Kamis , 27 Juni 2019
Home / Metropolis / Tarik Paksa Motor Kredit, Pidana

Tarik Paksa Motor Kredit, Pidana

BENGKULU – Mobil atau motor yang berstatus masih kredit, apabila diambil secara paksa karena angsurannya macet bisa berurusan dengan polisi. Kondisi ini kerap dialami oleh debt colector karena dilaporkan oleh debitur (pengambil kredit). Namun perusahaan bisa menghindari hal ini bila sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia.

“Beberapa kasus sering terjadi pada saat melakukan kredit motor. Sering terjadi ada debt colector meminta barang itu di mana saja sehingga bisa berujung pidana karena pihak debitur melapor ke polisi,” ujar Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, Bc.IP, S.Sos, MM saat membuka acara sosialisasi layanan pendaftaran jaminan fidusia di aula Hotel Raflesia, kemarin (22/1).

Namun bila perusahaan atau perorangan tersebut memiliki sertifikat jaminan fidusia, maka sambung kadiv, penyelesaiannya akan lebih mudah tanpa harus melibatkan polisi. Untuk itu dirinya menyarankan bagi perusahaan multifinance atau penyedia jasa keuangan bila belum memiliki sertifikat jaminan fidusia, maka bisa segera mendaftar ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu.

“Dengan adanya jaminan fidusia semua terjamin, baik kreditur maupun debitur. Tidak ada lagi perlakuan semena-mena terhada debitur. Juga kreditur bisa menarik dengan adanya jaminan fidusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk mempermudah pelayanan pembuatan sertifikat jaminan fidusia sekarang ini sudah tersedia fasilitas pendaftaran online, one day service (pelayanan satu hari, red). Bahkan sertifikat bisa langsung diprint oleh notaris. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi perusahaan multifinance di Bengkulu belum memiliki sertifikat jaminan fidusia.

“Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengajukan jaminan fidusia. Dan manfaatnya, baik bagi penjamin kreditur dan masyarakat yang menjadi debitur,” bebernya.

Sosialisasi kemarin diisi oleh narasumber dari Kanmwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu, yaitu Andrey Pramudia, MSH. Dengan dihadiri sekitar 80 peserta, dari perwakilan perusahaan leasing atau multifinance, notaris, perbankan, kepolisian dan camat. (key)

Berita Lainnya

Polemik Honor Ketua RT jangan Terulang

BENGKULU – Persoalan belum dibayarkannya honor sejumlah Ketua RT/RW triwulan kedua mendapat sorotan DPRD Kota ...

error: Content is protected !!