Rabu , 23 Oktober 2019
Home / Metropolis / Sulit Jalankan Perda KSTR

Sulit Jalankan Perda KSTR

BENGKULU – Tidak hanya Pemda Provinsi Bengkulu saja yang kesulitan menjalankan Perda soal kawasan sehat tanpa rokok (KSTR). Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang sudah memiliki Perda No 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) telah disahkan awal tahun 2016 lalu, hingga kemarin, masih belum diberlakukan alias mandul. Hal ini mendapat kritikan dari sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Hj. Mardiyanti, SH menilai, Perda yang sudah disahkan tersebut belum ada progress dari pemkot untuk menjalankannya. Padahal pembuatan perda tersebut juga mengeluarkan biaya.

“Jangan sampai perda yang sudah dibuat dan disahkan terkesan mubazir.  Kita berharap pemkot segera memberlakukan perda kawasan tanpa rokok tersebut. Karena disahkannya perda itupun sudah lama dan juga saat pembuatannya juga mengeluarkan biaya,” ujar Mardiyanti.

Seperti diketahui dalam perda tersebut  telah diatur siapapun yang sembarangan merokok didenda Rp 5 juta atau kurungan 6 bulan. Sanksi tersebut diberikan agar memberi agar ada efek jera bagi perokok yang merokok secara sembarangan.

“Kita juga melihatnya terkait sosialisasi perda inipun masih hening saja. Padahal sosialisasi itu juga penting dilakukan. Supaya ketika diberlakukan, masyarakat tidak bingung. Apalagi jika dilihat di lapangan rata-rata masyarakat yang merokok masih sembarang tempat,” beber Mardiyanti.

Selain itu Mardiyanti mengungkapkan, sebenarnya Kota Bengkulu sudah jauh tertinggal dengan daerah lain tentang aturan larangan merokok di kawasan tertentu. Karena di beberapa daerah lain sudah menerapkan sanksi larangan merokok sudah sejak lama. Oleh karena itu langkah Pemda Kota mempunyai inisiatif membuat Perda kawasan larangan merokok. Sejauh ini DPRD mendukung penuh langkah tersebut.

“Kami juga akan mengawasi pemberlakuan Perda itu. Dan harapan kami tahun ini regulasi yang sudah sama dibentuk antara legislatif dan eksekutif bisa diterapkan dengan baik, jadi tidak timbul kesan perda itu mandul. Karena pembentukan perda itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” tuturnya.

Senada disampaikan Anggota DPRD Kota Rena Anggraini mengatakan, tujuan pembuatan Perda demi kepentingan bersama. Sebab dampak merokok bagi kesehatan sangatlah tidak baik.

“Karena seperti perokok pasif itu selalu terkena dampak dari yang merokok aktif. Makanya tentang kawasan larangan merokok itu kita buat regulasi bersama. Sehingga orang tidak bisa merokok sembarangan yang merugikan orang lain. Jadi harusnya segera diberlakukan,” ungkapnya.(new)

 

*Tujuh Kawasan Sehat Tanpa Rokok

 

Sekolah

Rumah sakit

Kantor pemerintahan

Angkutan umum

Rumah ibadah

Kawasan olahraga

Kawasan bermain anak-anak

Berita Lainnya

Pemerintah Kota Bagi-bagi Ambulance dan Mobnas

BENGKULU – Jelang tutup tahun anggaran 2019 yang tinggal dua bulan lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) ...

error: Content is protected !!