Senin , 16 September 2019
Home / Metropolis / Tunjangan Fantastis, Minim Produk Hukum, Dewan Tidak Pro Rakyat

Tunjangan Fantastis, Minim Produk Hukum, Dewan Tidak Pro Rakyat

PARIPURNA: Suasana paripurna anggota DPRD kota Bengkulu belum lama ini. (foto : wahyu/rb)

BENGKULU – Anggaran fantastis untuk fasilitas 35 anggota DPRD Kota Bengkulu tahun ini dapat menciderai perasaan masyarakat di tengah kesulitan hidup masyarakat saat ini. Seperti disampaikan pengamat sosial dan pakar komunikasi, Drs. Azhar Marwan, M.Si. Menurutnya angka Rp 36 juta yang diterima setiap anggota dewan perbulannya, terlalu mewah.

“Dari sisi efisensi APBD saja sudah tidak efisien. Habis untuk kepentingan tidak pro dengan masyarakat langsung, belum lagi perjalanan dinas dan lain-lain,” kata Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu (Unib) ini.

Dengan adanya kebijakan tidak pro rakyat ini, sambungnya, juga dapat berakibat dengan menurunnya elektibilitas anggota DPRD Kota Bengkulu yang kembali mencalonkan diri tahun ini. Sebaliknya menjadi hal menguntungkan bagi caleg baru untuk menjadikan senjata pada saat kampanye. Harusnya di tahun politik ini anggota dewan lebih mengkampanyekan kepedulian, lebih mendengar, melihat dan merasakan kesulitan masyarakat.

Bukan sebaliknya, dengan membuat kebijakan dengan menaikan anggaran fasilitas untuk anggota dewan, yang berakibat bisa timbulnya ketidakpercayaan masyarakat. Terlebih belum ada standar beban kerja bagi anggota DPRD, yang menilai bahwa gaji Rp 36 juta perbulan itu layak atau tidak untuk diterima oleh dewan.

“Namanya wakil, sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan kesulitannya. Harusnya membangun support publik dengan menunjukan keberpihakan, simpati,” terangnya.

Sementara itu tahun 2018 lalu, fasilitas wah yang diterima DPRD Kota Bengkulu berbanding terbalik dengan prestasi dalam bidang produk hukum. Dimana dari target 17 produk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mirisnya hanya 1 saja yang berhasil diperdakan. Itupun adalah Perda tatib DPRD itu sendiri. Sedangkan untuk tahun ini ditargetkan 20 produk hukum, 17 diantaranya merupakan produk lanjutan tahun 2018 dan 3 lagi usulan baru.

Kabag Persidangan dan Hukum Sekretariat DPRD Azmiatul Fitri, SH mengatakan tahun ini ada 20 target produk hukum untuk dijadikan Perda oleh DPRD Kota Bengkulu. Terdiri dari 3 Raperda inisiatif, yaitu pengelolaan tanggung jawab perusahaan (CSR), pengendalian dan pengawasan minuman tuak, pembangunan perumahan cluster, serta 17 lagi usulan dari pihak eksekutif . Mayoritas target produk tahun ini merupakan Produk Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) lanjutan tahun 2018 lalu.

“Tahun 2018, dari target 17 tercapai 1 produk. Bukan anggota DPRD nya tidak mau bekerja tapi karena status walikota saat itu masih plt, jadi harus ada izin mendagri. Izin baru keluar Agustus padahal diajukan Maret,” bebernya.

Kemudian pada tahun 2017, DPRD mengeluarkan 4 produk hukum dari 13 target produk. Tahun ini Azmiatul optimis seluruh target usulan propemda baik dari usulan eksektif maupun legislatif, selesai dibahas. “Insya Allah mudah-mudahan semuanya tercapai target, karena 17 raperda sudah dibahas tahun lalu. Tinggal 3 usulan raperda baru dari eksekutif yang masih harus dibahas dari awal,” demikian Azmiatul. (key)

Berita Lainnya

Rusak Parah, Mulai “Makan” Korban, Jalan Bangka Butuh Perhatian

BENGKULU – Kerusakan jalan Bangka atau biasa disebut kawasan Sentiong Kelurahan Sukamerindu, mulai dikeluhkan oleh ...

error: Content is protected !!