Minggu , 18 Agustus 2019
Home / Breaking News / Proyek Tandon, Rugi

Proyek Tandon, Rugi

BENGKULU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu tidak bisa lagi melanjutkan proyek pembangunan tandon air Rp 345,7 juta, yang tidak selesai dikerjakan tahun 2017 lalu. Sebab berdasarkan kajian teknis yang didapat oleh DKP dari salah satu perguruan tinggi, pembanguan tidak bisa dilanjutkan lagi karena faktor alam.

Sebab bangunan tandon air yang baru 35 persen tersebut rusak karena terendam air laut.  Apalagi umur aset tersebut sudah setahun lewat. Sehingga salah satu caranya adalah penghapusan aset tandon air tersebut dari daftar asset milik Pemda Provinsi Bengkulu. “Kalau bicara rugi ya rugi. Sesuai administrasi kita ikuti aturan yang ada,” kata Plt.  Kepala DKP Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal.

Dia mengatakan, tahun 2018 lalu tidak memungkinkan untuk pengalokasian penambahan anggaran pembangunan tandon air tersebut. Karena perjalanan waktu pengerjaan proyek itu diputus kontrak di akhir tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 anggaran memang sangat terbatas. “Tandon air itu system pengisian airnya dengan ombak. Kalau ombak pasang, maka tandon akan terisi air. Jadi bukan karena sistem pemompaan. Karena belum selesai dikerjakan, dan sering terendam air laut akhirnya rusak,” katanya.

Dia mengatakan, awal tahun 2018 lalu, rekanan pelaksana pembangunan tandon air itu CV WP sudah diajukan untuk diblacklist. “Kalau perlu klarifikasi lebih lanjut bisa datangi BPK. Sesuai dengan Kepreskan Apip dan aparat fungsional. Hasil tindak lanjut seperti itu. Atau ke Inspektorat deh,” katanya.

Lanjut Ivan, pihanya berpatokan dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2017 pembangunan tandon di akhir tahun belum selesai, sehingga diputus kontrak. Setelah diputus kontrak, DKP memutuskan perusahaan mengembalikan uang muka sebesar Rp 103.748.00 yang sudah diambil oleh rekanan. Dari nilai proyek Rp 345.796.000. Dasarnya adalah Kepres 80 tahun 2010.

Setelah diaduit BPK, fisik pekerjaannya memang ada dan dinilai 35 persen. Sehingga dalam audit BPK tidak disebut ada temuan kerugian negaranya. Dinilai bisa dilanjutkan. Dalam perjalanan waktu sampai setahun ini memang alokasi anggaran untuk lanjutan pembangunan tandon air itu tidak ada. “Intinya kalau audit BPK itu ada temuan kita akan tindak lanjuti, tapi tidak ada temuan,” katanya.

Sementara itu, menurut Pakar Hukum Universitas DR.Hazairin Bengkulu Dr. Wilson Gandi, SH, MH penyidik Polres Bengkulu gentar untuk mengusut kasus DKP kalau memang di dalamnya ada dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Apalagi, sudah ada temuan dari hasil audit BPK.

“Kalau misalnya memang ada pihak yang mengadu atau melapor ke Wakapolri, proses penanganan kasusnya harus tetap dilanjutkan sampai ada kepastian hukum. Kalau ternyata nanti tidak terbukti, maka kasus bisa dihentikan. Kalau sudah naik penyidikan bisa ditebuitkan SP3. Kalau masih lidik, ya tidak dilanjutkan. Jadi harus jelas,” kata Wilson.

Yang jelas proses penanganan kasusnya harus tetap berjalan dan penyidik tidak boleh terpengaruh dengan intimidasi dari mana pun. “Proses terus, harus lanjut. Kecuali kalau tidak terbukti misalnya alat bukti kurang kuat, baru dihentikan. Lanjutkan saja prosesnya sampai ada penyelesaian,” kata Wilson.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Unib, Prof. Herlambang, SH, MH menyarankan agar penyidik turun ke lapangan melakukan pengecekan. Penyidik diminta pastikan apa penyebab bangunan itu hancur lebur dan tidak bisa dimanfaatkan sehingga terjadi kerugian negara (total loss) sejumlah uang muka yang telah dibayarkan kepada kontraktor, yakni 30 persen dari pagu Rp 345,7 juta.

