Kamis , 22 Agustus 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Terancam Ditunda Kenaikan Pangkat

Terancam Ditunda Kenaikan Pangkat

PS: Pakai Foto Zamzami Zubir

KEPAHIANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kepahiang, bahwa ada dua oknum guru di SDN 6 Kepahiang yang terlibat politik praktis dengan membagi-bagikan kalender salah satu Calon Legislatif (Caleg) kepada para murid SDN 6 Kepahiang pada 12 Januari 2019 lalu.

Bahkan kedua oknum guru berinisial Br dan ZA ini terancam sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat, apabila dari hasil penyelidikan atas laporan yang dilakukan Inspektorat Daerah (Ipda) dan Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Kepahiang, menyatakan bahwa kedua oknum guru ini bersalah.

“Ya saat ini kita masih melakukan penyelidikan dengan melibatkan Ipda dan Disdikbud. Kalau nantinya laporan dari Bawaslu tersebut terbukti, maka keduanya akan mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan gaji berkala,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM, kemarin (30/1).

Dijelaskan Zamzami, pemberian sanksi ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Kepahiang terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu juga sanksi tegas ini sebagai warning bagi para ASN lainnya, agar tidak main-main dengan aturan yang ada yakni ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis, kendati ada pihak keluarganya yang mengikuti konstelasi politik.

“Kita tidak main-main dengan aturan yang ada. Sanksi tegas akan diterima oleh kedua ASN jikalau nantinya terbukti bersalah dalam hal ini,” ujar Zamzami.

Diketahui bahwa kedua oknum guru SDN 6 Kepahiang tersebut, dilaporkan oleh salah satu wali murid kepada Bawaslu Kepahiang, lantaran telah membagi-bagikan kalender Dewi Coryati, yakni salah satu Caleg nomor urut 2 dari PAN untuk DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, kepada para murid.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Rusman Sudarsono, SE ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Menurutnya pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua oknum guru tersebut. Dari klarifikasi yang dilakukan tersebut, kedua oknum guru itu pun mengakui perbuatannya.

“Kita sudah melakukan investigasi bersama Panwascam Kepahiang. Sudah mengklarifikasi langsung kepada kedua oknum guru tersebut, dan hasilnya keduanya mengakui perbuatannya tersebut,” terang Rusman.

Diungkapkan Rusman, pembagian kalender Caleg yang dilakukan oleh kedua oknum guru tersebut dilakukan pada tanggal 12 Januari lalu. Kemudian Bawaslu Kepahiang langsung melakukan penelusuran atas informasi tersebut, lalu mendapatkan kedua oknum guru tersebut terbukti bersalah telah terlibat dalam praktik politik praktis.

“Kita juga sudah meminta keterangan dari kepala sekolah dan sejumlah murid di SD tersebut, dan semuanya mengakui bahwa kalender tersebut dibagikan oleh kedua oknum guru itu,” ujar Rusman.

Untuk itu setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum guru dan beberapa saksi, Bawaslu Kepahiang akhirnya mengirimkan surat kepada Bupati Kepahiang mengenai temuan itu. Surat tersebut bertujuan untuk meminta Pemkab Kepahiang memberikan sanksi kepada kedua oknum guru yang berstatus ASN, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Dari hasil kajian dan analisa yang kita lakukan, semua unsur pelanggaran atas perkara ini sudah terpenuhi. Untuk itu kami berharap bupati selaku pengambil kebijakan tertinggi di daerah, agar bisa memberikan sanksi atas apa yang sudah dilakukan oleh kedua bawahannya ini,” tegas Rusman. (sly)

 

Berita Lainnya

UTTP Belum Berjalan

KEPAHIANG – Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM) Kabupaten Kepahiang mengaku bahwa kegiatan ...

error: Content is protected !!