Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Berita utama / Tidak Jelas Keberadaannya, Aset Pemda Provinsi Bengkulu Senilai Rp 3,7 Triliun Terancam Hilang

Tidak Jelas Keberadaannya, Aset Pemda Provinsi Bengkulu Senilai Rp 3,7 Triliun Terancam Hilang

BENGKULU – Aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu masih banyak yang belum terdata dengan jelas. Terutama aset tanah. Diduga sebagian besar aset berupa tanah ini sudah dikuasai atau digarap masyarakat umum. Jika tidak segera dilakukan pendataan dan ditertibkan, maka aset daerah tersebut terancam hilang.

Selain itu, ada beberapa bangunan dan kendaraan yang juga masih belum terinventarisir Pemda Provinsi. Terhitung jumlah aset yang dimiliki Pemda Provinsi saat ini nilainya mencapai Rp 4,7 triliun. Sedangkan aset yang belum terdata ada senilai Rp 3,5 triliun, berupa tanah, gedung, kendaraan dan lainnya.

Lokasi aset-aset tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota. Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H Rohidin Mersyah, M.MA mengakui hal tersebut. Menurutnya, persoalan aset yang belum terdata dengan jelas ini merupakan persoalan lama. Bahkan ada beberapa aset yang dimiliki namun nilai perekonomiannya belum pasti. “Sejak dahulu, tapi belum tuntas. Karena ada asetnya namun tidak ada sertifkatnya, kemudian ada sertifikatnya namun asetnya tidak jelas. Ada asetnya, namun nilai perekonomiannya belum pasti,” beber Rohidin.

Dikatakan Rohidin, persoalan ini sudah mencapai puluhan tahun, namun hal ini bukan terjadi di Provinsi Bengkulu saja. Ada beberapa daerah lainnya yang juga bermasalah dalam penilaian aset daerah. “Terutama yang dipinjam pakai sehingga harus kita tata kembali,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Heru Susanto melalui Kabid Aset Syahrul juga mengakui masih banyak sekali tanah milik Pemprov Bengkulu belum bersertifikat. Hal ini menyebabkan lahan milik Pemprov Bengkulu sudah didirikan bangunan perumahaan oleh developer atau pengembang perumahan.

“Masalah aset milik Pemda Provinsi Bengkulu, yang tidak jelas akan kita selesaikan secara persuasif melalui pendekatan dengan masyarakat dan mantan pejabat yang menguasi aset pemprov secara tidak sah alias ilegal tersebut, sebelum ditertibkan,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam penertibkan aset Pemprov Bengkul, akan menggandeng Polda Bengkulu, Korem dan Kejaksaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk pembentukan tim lainnya juga akan dilakukan sehingga permasalahaan aset dapat diselesaikan secepatnya.

Kabid Humas Polda Bengkulu, AKBP. Sudarno menyatakan Polda Bengkulu siap membackup Pemda Provinsi yang ingin menertibkan aset dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Namun sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Pemda Provinsi.

“Kalau memang minta backup kita (polda) siap dalam rangka untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Penertiban aset itu bukan berarti harus langsung melakukan tindakan. Harus dengan cara persuasif, negosiasi dan lainnya. Semua ada proses sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Intinya, kita siap mendampingi dan mengawal untuk penertiban yang akan dilakukan Pemda Provinsi,” jelas Sudarno.(tew)

Berita Lainnya

Resmi Dilantik, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diminta Bersinergi dan Kerja Profesional

BENGKULU–  Pasca Pemilu Presiden RI dan Legislatif, termasuk Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bengkulu 17 April ...

error: Content is protected !!