Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Daerah / Lebong / Tidak Ada Program Sertifikasi Konstruksi

Tidak Ada Program Sertifikasi Konstruksi

SERTIFIKAT : Para peserta pelatihan sertifikasi konstruksi Dinas PUPRHub Lebong tahun 2018 ketika menerima sertifikat ahli konstruksi.

PELABAI – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak lagi menggelar pelatihan sertifikasi konstruksi layaknya tahun 2018 dan 2017. Usulan Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran. ‘’Tahun ini kami hanya dapat anggaran Rp 90 juta sehingga pelatihan sertifikasi konstruksi tidak bisa kami laksanakan,’’ kata Kabid Jasa Kondtruksi, Dinas PUPRHub Kabupaten Lebong, Eldi satria, ST.
Sementara dalam usulan, Eldi mengaku pihaknya mengajukan anggaran terpisah Rp 250 juta khusus untuk kegiatan pelatihan sertifikasi konstruksi. Padahal dengan anggaran itu, pihaknya bisa merekrut 300 pekerja konstruksi mengikuti pelatihan serta mendapatkan sertifikat konstruksi. ‘’Cukup kami sayangkan peniadaan program ini karena pengalaman dua tahun terakhir menggelar pelatihan konstruksi, banyak ilmu yang didapat para pekerja kontruksi di Lebong sehingga sangat membantu program pembangunan yang dicanangkan Pemkab Lebong,’’ terang Eldi.
Tidak dipungkirinya, dari 3 ribuan lebih warga Lebong yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi, baru 229 pekerja yang dinilai berkompeten. Masing-masing pekerja konstruksi yang kompeten itu dibuktikan melalui sertifikat dari Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK). Antara lain 29 pekerja konstruksi yang mengikuti pelatihan sertifikasi konstruksi tahun 2017 dan 200 tukang yang menguikuti pelatihan tahun 2018. ‘’Mulai dari tukang batu, tukang besi, tukang kayu dan tukang instalasi listrik,’’ tukas Eldi. (sca)
Pentingnya sertifikat ahli bagi setiap pekerja konstruksi itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi. Sanksinya sangat tegas. Pemerintah melalui Bidang Jasa Konstruksi berhak memberhentikan pekerjaan konstruksi oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga konstruksi yang tidak kompeten. ‘’Mengingat aturan ini bersifat wajib, ke depan kami akan benar-benar mengawasi kompetensi pekerja konstruksi yang dipekerjakan dalam pelaskanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,’’ tutup Eldi. (sca)

Berita Lainnya

Lelang Mobnas Banyak “Titipan”

PELABAI – Pelaksanaan lelang 79 unit mobil dinas (mobnas) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong besok, ...

error: Content is protected !!