Kamis , 21 Februari 2019
Home / Pemilu / Pengaruh Politik Uang, Rendah

Pengaruh Politik Uang, Rendah

JAKARTA – Pengaruh politik uang (money politics) dalam Pemilu Legislatif (Pilleg) diperkirakan tidak lebih dari 12%. Karena yang cukup menentukan agar caleg bisa lolos ke DPR adalah faktor suka atau kenal.

“Dari penelitian saya pada Pemilu 2014, pengaruh politik yang hanya sekitar 10-11%, tidak lebih dari itu,” kata Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtadi dalam peluncuran buku Winning Strategy: Trend Pemilihan Legislatif 2019, Karya Bonggas Adhi Chandra di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (29/1).

Lebih jauh kata Burhanuddin, dari penelitian lapangan pada Pemilu 2014, pemilih yang mencoblos caleg mencapai sekitar 71%, sementara yang mencoblos partai politik hanya 29%. “Lagi-lagi ini faktornya karena design institusional, kita menggunakan open list proporsional. Jadi caleg harus kerja keras untuk dirinya sendiri,” tambahnya.

Dosen FISIP Universitas Islam Syarif Hidayatullah ini menjelaskan para caleg tentu akan memaksimalkan sesuai dengan basis keterpilihannya di daerah pemilihannya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Politicaan Academy, Bonggas tidak membantah faktor money politics cukup kecil dalam menentukan caleg lolos ke DPR. “Pileg 2019 kali ini memang lebih ketat. Karena lebih banyak parpol yang ikut pemilu, awalnya pada 2014 ada 12 parpol, tapi kini 2019 menjadi 16 parpol,” terangnya.

Alumnus University of Queesland, Australia ini memperkirakan ada sekitar 200.000 caleg yang gugur alias tidak lolos menjadi anggota legislatif. Paling yang lolos itu sekitar 20.392 orang, untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Atas dasar tersebut, Bonggas Adhi Chandra, menegaskan masyarakat saat ini lebih senang membicarakan pilpres daripada calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 ini. Sehingga perbincangan caleg tenggelam oleh pilpres. “Saya ingin menjelaskan 3 motivasi kenapa saya membuat buku Winning Strategi ini. Alasan pertama saya melihat pemilihan legislatif 2019 jauh lebih ketat dari 2014. sebab karena jumlah parpol bertambah dari 12 menjadi 16 di level nasional dan di Aceh bertambah 2 menjadi 4 sehingga secara keseluruhan caleg menjadi lebih banyak,” terang Bonggas.

Menurut pria yang mengawali karirnya sebagai dosen dan peneliti di beberapa universitas swasta di Indonesia, seperti Universitas Katolik, Parahiyangan dan Universitas Paramadina tersebut, Pemilu serentak 2019 adalah pemilu bersejarah dalam dinamika politik di Indonesia, karena Pemilu Presiden dan Legislatif digabungkan.

“Alasan saya yang kedua, dengan bergabungnya Pilpres dan Pileg 2019 nanti, itu menjadi sejarah baru dalam dinamika politik di Indonesia, tetapi di lain pihak hal ini mengakibatkan konfleksitas-konfleksitas tertentu. Yang pertama saya lihat isu-isu yang berhubungan dengan pileg menjadi tenggelam dibandingkan dengan isu yang berhubungan dengan pilpres,” paparnya.

Bonggas kembali memaparkan motivasi lainnya, dirinya melihat di lapangan ada beberapa daerah ada kecendrungan caleg tidak mempunyai strategi yang pas, terukur dan asal turun ke masyarakat. “Nggak ada sesuatu yang terukur jelas, mereka memberikan dana ke masyarakat asal memberikan dana tapi nggak tahu maksud tujuannya. Inilah beberapa kekhawatiran saya karena kita tahu bahwa politik uang sangat merusak sendi-sendi demokrasi,” tandasnya.(by/frs/fin)

Berita Lainnya

2.500 Warga Belum E-KTP

ARGA MAKMUR – Sebanyak 2.500 warga Bengkulu Utara (BU) yang sudah wajib e-KTP terancam tidak ...