Rabu , 21 Agustus 2019
Home / Metropolis / 3.000 Guru Honorer Didorong jadi PPPK

3.000 Guru Honorer Didorong jadi PPPK

BENGKULU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, mendorong 3.000 lebih honorer guru SMA/SMK/SLB untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seiring dengan adanya komitmen dari Kementerian Dikbud untuk menyelesaikan permasalahan status guru honorer, supaya bisa mendapatkan gaji yang lebih layak.

Apalagi saat ini pemerintah membuka besar peluang penerimaan PPPK melalui pemerintah daerah masing-masing. “Jadi nanti kita usulkan semuanya mereka untuk menjadi tenaga PPPK,” terangnya.

Dalam pengangkatan tenaga PPPK ini sendiri tetap melalui seleksi, yang mengaturnya nanti adalah Kementerian Dikbud. Berapa yang lulus seleksi nanti tergantung dari kemampuan guru honorer itu sendiri. Dalam artian kemampuan tetap menjadi hal yang utama dalam seleksi tersebut. “Jadi setelah diusulkan tidak serta merta menjadi PPPK. Jadi ini sistem rekruitmen jadi tidak ada jaminan kalau mereka lulus semuanya,” terangnya.

Saat ini gaji para honorer guru tersebut masih rendah. Untuk honorer guru melalui SK kepala daerah sebesar Rp 1,25 juta perbulannya. Namun guru yang hanya mendapatkan SK Kepala sekolah dalam mengajar, gaji mereka jauh lebih kecil. Karena honor mereka ditanggung menggunakan dana komite. “Kalau pendapatannya masih kecil,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Ir. Diah Irianti, M.Si mengatakan, ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. PPPK ini untuk menutup kekurangan. Dalam artian kalau tenaga keilmuan keterampilan dibutuhkan, tetapi tidak ada pada PNS, maka dibutuhkan pengangkatan PPPK. Artianya yang memiliki keterampilan atau kemampuan teknis tertentu.

PPPK mengcover juga orang yang ingin ikut tes CPNS tapi terkendala usia. Karena dalam PPK diisyaratkan bahwasanya bisa ikut tes mulai usai 20 tahun sampai satu  tahun sebelum usia dalam jabatan itu. “Penerimaan PPPK ini jika ada tenaga yang dibutuhkan jika tidak ada pada PNS,” terangnya.

Dia menerangkan dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Batam membahas masalah PPPK dijelaskan mekanisme perekrutan PPPK. Banyak daerah yang mau membuka rekruitmen PPPK, jika gaji PPPK tersebut ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun sejauh ini belum ada solusi. Karena pemerintah pusat meminta gaji PPPK ini dibayar melalui APBD.

Sedangkan banyak pemda yang berat karena APBD sudah terlalu banyak untuk belanja pegawai sehingga tidak memungkinkan untuk menggaji PPPK.(del)

Berita Lainnya

Diambil Sumpah, 35 Anggota DPRD Kota Dilantik dengan Pengamanan Ketat

BENGKULU- Sebanyak 35 Anggota DPRD Kota Bengkulu diambil sumpahnya Rabu (21/8) pagi. Paripurna Pelantikan Anggota ...

error: Content is protected !!