Sabtu , 20 April 2019
Home / Breaking News / Tahun Politik, Pendapatan Anggota DPRD Fantastis Jadi Rp 36 Juta per Bulan

Tahun Politik, Pendapatan Anggota DPRD Fantastis Jadi Rp 36 Juta per Bulan

BENGKULU – Tahun 2019 merupakan tahun politik. Karena di tahun ini dilaksanakan pemilihan presiden (Pilpres) dan juga pemilihan calon anggota legislatif (Caleg). Menariknya, di tahun politik ini anggaran tunjangan untuk 35 anggota DPRD Kota Bengkulu meningkat menjadi Rp 31 miliar pertahun. Jumlah itu naik sekitar Rp 2 miliar dari tahun sebelumnya.

Dari anggaran itu, masing-masing anggota DPRD mendapat total pendapatan sebesar Rp 36 juta perbulan. Rinciannya, tunjangan transportasi Rp 10 juta, tunjangan perumahan Rp 11 juta, tunjangan komunikasi Rp 2 juta, tunjangan keluarga Rp 2 juta, gaji pokok Rp 5 juta, tunjang khusus, Rp 3 juta, tunjangan refrenstasi Rp 3 juta. Total pendapatan Rp 36 juta perbulan itu belum termasuk dengan anggaran kunjungan kerja (kunker) maupun perjalan dinas dan juga pengadaan pakaian dinas.

Dimana untuk kunker dan perjalanan dinas itu menghabiskan anggaran Rp 10 miliar dalam satu tahun, sementara untuk pengadaan pakaian dinas menghabiskan Rp 1 miliar per tahunnya.

Pengamat Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu (Unib). Drs. Heri Supriyanto, MSi menilai anggaran dewan yang sangat fantastis tersebut harus realistis. Dalam artian, anggaran sebesar itu harus disampaikan ke publik terkait peruntukkannya, mengingat anggaran itu berasal dari uang rakyat.

“Agar anggaran itu peruntukkannya jelas. Maka dewan harus berani sampaikan anggaran sebesar itu untuk kebutuhan apa saja. Jangan sampai masyarakat menilai anggaran sebesar itu ada udang dibalik batu, jelang pelaksanaan pemilu ini. Oleh karena itu harus terbuka dan transparan,” terang Heri.

Dikatakan Heri, tahun 2019 ini merupakan tahun politik, jadi sangat rawan digunakan untuk kepentingan politik. Oleh sebab itu, dewan harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa anggaran itu diperuntukkan bukan untuk kepentingan tertentu. “Jadi ketika dewan tidak bisa berlaku transparan mengenai anggaran tersebut. Maka masyarakat akan menilai sendiri nantinya. Dan dampak yang terjadi bahwa dewan akan sulit terpilih lagi bila tidak memikirkan anggaran untuk kepentingan publik yang utama,” ujarnya.

Selain itu lanjut Heri, selama ini bisa dilihat sendiri terkait soal kunjungan kerja (kunker) ataupun perjalanan dinas, kalau program yang dihasilkan tidak begitu jelas. Sehingga kalangan menilai hal itu hanya menjadi praktik lama DPRD menghambur uang rakyat.

“Maka ke depan anggaran yang fantastis itu harus dikaji ulang lagi. Seharusnya dari kegiatan kunker luar ada yang dihasilkan untuk masyarakat. Karena masyarakat akan bisa mentolerir apabila kunker yang dilakukan anggota dewan itu bisa dipertanggungjawabkan baik dalam program pembangunan fisik, maupun legislasi serta kebijakan lainnya,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, H. Ramadhan Indosman, SH, MH enggan berkomentar banyak saat dihubungi RB kemarin (23/1). “Kalau anggarannya seperti itulah, sudah sesuai peruntukkan dan aturan yang berlaku,” singkatnya.(new)

Berita Lainnya

Blanko E-KTP Kosong, Dukcapil Andalkan Suket

BENGKULU –  Ketersediaan blangko e-KTP (KTP elektronik) di Kota Bengkulu kembali mengalami kekosongan. Kekosongan blangko ...

error: Content is protected !!