Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Metropolis / Tak Ada Output, Jangan Lakukan Perjalanan Dinas

Tak Ada Output, Jangan Lakukan Perjalanan Dinas

BENGKULU– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Marjon, MPd mengimbau kepada seluruh pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) untuk tidak banyak melakukan perjalanan dinas tanpa adanya output yang signifikan bagi Pembangunan Kota Bengkulu.

“Jadi ketika kita bicara penghematan maka sudah waktunya kita memulai. Seperti staf itu tidak ada istilahnya kunker (kunjungan kerja). Tapi dia (staf) itu tugasnya mendampingi pimpinannya. Jangan ada lagi staf sampai 5 orang berangkat studi banding tapi tidak ada ouput yang jelas untuk diterapkan,” kata Marjon.

Menurut Marjon, perjalanan dinas maupun kunjungan kerja (kunker) para pejabat di lingkungan Pemkot kali ini tidak sekadar hanya berangkat semata. Namun dari hasil berangkat itu harus bisa menghasilkan gagasan dan ide untuk pembangunan dan kemajuan Kota Bengkulu.

“Misal berangkat studi banding ke Bandung soal Perwal ataupun produk hukum daerah lainnya. Bisa dilihat rinciannya secara lengkap bagaimana dan seperti apa keberhasilan penerapannya. Dan hal itu harus bisa dicontohkan untuk di Bengkulu. Jadi istilahnya berangkat keluar ada hasil yang didapat,” beber Marjon.

Selain itu lanjut Marjon, pihaknya akan mengawasi ketat terkait perjalanan dinas bagi para pejabat maupun ASN ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot. “Yang jelas kita akan mengawasi ketat dalam hal ini (perjalanan dinas),” tuturnya.

Sementara itu Direktur Lembaga Pengkajian Ekonomi Regional Bengkulu (LPERB) H. Muchdimon Muchlis, SE menilai, bahwa slogan APBD untuk rakyat merupakan cerminan dari visi dan misi pemerintahan kota, yang harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah baik pusat dan provinsi.

“Jadi termasuk soal anggaran perjalanan dinas pejabat pemerintah daerah itu memang perlu dirasionalisasi lagi. Sebab anggaran APBD kita itu membengkak karena belanja pegawai. Kedepan penyusunan APBD ini harus mengacu atas dasar asas dan manfaat. Hanya program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan anggarannya,” paparnya.

Dimon menambahkan, kedepan juga diluar belanja pegawai anggaran yang dialokasikan didedikasikan untuk kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Memperhatikan kewenangan Pemerintah sesuai ketentuan dalam mengalokasikan anggaran pada tahun 2019.

“Kedepan sebaiknya pemkot lebih menganggarkan anggaran yang jauh lebih penting untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan,” tukasnya.(new)

Berita Lainnya

Resmi Dilantik, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diminta Bersinergi dan Kerja Profesional

BENGKULU–  Pasca Pemilu Presiden RI dan Legislatif, termasuk Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bengkulu 17 April ...

error: Content is protected !!