Jumat , 26 April 2019
Home / Metropolis / Kenaikan Honor Penyuluh Agama Bukan Soal Politik

Kenaikan Honor Penyuluh Agama Bukan Soal Politik

TEMU SAPA: Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Ketua Umum PPP, Ir. H. M. Romahurmuziy, MT dalam acara temu sapa dengan penyuluh agama se-Provinsi Bengkulu, kemarin (28/1).

BENGKULU – Kenaikan gaji penyuluh agama non PNS di tahun politik, tidak sama sekali terkait dengan politik. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ir. H. M. Romahurmuziy, MT saat acara temu sapa penyuluh agama se-Provinsi Bengkulu di Asrama Haji, kemarin (28/1).

Romahurmuziy menjelaskan, keputusan kenaikan gaji penyuluh agama non PNS sebesar 100 persen ini sudah dibahas sejak Desember 2017 lalu, yakni di malam tutup tahun. Saat itu Romahurmuziy mendampingi Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Kala itu presiden menanyakan masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Romahurmuziy tergerak meminta presiden menaikkan gaji penyuluh agama non PNS yang hanya Rp 500 ribu per orangnya.

“Saya menyampaikan bapak (Presiden RI) sudah berusaha keras untuk mengentaskan kemiskinan. Dimana-mana negara pasti ada warga miskin. Di London bahkan banyak ditemukan gelandangan yang tak punya rumah. Artinya kemiskinan menjadi persoalan. Siapapun pemerintah harus mengentaskan ini. Kemiskinan harus yang utama dilakukan oleh pemimpin setelah memberikan rasa aman, jawab saya,” cerita Romahurmuziy.

Lalu dia menyampaikan tentang adanya aparat pemerintah yang bekerja dan diupah jauh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Presiden bertanya siapa aparat yang mau bekerja dengan gaji jauh di bawah UMK. “Lalu saya jelaskan salah satunya adalah penyuluh agama. Honor mereka itu Rp 500 ribu per bulan. Ada baiknya naikkan honor mereka. Bagaimana mereka bisa menyuluh agama kalau mereka satu dua hari kelaparan. Jumlah penyuluh agama se-Indonesia sebanyak 45 ribu orang,” katanya.

Presiden kemudian bertanya berapa honor yang layak dinaikkan untuk penyuluh agama itu. Awalnya ada opsi disamakan dengan UMK, namun itu repot sebab UMK di setiap kabupaten dan provinsi itu beda. Sehingga akhirnya presiden mengambil keputusan dinaikkan menjadi Rp 1 juta dari Rp 500 ribu. Kemudian dihitung dikalikan dengan 45 ribu penyuluh dan dikali 12 bulan. “Kemudian ketemu angka Rp 45 miliar per bulan. Setahun Rp 540 miliar. Jumlah ini akhirnya disetujui presiden,” bebernya.

Kemudian Romahurmuziy mengundang Presiden RI hadir pada 14 April 2018 menghadiri sapa penyuluh agama. Dia kemudian bertemu dengan 6.500 penyuluh agama se-Jawa Tengah. Kemudian disampaikanlah niatnya untuk menaikkan gaji penyuluh agama non PNS itu. “Setelah itu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyurati Kementerian Keuangan supaya dalam anggaran RAPBN 2019 dimasukkan kenaikan gaji honor penyuluh agama itu. Namun surat itu dijawab oleh Menteri Keuangan belum bisa menaikkannya. Lantaran kondisi keuangan yang ada,” terangnya.

Kemudian setelah Romahurmuziy kembali berdiskusi dengan Presiden, Menteri Agama kembali menyurati Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan menjawab bisa diakomodir tapi tidak di tahun 2019. “Namun singkat cerita, kan pembahasan keuangan itu ada prosesnya. Sehingga saat pembahasan RAPBD itu ada item kenaikan honor penyuluh. Jadi kenaikan honor penyuluh 100 persen itu jarang terjadi. Awalnya dulu Rp 150 ribu kemudian Rp 350 ribu naik lagi menjadi Rp 500 ribu kemudian sekarang jadi Rp 1 juta. Prosesnya panjang,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Drs. H. Bustasar MS, M.Pd menyambut baik dengan kenaikan gaji penyuluh agama honorer tersebut. Dia berharap semakin lama, gaji ini semakin ditingkatkan. Sehingga bisa setara dengan UMP. “Kita berharap bisa terus diperjuangkan. Untuk menambah kesejahteraan bagi penyuluh agama,” tutupnya. (del)

Berita Lainnya

Jual Miras Harus Setor Rp 50 Juta

BENGKULU – Pemkot Bengkulu menunjukkan keseriusannya dalam rangka mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol atau ...

error: Content is protected !!