“Hancurnya fisik bangunan itu kan harus dihitung dulu. Hancurnya itu karena disebabkan gejala alam, atau dirusak manusia atau karena pekerjaannya yang tidak sesuai spek. Bisa jadi bahan materialnya tidak bagus tidak sesuai spek. Kalau benar begitu, itu namanya perbuatan curang. Kalau perbuatan curang dari kontraktor bisa dijerat kasus korupsi,” kata Herlambang.

Ia menjelaskan bahwa terhadap kontraktor yang terbukti curang dan lari dari tanggung jawab juga bisa dilakukan penyidikan tipikor sampai ditetapkan tersangka. “Secara umum saja kalau kontraktor curang berarti masuk dalam korupsi. Tapi kalau dia tidak melakukan kecurangan namun terjadi kerugian negara, bisa digugat secara perdata. Karena dia bukan penyelenggara negara,” jelas Herlambang.

Atau, lanjut herlambang kalau sudah jadi temuan BPK, maka kepala dinas harus memanggil dan menyurati kontraktor supaya dia menyelesaikan kontrak, atau dia mengganti kerugian negara akibat perbuatannya yang tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga proyek itu hancur.

“Kalau memang ada temuan BPK tentunya PBK harus menginstruksikan kadis untuk menegur atau meminta kepada si pemborong. Ada mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan kadis. Kalau mekanisme dan langkah-langkah itu sudah dilakukan dan dia sudah putuskan kontrak, maka kadisnya tidak bisa disalahkan,” demikian Herlambang.

Sebelumnya menyebutkan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan perikatan kontrak dengan CV WP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rehab bak tandon BBILP. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diikat dengan surat perjanjian kerja/kontrak nomor 602.1/SPK/1982/APBD/2017 tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 345.796.000, dengan masa pelaksanaan delama 95 hari kalender. Terhitung masa bekerja 10 Juni sampai dengan 6 Oktober 2017.

Pada perjalanannya terdapat perubahan tertuang dalam amandemen kontrak dimana waktu pekerjaan diperpanjang hingga 30 November 2017. Pekerjaan  telah dibayar dengan uang muka pekerjaan dengan SP2D nomor 01706/019/SP2D-LS/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp 103.738.800 atau 30 persen dari nilai kontrak.

Pada 27 Desember 2017 dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaan oleh rekanan tidak kunjung selesai. Hasil opname fisik yang dilakukan konsultan pengawas dan pengelola teknis menunjukkan realisasi pekejaan sebesar 35,72 pesen.

Sumber menyebutkan dalam audit BPK itu disebutkan, hasil tersebut tidak bisa diterima karena azas manfaat dan fungsi tandon air belum berfungsi. Yaitu belum selesainya pekerjaan tanah, pekerjaan beton dan pekerjaan pasangan. Sehingga terkesan mubazir.

Dalam audit juga disebutkan kalau BPK sudah meminta keterangan saat itu ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keterangan PPTK menjelaskan sudah berusaha mengingatkan rekanan dengan memberikan surat teguran pertama dan kedua. Kemudian telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak, namun belum mengajukan blacklist terhadap rekanan. “Dalama audit tersebut dijelaskan demikian,” terang sumber RB ini.

Walaupun tak disebutkan secara pasti potensi kerugian negara, namun pekerjaan yang baru berjalan 35,7 persen dari 100 persen perjanjian dalam kontrak itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015, tentang Perubahaan keempat atas Peraturan Pesiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terutama pada pasal 51 ayat  (2) butir c.

Dimana disebutkan bahwa pembayaran kontrak harga satuan didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Pada pasal 89 juga disebutkan di ayat (2a) bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah dipasang. Di ayat 4 menyebutkan dikecualikan dari ketentuan diatur ayat (2) dan ayat (2a) pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/dipasang untuk pembayaran peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, namun belum  terpasang.

 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah pada pasal 12 ayat (5) yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran.

 

Surat perjanjian kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran  dengan penyedia jasa menyatakan antara lain penyedia wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat penung tanggung jawab dengan menyediakan pekerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke lapangan  dan segala pekerjaan yang dicantumkan dikontrak. “Sehingga dengan lalainya fungsi ini menyebabkan tidak berfungsi dan bermanfaatnya rehab bak tandon BBILP,” bunyi audit BPK ini.

 

BPK juga meminta gubernur untuk mengingatkan kepala dinas selaku pengguna

Berita Lainnya

Mantan Bupati Bengkulu Selatan Reskan Effendi Segera Bebas

PASAR MANNA – Dijadwalkan 23 Agustus mendatang, mantan Bupati Bengkulu Selatan, Reskan Effendi bebas. Pak ...

error: Content is protected !!