Minggu , 26 Mei 2019
Home / Metropolis / Jangan Ada Titipan Pejabat di Seleksi Honorer

Jangan Ada Titipan Pejabat di Seleksi Honorer

SELEKSI: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu melaksanakan seleksi honorer secara online yang diikuti sebanyak 200 peserta, kemarin (28/1), di Ruang Hidayah Kantor Walikota.

BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu saat ini mulai melaksanakan pelaksanaan seleksi tes Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menjadi sorotan dari kalangan DPRD Kota Bengkulu yang mewanti-wanti agar seleksi dilakukan transparan dan tidak ada istilah titipan pejabat.

“DPRD akan terus mengawasi masalah honorer ini. Jadi apabila ada persoalan, honorer jangan segan-segan untuk melaporkan masalah tersebut ke DPRD Kota. Kita buka posko pengaduan berkaitan honorer ini,” terang Sekretaris Komisi I DPRD Kota, Hamsi, A.Md, kemarin (28/1).

Selain itu, dikatakan Hamsi, pihaknya hingga kini belum juga mengetahui persis berapa total jumlah honorer yang ada di Pemerintahan Kota Bengkulu. Terlebih akan dilakukannya proses verifikasi dalam bulan ini. “Kita akan selalu terbuka, bila ada laporan. Apalagi kita minta dalam proses verifikasi honorer kali ini harus benar-benar tranparan. Tidak ada yang ditutupi nantinya. Sebab kita ingin tahu berapa jumlah honorer yang kembali diperpanjang kontrak ataupun tidak,” tegasnya.

Hamsi menambahkan,  permasalahan yang pernah timbul berawal dari proses verifikasi sejumlah honorer di lingkungan Pemkot yang dilakukan secara diam-diam. Hasil verifikasi tersebut belum pernah diumumkan ke publik.  “Karena bila tidak transparan dalam proses verifikasinya, ada dugaan kita ada nama yang tidak aktif, kemudian sudah digantikan dengan nama yang baru. Makanya timbul honorer yang lain bergejolak beberapa waktu lalu. Lebih baik sekarang transparan, laporkan nama-nama honorer keseluruhannya,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota (Wawali) Bengkulu, Dedy Wahyudi, SE, MM menjamin pelaksanaan sekleksi honorer di lingkup Pemkot akan berjalan lancar dan transparan. Pihaknya menjamin tidak ada istilah honorer titipan siapapun.

“Jika memang ada bukti silakan melapor (soal honorer titipan, red). Karena seleksi secara online itu kita lakukan terbuka, upaya kita untuk berlaku transparan. Sebab hasilnya itu sendiri akan bisa ketahuan karena sudah tersistem dan diumumkan,” tegas Dedy.

Wawali juga mengimbau, sejumlah pejabat OPD juga harus profesional dalam melaksanakan seleksi tersebut. “Kita akan mengawasi pelaksanaan seleksi itu secara ketat,” imbuhnya. (new)

Berita Lainnya

Status Pantai Panjang jadi Catatan BPK RI

BENGKULU- Status peralihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) serta aset kawasan wisata Pantai Panjang yang dilakukan ...

error: Content is protected !!