Jumat , 26 April 2019
Home / Metropolis / Rekomendasi BPK Soal Aset Masih Terbengkalai Tak Kunjung Ditindaklanjuti

Rekomendasi BPK Soal Aset Masih Terbengkalai Tak Kunjung Ditindaklanjuti

TERBENGKALAI: Kondisi bangunan Pasar Barukoto I makin memperhatinkan dan terus dibiarkan terbengkalai. (foto : wahyu/rb)

BENGKULU – DPRD Kota Bengkulu pesimis tahun 2019 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Pasalnya sejumlah aset bangunan gedung yang terbengkalai hingga saat ini, belum ada tindaklanjutnya dari Pemerintah Kota (Pemkot).

Padahal BPK RI Perwakilan Bengkulu memberi batas waktu dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LPH) untuk perbaikan dalam 60 hari ke depan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota M. Awaludin mengatakan, bahwa selagi persoalan sejumlah aset terutama bangunan gedung terbengkalai tidak bisa diatasi oleh Pemkot. Maka untuk meraih opini WTP dari BPK tersebut akan sulit. “Kalau melihat kondisi saat ini rasanya pesimis jika kota bisa meraih WTP itu. Sebab sejumlah aset bangunan gedung yang terbengkalai itu belum ditindaklanjuti pemkot. Karena dalam membangun gedung itupun mengeluarkan biaya yang tak sedikit,” ujar Awaludin.

Untuk diketahui, sejumlah aset bangunan gedung yang terbengkalai diantaranya Gedung Balai Adat, Pasar Barukoto I, Pasar Tanjung Gemilang Bentiring, TPI Pondok Besi, Terminal Sungai Hitam dan Terminal Betungan. Namun sebagian diantaranya ada yang sudah direhab dan ada juga anggaran rehab sudah disediakan tahun ini.

“Bangunan yang dibangun dari uang rakyat jangan sampai terkesan mubazir. Kalau memang pemerintah tidak mampu mengelolanya, ada baiknya dikelola dengan pihak ketiga. Bisa didimanfaatkan apa jadi tempat yang menarik pengunjung. Karena sangat sayang sekali sejumlah bangunan itu dibiarkan terbengkalai seperti itu bertahun-tahun lamanya,” papar Awaludin.

Selain itu lanjut Awaludin, selama ini pemkot tidak pernah mendapat opini WTP dari BPK RI tersebut, karena penataan sejumlah aset masih kurang berjalan dengan baik. Bahkan dalam penataan  secara administrasi aset milik daerah masih dengan cara lama. “Ke depan juga sejumlah aset kendaraan serta aset lainnya itu sudah terdata dengan sistem komputerisasi yang baik. Jangan lagi pakai cara lama manual. Sebab hal itu akan sulit terkontrol pengawasannya,” tukasnya.

Senada disampaikan Anggota DPRD lainnya, Heri Ifzan, SE mengungkapkan keberadaan aset bangunan terbengkalai itu belum ada tindaklanjutnya. Padahal waktu membangun aset itu, semua pembangunan yang dilaksanakan itu ada kajian perencanaan. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban dari pengelolanya sendiri untuk bisa berguna bagi masyarakat.

“Karena itukan (aset) milik negara, milik daerah. Maka dari itu aset seperti gedung Balai Adat dan Pasar itu tidak boleh dibiarkan terbengkalaikan, harus segera diselamatkan,” tegas Heri.(new)

Berita Lainnya

Kajian Teknis View Tower Tak Kunjung Selesai

BENGKULU – Hingga saat ini nasib menara View Tower di depan Polres Bengkulu yang memiliki ...

error: Content is protected !!