Rabu , 22 Mei 2019
Home / Metropolis / Izin Usaha Bank Safir Dicabut

Izin Usaha Bank Safir Dicabut

JUMPA PERS: OJK Perwakilan Bengkulu bersama Sekretaris LPS, saat jumpa pers terkait pencabutan izin usaha Bank Safir akibat keuangan yang terus memburuk.

BENGKULU – Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) RI Samsu Adi Nugroho meminta nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir tetap tenang usai dicabutnya izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (30/1).

Pihaknya siap membayar dana untuk sekitar 46 ribu lebih rekening nasabah bank yang sedang diteliti atas Bank Safir. Pencabutan izin itu sendiri dilakukan setelah Bank Safir mendapat penilaian kondisi keuangan semakin memburuk.

“Kita akan berupaya dalam tempo 90 hari kerja dan insya Allah waktu ini cukup untuk membayarkan  seluruh hak-hak nasabah dan bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya kepada RB usai menggelar rilis pencabutan izin BPRS Safir kemarin (30/1).

Proses ini sambung dia dapat dilaksanakan mengingat Bank Safir tercatat rutin membayarkan polisnya kepada LPS  sebesar 0,2 persen dari perkiraan jumlah dana pihak ketiganya sebesar Rp 105 Miliar yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun yakni setiap bulan Januari dan Agustus.

“Kepada nasabah Bank Safir dapat meminta informasi lanjutan di kantor Bank Safir di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu atau langsung datang ke BRI terdekat untuk meminta pengembalian dana nasabahnya dengan membawa bukti diri termasuk buku-buku rekening nasabah di Bank Safir itu,” ungkapnya.

Sementara itu sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu. Pencabutan didasari dengan keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP 15/D.03/2019 tentang pencabutan izin usahanya terhitung mulai 30 Januari 2019.

Kepala OJK Regional 7 Palembang, Panca Hadi Suyatmo mengatakan kronologi pencabutan dimulai saat 7 September 2018 Bank Safir ditetapkan menjadi dengan status dalam pengawasan khusus karena rasio kewajiban modal minimum (KPMM) yang kurang dari 4 persen.

Status itu keluar kata dia agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Penyebab status ini lantaran kelemahan pengelolaan oleh managemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan asas perbankan  yang sehat.

“Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan pemegang saham untuk  keluar dari status itu yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi. Melihat kondisi keuangan BPRS Safir kian memburuk serta merujuk pasal 38 POJK maka OJK mencabut izin usahanya,” jelasnya.(iks)

Berita Lainnya

Diskop UKM Tutup 200 Koperasi

BENGKULU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Diskop dan UKM) Kota Bengkulu, tahun ini ...

error: Content is protected !!