Sabtu , 16 Februari 2019
Home / Pemilu / KPU Publikasi Caleg Eks Koruptor

KPU Publikasi Caleg Eks Koruptor

JAKARTA – Identitas para eks koruptor yang bertarung di Pemilu 2019 dipastikan bakal diumumkan KPU. Rencananya, publikasi identitas itu akan dilangsungkan hari ini. KPU tidak hanya mengumumkan identitas eks koruptor. Para mantan terpidana kasus kejahatan lain juga akan dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan.

Sedianya, publikasi itu hendak dilakukan kemarin (29/1). Namun urung dilakukan lantaran hingga tadi malam Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait laporan kuasa hukum Calon Anggota DPD Oesman Sapta Odang yang gagal masuk daftar Calon Tetap (DCT).

Arief menuturkan, publikasi itu merupakan tindak lanjut ketentuan dalam UU Pemilu. Dalam UU tersebut, caleg yang pernah dipidana dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara diberi persyaratan tambahan. Mereka wajib mengumumkan status mereka sebagai mantan terpidana kepada publik. “Maka KPU menegaskan itu sebetulnya,” terangnya.

Data caleg tersebut sudah disiapkan KPU. Hanya saja, pihaknya belum akan memastikan medium apa saja yang akan digunakan untuk publikasi. Apakah hanya berupa rilis di media massa atau juga menggunakan website KPU.

Di awal mencuatnya kasus eks koruptor pada Agustus 2018 lalu, KPU sempat didorong untuk mengumumkan status mereka di surat suara. Atau setidaknya, di setiap TPS sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Namun, KPU menolak usulan tersebut dan menyatakan bahwa yang paling mungkin adalah memajang identitas mereka di website KPU.

Yang jelas, lanjut Arief, ini semata-mata untuk mengakomodir kepentingan publik. Menurut dia, public berhak tahu latar belakang para caleg, termasuk yang pernah dipidana. “Ini bagian dari keterbukaan informasi, jadi tidak masalah,” lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu.

Secara keseluruhan, jumlah mantan terpidana yang wajib publikasi diperkirakan lebih dari 200. Dari jumlah tersebut, eks koruptor ada 46 orang. Terdiri dari 40 caleg dan 6 calon senator. Untuk caleg, Golkar menjadi juaranya dengan delapan eks koruptor. Disusul Gerindra dengan enam mantan koruptor dan parpol lainnya.

KPU sempat mencantumkan larangan bagi eks koruptor untuk nyaleg atau menjadi calon senator di Peraturan KPU. Namun, sejumlah eks koruptor men-challenge PKPU itu di Mahkamah Agung. Hasilnya, pasal larangan tersebut dianulir oleh MA sehingga para mantan koruptor bisa masuk ke dalam DCT.

Meskipun urung diumumkan kemarin, apresiasi tetap berdatangan untuk KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus turut mengapresiasi langkah KPU yang memilih untuk mengumumkan caleg berlatar belakang eks korupor itu.

”Saya kira bagus kalau KPU akhirnya merealisasikan niat tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK kemarin.

Menurut Febri, lembaga antirasuah mendukung langkah KPU selama mereka tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pileg yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres, sambung Febri, KPK menilai bahwa masyarakat sebagai pemilih memang harus diberi tahu bagaimana track record calon wakil mereka di parlemen. ”Agar pemilih itu benar-benar tahu latar belakang calon yang akan mereka pilih,” imbuhnya. Sehingga caleg yang pernah berurusan dengan masalah korupsi tidak lagi terpilih menjadi wakil rakyat.

Apalagi mengingat bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang di parlemen tidak sedikit. Febri menyampaikan, instansinya sudah berulang kali menindak pimpinan maupun anggota DPR. Pun demikian dengan pimpinan dan anggota DPRD. ”Jangan sampai kemudian di tahun 2019 terpilih lagi orang-orang yang pernah melakukan korupsi sebelumnya,” terang dia.(jpg)

 

Berita Lainnya

2024, Saatnya Disabilitas Duduk di Kursi Legislatif

JAKARTA – Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 17 April 2019, tercatat sebanyak 1.247.730 pemilih ...

error: Content is protected !!