Jumat , 19 April 2019
Home / Daerah / Kaur / Dewan Dukung Kemenag Ajukan MIS MS jadi MIN

Dewan Dukung Kemenag Ajukan MIS MS jadi MIN

KOTA BINTUHAN – Hingga kini Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Muara Sahung belum juga naik status jadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Padahal sudah lama diusulkan ke Kementerian Agama RI, karena MIS Muara Sahung sudah memenuhi syarat untuk naik status jadi negeri. Anggota Komisi II, Djamian Khatmir minta tahun 2019 ini Kemenag Kaur kembali mengajukan perubahan status MIS Muara Sahung jadi MIN.

Karena jumlah muridnya sudah banyak, sehingga butuh ditingkatkan agar fasilitas pendidikan di MIS juga bisa lebih bagus. “Kita sangat berharap dan mendukung jika MIS Muara Sahung tahun ini bisa jadi MIN. Kita siap mendampingi Kemenag Kaur mengajukan usulan tersebut ke Kementerian Agama. Karena masyarakat Sahung sangat mendambakan agar MIS jadi MIN,” saran Djamian.

Jika tidak segera dinaikkan status jadi negeri, khawatirnya MIS kurang peminatnya. Apalagi kini banyak MIS di Kaur yang tidak lagi aktif dan mampu membiayai operasional sekolah. Contohnya MIS As Syafi’iyyah di Tanjung Aur, Kecamatan Maje, MIS Al Hudha di Kedataran BRT KM 24, Kecamatan Maje dan MIS Nurul Huda di Nasal yang dilebur dan gabung dengan MIN 3 Kaur.

“MIS Muara Sahung sudah beberapa tahun lalu kita usulkan bisa jadi MIN. Namun belum juga dapat persetujuan dari Kementerian Agama. Kita sangat berharap dewan dapat mendukung dan ikut datang ke Kementerian Agama, agar tahun ini MIS Muara Sahung bisa jadi MIN,” terang Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kaur BJ Ruslan, M.Pd.

Tingkat MTsS di Kaur, dari 8 MTs ada satu yang sudah tidak aktif lagi yaitu MTsS Nurul Hidayah. Kini semua aset dan muridnya digabung dengan MTsN 3 Kaur. Tingkat Raudatul Athfal (RA) menurut Ruslan di Kaur ada 18 sekolah. Namun yang aktif hanya 14 sekolah. Ini karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap RA dibanding PAUD.

“Kita juga berharap dewan memberi insentif pada guru RA jangan hanya PAUD. Bantuan operasional PAUD per siswa per tahun Rp 600 ribu, untuk RA hanya Rp 300 ribu padahal sama. Ke depan informasinya akan ada insentif guru PAUD dari Pemkab Kaur, kita harap guru honorer RA juga diperhatikan. Jika tidak pasti akan ada lagi RA yang tidak aktif,” demikian Ruslan.(cik) 

Berita Lainnya

BKD dan PSDM UsulkanNIP Bidan Satu Bidan TPP

KOTA BINTUHAN – Tahun ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan ...

error: Content is protected !!