Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Berita utama / Masih Ada yang Ogah Kembalikan Potensi Kerugian Negara

Masih Ada yang Ogah Kembalikan Potensi Kerugian Negara

BENGKULU – Temuan potensi kerugian negara (KN) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2017 cukup banyak. Bahkan nilainya mendekati Rp 10 miliar. Temuan itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lewat kelebihan pembayaran, kekurangan volume, denda proyek yang belum dibayarkan dan lainnya hampir mencapai Rp 8 miliar. Kemudian di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu terkait dengan temuan dana reses yang juga mencapai Rp 1 miliar.

Diakui oleh Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan bahwa masih ada yang belum mengembalikan temuan kerugian negara itu. “Kalau jumlah pastinya saya tidak hapal. Tapi sudah banyak yang mengembalikannya tersisa di atas 10 persen lagi. Kita masih berupaya supaya seluruh temuan ini dikembalikan,” kata Massa.

Saat ditanya besaran nominal yang sudah dikembalikan, dan temuan apa saja yang masih tersisa belum dikembalikan, Massa mengakui kurang hafal akan hal itu. Namun dia memastikan tinggal sedikit saja temuan yang belum dikembalikan itu.

Dia menjelaskan, bagi yang belum menyelesaikan pengembalian potensi kerugian negara itu, mereka masih menyicil. Sebab mereka tidak bisa sekaligus mengembalikan kerugian itu terkait dengan nominal  yang kemungkinan cukup besar. Namun Inspektorat masih menunggu pengembalian tersebut. Apalagi sudah ada upaya niat baik untuk mengembalikan potensi kerugian tersebut. “Kita menunggu. Karena mereka masih menyicil,” terangnya.

Dari proyek yang ada di Bidang Bina Marga (BM) saja, ditemukan ada potensi kerugian Negara mencapai Rp 6,7 miliar. Rinciannya, kelebihan bayar proyek pembangunan jalan Danau Dendam Tak Sudah Simpang Kompi –Pintu Air Rp 49,95 juta dengan denda keterlambatan Rp 10,76 juta. Kemudian kelebihan bayar pekerjaan jalan klutum-simpang Pino Potensi kerugian Negara mencapai Rp 440, 19 juta dan denda keterlembatan Rp 1,181 miliar. Lalu jaminan pelaksanaan tidak dicairkan pada pekerjaan jalan Enggano mencapai Rp 2,06 miliar.

Kekurangan volume pekerjaan jalan tes Muara aman RP 31,12 juta. Kelebihan bayar pekerjaan jalan Pemu Bengkulu Rp 124,93 juta dan denda keterlambatan Rp 15,5 juta. Kemudian kelebihan bayar pekerjaan jalan batik Nau Lubuk Banyak plus boxculvert Rp 23,37 juta dan denda keterlambatan Rp 121 juta.

Selanjutnya kelebihan bayar Jalan Capo Batas Sumsel Rp 145,36 juta. Selain itu kelebihan bayar pekerjaan jalan Penarik-Lubuk Pinang Rp 100,57 juta dan denda keterlambatannya Rp 479,12 juta. Kelebihan bayar pada pekerjaan Jalan simpang kedurang –Kebun Agung-Batu Ampar Rp 193,93 juta dan denda keterlambatan Rp 604,86 juta.

Kemudian kelebihan bayar pekerjaan jalan Kelindang Susup Rp 189,15 juta kelebihan bayar pekerjaan jalan Beringin Tiga-Bengko potensi kerugianRp 211.51 juta dan denda keterlambatan Rp 61,77 juta. Kelebihan bayar jalan Pasar Tali-Pasar Ngalam Rp 194,716 juta dan denda Rp 13,35 juta. Kelebihan bayar pembangunan jalan lingkungan dan jembatan kompleks RSUD M. Yunus tahap II Rp 226,46 juta dan denda Rp 11,98 juta.

Kemudian ada temuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pertanggungjawaban belanja ATK dan lainnya Rp 123 juta, di Sekretariat DPRD terkait dengan reses ada temuan Rp 1,02 miliar dan lainnya. Dari item ini, Massa tidak hafal yang mana yang sudah selesai dan yang belum selesai.

Kapan tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pengembalian itu? Dijelaskan Massa bahwa nanti potensi kerugian negara itu akan dibawa ke rapat majelis Tim Pembendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Majelis akan bersidang dan menentukan batas akhir dari pengembalian kerugian negara itu. “Sebulan lagi lah kita akan bersidang di TP TGR, untuk menyikapi temuan yang belum dikembalikan,” katanya.

Dia mengakui kalau temuan potensi kerugian negara itu belum dibawa ke Majelis TP TGR. Mengingat, TP TGR baru dibentuk akhir Desember lalu. “Kan baru dibentuk,” ujarnya.

Dia juga meyakini kalau pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 ini Pemda Provinsi Bengkulu akan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sebab temuan audit BPK terhadap belanja barang dan belanja modal cukup sedikit. “Saya yakin temuan itu akan diselesaikan selama 60 hari kedepan. Sehingga tidak akan berpengaruh pada WTP,” ujarnya.

Sementara itu dikonfirmasi terkait sisa temun audit BPK terhadap anggaran tahun 2017, Gubernur Bengkulu Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan kalau temuan sebelumnya semua sudah diselesaikan, sesuai dengan persentase minimum yang diminta BPK. “Persentase minimum BPK sudah terpenuhi. Kita upayakan semaksimal mungkin (menyelesaikan rekomendasi atas temuan BPK),” terangnya.(del)

Berita Lainnya

Berbagi Pada Sesama, Astra Motor Bengkulu Adakan Donor Darah

BENGKULU– Astra Motor Bengkulu kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah rutin 3 bulanan, Jumat (23/8). Kegiatan ...

error: Content is protected !!