Senin , 27 Mei 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Eks PNS Desak SK PTDH Dibatalkan

Eks PNS Desak SK PTDH Dibatalkan

MENANGIS : PNS yang dipecat karena kasus korupsi menggelar hearing dengan Komisi I DPRD BU, Senin (21/1). Mereka meminta SK PTDH dibatalkan.

ARGA MAKMUR – Sebanyak 10 mantan PNS di jajaran Pemkab Bengkulu Utara (BU) menggelar hearing dengan Komisi I DPRD BU, kemarin (21/1). Mereka sebelumnya merupakan PNS yang terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena eks napi korupsi.

Dalam hearing tersebut para mantan PNS ini menyampaikan keluh kesah mereka. Bahkan salah seorang mantan PNS, Susilawati yang dipecat terkait kasus korupsi sarana olahraga menangis dalam hearing tersebut. Susilawati mengharapkan Komisi I membantu mereka membatalkan SK PTDH yang sudah dikeluarkan Pemkab BU. Apalagi dirinya yang sampai kini masih memiliki anak dan orangtuanya yang harus dinafkahi.

“Tolong saya pak, saya punya anak yang harus saya nafkahi. Saya dihukum 18 bulan lantaran ikut serta dalam tindak pidana,” kata Susilawati sambil menangis.

Dalam pertemuan kemarin juga dihadiri LBH Korpri, Rofiq Sumantri, SH. Sayangnya, dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) BU tidak hadir dalam hearing ini.

Dalam pertemuan itu, Khaisar Robinson salah satu PNS yang dipecat menerangkan SK PTDH yang disampaikan Pemkab BU cacat hukum. Mulai dari dasar aturan yang sudah dihapuskan namun masih dijadikan dasar, hingga melakukan PTDH dengan menggunakan UU ASN yang berlaku 2014 lalu. “Bagaimana mungkin ada PNS yang melakukan pelanggaran di bawah 2014 namun dihukum dengan aturan yang baru dibuat tahun 2014 atau berlaku surut. Ini pelanggaran undang-undang,” terangnya.

Sementara itu, Rofiq menilai Pemkab BU bisa saja membatalkan SK PTDH tersebut atau menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika memang ingin mengambil sikap. Hal ini juga dilakukan oleh banyak provinsi yang belum melakukan PTDH sesuai SKB tiga menteri tersebut. “Karena banyak kejanggalan dan kesalahan dalam proses hingga PTDH yang dilakukan,” kata Rofiq.

Ketua Komisi I DPRD BU Pitra Martin memastikan akan memanggil Pemkab BU terkait permasalahan ini. Jika memang dinilai dengan dasar yang tidak jelas, dan menyalahi aturan serta merugikan PNS yang diberhentikan, maka DPRD meminta Pemkab BU membatalkan surat PTDH yang sudah diberikan. “Apalagi dalam SK PTDH jelas ada kausal yang  menyatakan SK tersebut bisa diubah jika terjadi kesalahan,” terang Pitra.(qia)

Berita Lainnya

THR ASN Dibayarkan Senin

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara (BU) akan membayarkan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya ...

error: Content is protected !!