Minggu , 18 Agustus 2019
Home / Daerah / Mukomuko / DLH Pertanyakan Incinerator RSUD

DLH Pertanyakan Incinerator RSUD

MUKOMUKO – Hingga Rabu kemarin izin Incinerator Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko ternyata masih dipertanyaan. Ini terbukti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mukomuko juga mempertanyak masalah ini.

Sekedar diketahui Incinerator merupakan tempat pembakaran sampah limbah medis. Harusnya fasilitas tersebut dalam pengoperasiannya harus kantongi izin dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Seperti diungkapkan Kabid Penataan Perlindungan dan Peningkatan Kapasitas DLH Mukomuko, Fernandi, S.Hut, M.Si, OPDnya sudah melakukan langkah persuasif. Dengan memberikan teguran supaya RSUD Mukomuko segera mengurus perizinan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah.

“Perlu mengantongi izin, karena limbah yang bakal dibakar dengan menggunakan incinerator itu limbah medis. Punya dampak yang bisa membahayakan bagi manusia. Dugaan kami belum ada izinnya,” jelas Fernandi.

Lebih lanjut dijelaskannya, dengan tidak adanya izin pemanfaatan incinerator, kalau nantinya ada dampak negatif akibat pembakaran limbah medis, pihak RSUD dapat dituntut oleh korban. Selain itu, tanpa izin tersebut DLH juga tak bisa melakukan kontrol. Apalagi untuk memastikan hasil limbah pembakaran itu aman bagi manusia.

‘’Kalau ada izin, saat pembakaran dilakukan, itu akan disaksikan oleh tim. Mengapa ini harus disaksikan, sebab yang dibakar bukan kertas. Tapi seperti jarum suntik, bekas plastik impus dan bekas pembungkus obat-obatan, dan bahan lainnya. Itu membahayakan bagi masyarakat, apalagi kalau sempat menghirup asapnya,” jelasnya.

Lantaran dugaan tanpa mengantongi izin itu, Fernandi menjelaskan pihaknya tidak mengetahui soal incinerator. Sampai sekarang, abu hasil pembakaran limbah medis tidak tahu dibuang ke mana.

‘’Kami tak tahu abu hasil pembakaran itu dibuang ke mana. Apakah di halaman rumah sakit atau ke lokasi lain. Jika abu itu dibuang sembarangan, sangat membahayakan bagi manusia,” kata Fernandi.

Sementara itu Direktur RSUD Mukomuko dr. H. Tugur Anjastiko saat dikonfirmasi, menjelaskan RSUD Mukomuko sudah menjalin kerjasama dengan piha ketiga. Maka menjadi tugas pihak ketiga inilah untuk pengolahan sampah-sampah medis.

Jadi, RSUD Mukomuko sementara ini tidak perlu mengurus perizinan sebagaimana yang disampaikan DLH Mukomuko. “Dalam hal ini  pihak RSUD Mukomuko sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Sudah ada MoU dan kontraknya,” jelas Tugur.(hue)

 

Berita Lainnya

Kembangkan Potensi Generasi Muda

MUKOMUKO – Peringatan Ulang Tahun RI ke-74 perlu dimaknai lebih oleh generasi muda Kabupaten Mukomuko. ...

error: Content is protected !!