Sabtu , 24 Agustus 2019
Home / Daerah / Curup Pos / Legowo, Mantan Kepsek Beri Catatan

Legowo, Mantan Kepsek Beri Catatan

CURUP – Polemik kepala sekolah (Kepsek) tingkat SMA yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu, masih terus mendapatkan sorotan. Salah satunya dari para mantan kepala sekolah yang sudah tidak menjabat lagi saat ini. Meskipun mereka pada dasarnya legowo dan menerima, namun tetap memberikan catatan sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan.

Salah satunya yang dikonfirmasi RB kemarin yaitu Mantan Ketua Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA Kabupaten Rejang Lebong (RL) sekaligus mantan Ketua Forum Komunikasi MKKS se-Provinsi Bengkulu Hamdan Mahyudin, S.Pd, MM. ‘’Kalau soal kami dicopot atau dimutasi dari jabatan kepala sekolah, kita pasti terima dengan lapang dada atau legowo. Apalagi tujuannya untuk penyegaran dan demi peningkatan mutu pendidikan,’’ terang Hamdan yang juga mantan Kepala SMAN 2 RL ini.

Hanya saja, sambung Mahyudin, harusnya proses dan syarat pemberian jabatan atau tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk guru, tetap dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jangan terkesan dipaksakan sehingga muncul penilaian ada muatan lain dari proses pelantikan kepala sekolah yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Apalagi sampai ada muatan politik, kepentingan lainnya yang tidak sejalan dengan misi pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu.

‘’Tujuan pemerintah pusat mengembalikan tanggungjawab SLTA sederajat ke Provinsi bukanlah karena kepentingan. Tapi demi kemajuan pendidikan agar memperkecil adanya muatan politik dan kepentingan di daerah, terutama menjelang pesta demokrasi. Namun nyatanya yang terjadi malah seperti mengulangi kesalahan-kesalahan terdahulu sehingga proses yang sudah dilakukan menjadi sorotan berbagai pihak,’’ sambung Hamdan.

Seharusnya, lanjut Hamdan, pemerintah dan pemegang kewenangan memperhatikan dan mempedomani prosedur serta aturan berbagai syarat menjadi kepala sekolah. Karena sebenarnya sudah banyak yang memenuhi syarat, termasuk sudah cakep, namun ternyata bukan mereka yang dipakai atau dijadikan kepala sekolah. Malah yang diberikan jabatan kepala sekolah, diketahui memang belum memenuhi persyaratan, termasuk belum Cakep. ‘’Jadi untuk apa mereka yang sudah memenuhi syarat dan cakep, jika tidak dipakai atau dijadikan kepala sekolah,’’ ujar Hamdan.

Pengangkatan kepala sekolah, tambah Hamdan, harus berdasarkan evaluasi kinerja guru dan prestasinya yang sudah dilakukan selama ini. Begitu juga dengan kepala sekolah yang sedang menjabat, juga diganti berdasarkan kinerjanya selama ini. Kalau memang guru bersangkutan sudah cakep dan memenuhi syarat lainnya, ditambah dengan kinerja serta prestasinya selama ini, sah-sah saja jika diberikan tugas dan tanggungjawab tambahan sebagai kepala sekolah.

‘’Begitu juga sebaliknya, jika sang kepala sekolah yang menjabat tidak mampu memajukan sekolah, silahkan diganti. Jadi memang penempatan kepala sekolah ini harus benar-benar berdasarkan analisa kinerja dan kompetensi yang dimiliki. Bukan malah si guru atau kepala sekolah yang bisa memilih dimana dia mau ditempatkan. Sehingga dinilai penempatan kepala sekolah ada muatan dan kepentingan lain,’’ imbuh Hamdan.(dtk)

Berita Lainnya

Waspada Kebakaran Lahan!

CURUP – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten RL terus bersiaga dengan personel dan armada mereka. ...

error: Content is protected !!