eks PT PTK untuk pilot project peningkatan produksi pertanian di Provinsi daerah tingkat I Bengkulu.

YBB didirikan oleh pejabat KORPRI Provinsi Bengkulu dalam rangka kerjasama dengan PT TUM untuk mengolah tanah di Kabawetan menjadi perkebunan teh hijau yang bekerjsama dengan investor dari luar negeri.

SK Gubernur dari tahun 1980 sampai dengan 2001 dan akta notaris yayasan diketahui terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada YBB. Mulai dari awal perjanjian YBB dengan PT TUM, kepemilikan saham YBB pada PT TUM, pemberian saham hibah pejabat YBB kepada pihak ketiga, serta pengoperan seluruh saham YBB kepada pihak ketiga. Pengoperan saham ini menyebabkan tanah yang awalnya milik Pemerintah Provinsi Bengkulu berubah kepemilikan menjadi milik PT TUM. Penjualan sahan YBB ini informasinya tanpa diketahui oleh salah satu pendiri YBB dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Ada beberapa akta notaris yang menjelaskan keberadaan YBB. Pertama akta notaris SH nomor 35 tanggal 15 Februari 1993 tentang perjanjian kerjasama antara HD sebagai direktur utama PT Tum dengan HA ketua YBB dengan kompisisi kepemilihan saham 25 persen untuk YBB dan 75 persen untuk PT TUM. Saham PT TUM ini dibagi lagi 65 persen milik HD dan 5 persen milik AZ.

Saham 25 persen YBB ini bersumber dari aset YBB berupa lahan perkebunan seluas 500 hektare yang terletak di Desa Kabawetan Kecamatan Kepahiang. Atas kerjasama ini PT TUM menyediakan dana yang diperlukan oleh YBB untuk memperoleh hak dan menguasai lahan atas nama YBB. Dana tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga YBB kepada PT TUM. Yang akan dibayar berangsur-angsur sebesar 25 persen dari bagian keuntungan yang diterima YBB dari keuntungan yang menjadi bagiannya.

Ada beberapa akta notaris, terakhir YIW, SH nomor 3 tanggal 8 Februari 2001 tentang Berita Acara Rapat PT TUM yang dihadiri oleh Komisaris utama dan ketua YBB. Dalam akta ini menyatakan pengoperan seluruh saham yang dimiliki YBB kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut. Perusahaan OGT Compani limited sebanyak 11.000 saham, pada YSK sebanyak 1.357 saham dan CAH sebanyak 1.375 saham.

Susunan pemegang saham peseroan 55.000 saham setelah pengoperan saham, OGT Company Limited sebanyak 52.250 saham, YSJ sebanyak 1.375 saham dan Cah sebanyak 1.375 saham.

Sampai akhir tahun 2017,  kepemilikan saham PT TUM murni milik swasta PMA, yang masih mengelola tanah eks perkebunan Kabawetan tanpa ada hubungan dan kontribusi PAD atau investasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang dimana perkebunan itu beroperasi.

Sementara itu  Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Helmi Paman, meminta Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) untuk mendata aset tanah eks kebun tes Kabawetan yang merupakan lahan untuk pilot project peningkatan produksi pertanian di Provinsi Bengkulu tersebut.

Sejauh mana surat menyurat penguasaan lahan itu oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Kemudian menelusuri berapa luasan yang dipinjamkan oleh Pemporov ke YBB. “Sehingga jelas duduk persoalannya dan dasar hukumnya. Jangan hibah di bawah tangan. Kalau jadi persoalan atau masalah nanti pemda yang akan mendapatkan masalah,” terangnya.

Dia mengatakan, terkait YBB kemudian diduga mengoper sahamnya seluruh ke ke PT TUM yang berdampak beralihnya penguasaan lahan 500 hektare itu pada PT TUM juga harus ditelusuri. Atas dasar apa YBB kemudian mengoper saham tersebut. Kemudian kalau dioper kompensasinya seperti apa. “Kalau tanah pemerintah tidak boleh diberikan begitu saja ke pemilik modal asing. Bisa diberikan izin prinsip atas lahan itu. Tentunya dengan mekanisme yang saling menguntungkan. Dalam artian ada kontribusi yang harus diberikan pada pemerintah daerah,” terangnya.

Dia mengatakan seluruh dokumen ini harus ditelusuri. Kemudian Pemda Provinsi kembali mengambil alih lahan itu dari pihak-pihak yang menguasai. “Kita akan pelajari dulu hal ini,” katanya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti ketika dikonfirmasi akan hal ini mengaku belum tahu menahu. “Saya belum tahu permasalahan ini, nanti takut salah dijawab. Jadi konfirmasi saja dengan BPKD. Mereka yang lebih mengerti mengenai aset ini,” terangnya.

Sementara itu Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Heru Susanto mengatakan, tim penertiban aset akan menelusuri aset ini. Untuk laporan audit BPK terkait dengan aset ini ada di Inspektorat. Saat rapat aset, ini akan ditindak lanjut untuk pembahasannya. Penertiban aset ini juga nanti akan berkaitan dengan salah satu PMA. “Nanti akan kita tindak lanjuti dalam rapat tim aset,” katanya. (del)

Data dan Fakta

  1. Pemprov Sumsel berdasarkan BAST 5 Juli 1959 menyerahkan tanah seluas 2.480 hektare ke Pemda Provinsi Bengkulu, eks kebun teh Kabawetan.
  2. Tanah tersebut bekas erfacht verponding nomor 27 dan nomor 113
  3. Gubernur Bengkulu tahun 1983 menerbitkan SK nomor 50 tahun 1983 memperuntukkan tanah eks PT Perkebunan Teh Kabawetan (PTK) ini untuk pilot project peningkatan produksi pertanian di Provinsi Bengkulu. Dari SK itu diketahui tanah itu seluas 2.400 hektare.
  4. 000 hektare dijadikan penyertaan modal Pemda Provinsi Bengkulu dalam bentuk saham pada persuhaan pengelola the di kabawetan yakni PT SMM. Saham itu sampai sekarang masih ada.
  5. Sisa tanah seluas 500 hektare digunakan oleh Yayasan Beringin Bengkulu untuk bekerjasama dan memperoleh 25 pesen saham di perusahaan kebun teh hijau di Kabawetan, PT TUM bekerjasama dengan investor luar negeri.
  6. Sisa 900 hektare lahan lagi belum bisa teridentifikasi karena Pemprov dalam hal ini bagian asset belum bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan.
  7. Yayasan Beringin Bengkulu kemudian mengoper seluruh saham ke PT TUM, Pengoperan saham ini menyebabkan tanah yang awalnya milik Pemerintah Provinsi Bengkulu berubah kepemilikan menjadi milik PT TUM.

Berita Lainnya

Rusli Siap “Bertarung”

BENGKULU – Tahapan Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) stagnan alias jalan di tempat. Lima Bakal Calon ...

error: Content is protected !!