Sabtu , 23 Februari 2019
Home / Berita utama / Polda Usut Dugaan Gratifikasi Pesta Penikahan Anak Mantan Gubernur Ridwan Mukti

Polda Usut Dugaan Gratifikasi Pesta Penikahan Anak Mantan Gubernur Ridwan Mukti

BENGKULU- Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sedang mengusut kasus dugaan gratifikasi atau pemberian hadiah pesta pernikahan anak (Mantan) Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti tahun 2016 lalu. Gratifikasi tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif upah pungut (UP) pajak.

Kemarin (22/1) penyidik mulai melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut kepada salah satu ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri. Dulu ia juga petugas sebagai pemungut pajak yang bertugas di UPP Kabupaten Lebong. Rofiq dimintai keterangan oleh penyidik.

Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes. Pol Ahmad Tarmizi tidak menampik pengusutan kasus tersebut. Hanya saja ia belum belum mau memberikan keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pada pemotongan UP tersebut. “Kalau itu penyelidikan, belum bisa kita sampaikan,” kata Tarmizi.

Usai memberikan keterangan, Rofiq menyampaikan kepada RB bahwa benar dirinya dimintai keterangan terkait kasus dugaan gratifikasi yang sedang diusut oleh polda. Ia mengatakan memang benar pernah mendapat informasi bahwa pada bulan Desember 2016 ada pemotongan UP sebesar Rp 5 juta per orang dari setiap pejabat eselon III (kabid) dan sejumlah kepala UPP Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, pemotongan UP itu diduga dikoordinir oleh AM (Diinisialkan,red) selaku Kabid Retribusi, PLL dan DBH atas perintah Heru Susanto yang waktu itu selaku Plt Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu (Saat ini menjabat Kepala BPKD Provinsi Bengkulu). Uang sumbangan itu sebagai kado dalam rangka pesta pernikahan anak kandung Gubernur Bengkulu H. Ridwan Mukti.

“Dalam pengumpulan uang itu ada 3 kabid dan sejumlah Kepala UPP dikumpulkan oleh Heru gelar rapat internal yang dipimpin oleh Heru. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa secara struktur seluruh Dinas-dinas di lingkungan pemprov mengumpulkan sumbangan dalam rangka pesta pernikahan anak kandung gubernur,” beber Rofiq.

Dalam rapat intern itu, disinyalir Heru menjanjikan bagi pejabat yang memberikan sumbangan tersebut akan diusulkan pada tahapan mutasi restrukturisasi OPD dalam jabatan struktural walaupun mesti bergeser. “Dijanjikan bahwa bagi yang menyumbang diusahakan tetap mendapat jabatan setara dengan eselon III,” ujar Rofiq.

Ia melanjutkan bahwa pengumpulan dana sumbangan itu dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran honorarium insentif UP tahun 2016. Hasil dari pengumpulan dana sumbangan tersebut berjumlah Rp 52 juta. Namun setelah selesai pelaksanaan pesta pernikahan anak gubernur ternyata dalam mutasi yang digelar ada beberapa pejabat struktural eselon III yang dinonjobkan dan tidak ada penjelasan sama sekali.

“Sekarang, Dit Reskrimsus sedang melakukan penyelidikan untuk membuka secara terang menderang apa yang dijanjikan tempo hari ada beberapa pejabat yang dinonjobkan. Kami siap membuka ini apakah nanti masuk tindak pidana gratifikasi atau suap, kita serahkan ke penyidik. Yang jelas bukti-bukti sudah kita serahkan. Yang jelas juga pemotongan UP dengan dalil untuk kado pesta pernikahan anak (mantan) gubernur itu tidak ada dasar hukum atau tidak ada ketentuannya,” jelas Rofiq.(tew)

JEJAK KASUS PEMOTONGAN UP

  1. Pemotongan upah pungut (UP) pajak dari 3 pejabat eselon III dan sejumlah kepala UPP se- Provinsi Bengkulu dilakukan tahun 2016.
  2. Diawali dengan rapat internal memberitahu tentang pemotongan UP tujuannya untuk hadiah pesta pernikahan anak (mantan) Gubernur Ridwan Mukti.
  3. Diduga rapat dikoordinir oleh AM (Diinisialkan,red) selaku Kabid Retribusi, PLL dan DBH atas perintah Heru Susanto yang waktu itu selaku Plt Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu saat itu.
  4. Total uang terkumpul sebesar Rp 52 juta.
  5. Diduga, ASN yang dipotong UP nya dijanjikan tetap mendapat jabatan saat mutasi yang akan digelar setelah acara pesta pernihanan anak Ridwan Mukti.
  6. Setelah mutasi, ternyata masih ada beberapa pejabat yang nonjob.
  7. Uang Rp 52 juta yang terkumpul dari sumbangan itu tidak ada kejelasan dikemanakan

Berita Lainnya

Golkar Panggil Anggota Dewan Kaur yang Terjaring Razia Narkoba di Jakarta

KOTA BINTUHAN- Kendati sudah dipastikan bebas dari jerat kasus narkoba. Namun politisi dari Partai Golkar Indra ...